Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal Addendum Kontrak GTI, Ruslan Sebut Gubernur Abaikan Permendagri 19/2016

73

FOTO. Drs. H. Ruslan Turmudzi dan Gubernur Zulkieflimansyah. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS- Langkah Pemprov NTB dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang telah menandatangani berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi dengan sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset di Gili Trawangan, menuai reaksi kalangan DPRD setempat.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR), Drs. H. Ruslan Turmudzi menilai kontrak lanjutan diatas lahan seluas 65 Hektar di Gili Trawangan yang akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT GTI, adalah sikap yang masuk katagori perbuatan semena-mena.

Padahal, setiap apapun keputusan apalagi menyangkut aset daerah, dalam aturan setiap poin atau butir adendum wajib melibatkan DPRD. Sehingga, poin adendum itu harus dirancang bersama DPRD.

“Tidak bisa sepihak dibuat oleh eksekutif menurut selera mereka dan PT GTI. Ingat kontrak PT GTI yang dibuat pada tahun 1996 itu didasari Permendagri 3/1986 berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan DPRD. Artinya, kalau mau diadendum sekarang, maka harus melibatkan DPRD juga berdasarkan amanat di Permendagri 19/2016,” jelas Ruslan dengan nada tinggi pada wartawan, Sabtu (12/6).

Menurutnya, tidak bisa tidak, pembahasan poin adendum itu harus melibatkan DPRD. Mengingat, sebelum dijalankan. Nantinya harus diparipurnakan di DPRD. “Jadi jangan sampai pemerintah berjalan sendiri,” tegas Ruslan.

Ruslan melihat ada kesan ngotot-ngototan antara Gubernur yang menginginkan adendum dengan sejumlah anggota dewan yang menginginkan putus kontrak. Situasi ini dianggap tidak akan menyelesaikan persoalan.

Politisi PDIP itu, mendorong agar dewan secara kelembagaan dan gubernur mengedepankan musyawarah mufakat. Yakni, membahas bagaimana agar poin adendum nantinya mengakomodir semua kepentingan yang mau putus kontrak dan adendum.

“Sesuai sila ke empat, kita kedepankan musyawarah mufakat, maka butir adendum harus dibahas bersama DPRD,” tegas Ruslan lagi.

PT GTI. Menurut dia, dianggap tak layak dimuliakan, karena dinilai wanprestasi bahkan menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Terkait, perdebatan adendum atau putus kontrak, tak menguntungkan bagi daerah khususnya masyarakat NTB.

“Kalau begini kan nggak bisa jalan pemerintahan (untuk mengelola aset Gili Trawangan),” ucap Ruslan.

Politisi asal Lombok Tengah itu lantas mengajak mendudukkan lagi persoalan PT GTI untuk melihat permasalahan lebih jernih.

“Begini kontrak PT GTI ini kan didasari Permendagri Nomor 3 tahun 1986,” tutur Ruslan.

Dalam klausul kontrak yang pernah dibacanya, PT GTI diberi hak mengelola kawasan selama 70 tahun berdasarkan Permendagri no 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

“Artinya pihak PT GTI sebenarnya kalau menggunakan Permendagri no 3 tahun 1986 itu, masih memiliki hak untuk mengelola kawasan,” terangnya.

Tetapi kemudian, lahir Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Inilah yang kemudian mendorong menggunakan Permendagri no 19/2016 itu, sebagai landasan mengelola aset 65 Ha di kawasan Gili Trawangan. Dorongan ini kemudian berakibat pula dievaluasinya kontrak karya dengan PT GTI.

Namun seperti dinamika yang belakangan berkembang, muncul dua opsi yakni antara memperbaharui kontrak (adendum) atau putus kontrak.

DPRD NTB secara kelembagaan kemudian menerbitkan rekomendasi putus kontrak. Pemprov NTB sempat menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut sampai akhirnya direvisi dengan pernyataan Gubernur yang memastikan akan adendum.

“Kalau memang eksekutif mau adendum tentu butir-butir dari adendum itu harus dibahas dengan DPRD,” tekannya.

Lantas bagaimana dengan rekomendasi putus kontrak yang telah diterbitkan DPRD NTB secara kelembagaan?. “Rekomendasi kan tidak bersifat final,” ungkap Ruslan.

Dengan kata lain, karena sifatnya usulan atau rekomendasi, eksekutif atau pemprov NTB dapat menjalankan itu atau menolaknya. Sehingga, akan menjadi perdebatan percuma atau buang-buang energi mempermasalahkan pemprov atau Gubernur tidak memilih menjalankan rekomendasi.

“Keputusan DPRD yang tidak dijalankan pemerintah tidak hanya ini (putus kontrak), sebelumnya perda APBD 2020 juga tidak dijalankan pemerintah, mereka melakukan refocusing hingga Rp 926 Miliar (untuk penanganan wabah Korona) tanpa persetujuan DPRD, kenapa tidak teriak saat itu?” bandingnya.

Situasi PT GTI saat ini pun dinilai anggota DPRD NTB lima periode itu memiliki case yang mirip. Sehingga, kengototan sejumlah pihak yang ingin putus kontrak menjadi tidak produktif.

“Kalau ada yang ingin mempertanyakan ini lebih dalam ke Gubernur lewat rapat kerja atau Interpelasi saya kira itu teknis ya, silakan saja,” ulasnya.

Namun apapun langkah itu, tidak bisa menghalangi eksekutif mengambil keputusan adendum.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan memandang, rencana Gubernur untuk adendum kontrak PT GTI sebagai bentuk kekalahan rakyat bersama pemerintah melawan pengusaha swasta.

Gubernur bahkan dipandang memiliki ketakutan luar biasa melawan PT GTI hingga memberi kesempatan lagi investor itu mengelola lahan pemprov seluas 65 Ha, sekalipun selama 25 tahun mengelola kawasan, dianggap wanprestasi.

Tergambar pesimisme, bila melawan PT GTI maka akan kalah di peradilan.

“Dalam konteks status quo yang menjadi phobia Gubernur, sesungguhnya jauh lebih baik tanah 65 hektar di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun ke depan, di banding memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah jika terus membiarkan PT GTI yang menguasai tanah negara potensial itu,” kritik politisi Gerindra NTB Sudirsah Sujanto

Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, beberapa diantara perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi yang di adendum.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan,” kata Gubernur Zulkieflimansyah di Aula Kantor Kejati, Kamis Petang (10/6).

Menurut Gubernur, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

Sekda NTB HL. Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk, ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi. Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak,” ungkap Sekda.

Sekda NTB HL. Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk, ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi. Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak,” kata Sekda. RUL.

.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.