Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal Akses Jalan ke Sirkuit Mandalika, DPRD Minta BPJN Tak Salahkan Rakyat

28

FOTO. Anggota Komisi IV DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi (kanan) saat menyerahkan bantuan pada pengurus masjid di wilayah dapilnya. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pernyataan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB, Reiza Setiawan yang menyalahkan masyarakat atas rusaknya akses jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Airkuit Mandalika, menuai reaksi keras anggota Komisi IV DPRD NTB.

Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur, DPRD NTB, H Ruslan Turmudzi menegaskan, pernyataan yang disampaikan pihak BPJN, merupakan dalih atas gagalnya perencanaan pembuatan jalan yang mereka lakukan selama ini.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, seharusnya aspek perencanaan juga harus melihat potensi bencana di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya hujan dengan intensitas tinggi yang akan memicu banjir.

“Ingat, bencana itu, enggak bisa kita prediksi. tetapi apa iya dampaknya sampai seperti itu (membuat jalan rusak)?” tegas Ruslan dengan nada tinggi pada wartawan, Kamis (16/12).

Ia mendaku, rusaknya jalan bypass Mandalika, bukan sekadar putusnya akses transportasi. Tetapi lebih besar dari itu image pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga persepsi investor.

“Ini ke mana-mana dampaknya, karena WSBK kemarin saja hampir 1,6 miliar menyoroti Mandalika,” kata Ruslan.

Di tengah euforia kebanggaan hadirnya sirkuit bertaraf Internasional itu, harus dicederai dengan kualitas jalan yang dikerjakan dengan buruk.

“Mereka (BPJN, Red) bilang warga yang merusak jalan, maka harus ada konfirmasi balik, apa iya jalan itu seburuk itu (mudah dirusak)?” ucap Ruslan.

Ia mengaku, dari sejumlah beberapa hal dan alasan yang disampaikan pihak BPJN, tak telihat bisa diterima logikanya.

“Jalan itu dikerjakan dengan alat modern dan cukup lama (pengerjaannya), lalu apakah masuk logika jalan itu begitu cepat dirusak oleh warga?” ketus Ruslan.

Ruslan mempertanyakan, perencanaan hingga analisis dampak lingkungan jalan, sehingga masyarakat harus mengambil jalan pintas merusak aset negara.

Dampak lainnya, kalau memang benar jalan itu dirusak warga, maka ini bukan persoalan sederhana.

“Apa iya masyakat berani merusak fasilitas negara?” kata Ruslan lagi dengan nada heran.

Harusnya BPJN bisa menjelaskan secara terang dasar tudingan dan bukti yang dimiliki terkait perusakan jalan itu.

“Jadi supaya kesannya tidak asal tuding, kalau memang ada kesalahan dalam teknis perencanaan atau memang jalannya kualitasnya tidak bagus, kenapa harus malu, akui saja, daripada menuduh yang dampaknya malah melebar ke mana-mana,” ujarnya.

BPJN juga dianggap tidak bisa begitu saja ‘cuci tangan’ menganggap persoalan selesai dengan mengatakan jalan itu akan diperbaiki lagi karena masih dalam proses pemeliharaan oleh kontraktor.

“Kami akan turun melihat faktanya di lapangan, sesuai tugas dan fungsi kami di komisi IV,” tegasnya.

Investigasi perlu dilakukan. Melihat lebih detail penyebab kerusakan. Apalagi, sebagai wakil rakyat Dapil 8 (Loteng bagian Selatan), dirinya perlu tahu dengan detail alasan masyarakat merusak salah satu aset negara yang menunjang akses jalan dari bandara ke Sirkuit Mandalika tersebut.

“Kalau dugaan saya itu, paling getol, kalau ada yang mampet hingga berakibat genangan, warga akan mengeruk gorong-gorong. Tidak akan sampai merusak jalan. Apalagi sampai menggunakan alat berat,” tegas Ruslan.

“Ada nama baik Dapil yang harus saya pertahankan, ini kesannya warga di sana mudah saja merusak, tentu ini citranya tidak baik seolah-olah warga tidak menerima adanya fasilitas negara,” sambung dia menyesalkan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.