A place where you need to follow for what happening in world cup

Soal Addendum GTI, Ketua DPRD NTB akan Undang Gubernur

73

//FOTO. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda (kanan) saat bersama Gubernur Zulkieflimansyah usai menyerahkan LHP BPK RI, beberapa waktu lalu. (FOTO. RUl)

MATARAM, DS- Pemprov NTB telah menyeriusi rencana addendum kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Pokok-pokok Addendum.

Langkah Pemprov itu terdengar sampai DPRD NTB. Namun sampai saat ini lembaga perwakilan rakyat itu belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah yang berbeda dengan rekomendasi DPRD yang telah memutus kontrak PT GTI dalam paripurna beberapa waktu lalu.

“Kan kita harus dengar dulu (pernyataan resmi dari pemerintah), DPRD sendiri telah mengeluarkan rekomendasi putus kontrak,” ujar Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda pada wartawan, Jumat (18/6).

Isvie mendaku, jika DPRD NTB telah melayangkan surat pada Gubernur NTB untuk melakukan Rapat Kerja. Menindaklanjuti langkah yang menyebut telah ada penandatanganan Pokok-Pokok Adendum.

“Kemarin kita undang hari Senin untuk rapat kerja, tetapi beliau masih dalam kondisi berkabung, kita akan jadwalkan undang ulang lagi yang jelas kita sudah layangkan surat lagi,” kata dia.

Setelah rapat kerja baru dewan akan merumuskan sikap yang akan diambil. Termasuk jika pemerintah ternyata mengambil langkah berbeda dengan rekomendasi putus kontrak yang dikeluarkan DPRD NTB dalam paripurna.

“Jadi kami harus dengar penjelasan Gubernur (langsung) dulu,” ucap politisi Golkar itu.

Hiruk-pikuk adendum kontrak PT GTI terus berlanjut. Sikap sejumlah anggota dewan sejauh ini ada yang bersikeras menolak keputusan addendum yang rencananya akan ditandatangani secara resmi pada bulan Agustus.

Tetapi ada yang tidak mempermasalahkan selama pemerintah mengajak dewan membahas butir-butir addendum.

Partai Gerindra termasuk yang sampai saat ini bersikukuh meminta pemerintah mengikuti rekomendasi DPRD. Tetapi kalaupun addendum, maka Gerindra berharap dewan dilibatkan secara teknis menyusun butir-butirnya.

“Sikap kita tidak berubah, kalaupun pemerintah telah menandatangani Pokok-pokok Addendum, maka dewan harus dilibatkan dan butir-butirnya harus dibahas secara transparan dan harus berpihak pada kepentingan rakyat,” tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas