Berbagi Berita Merangkai Cerita

SLF Tetap Diterbitkan Pusat, SJP : PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

45

MATARAM, DS – Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta yang akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam raker Baleg bersama pemerintah, sebanyak tujuh fraksi telah menyetujui hal ini, sedangkan Partai Keadilan Sejahteran merupakan salah satu diantara dua partai yang  menolak RUU ini.

Beberapa alasan penolakan PKS terhadap RUU ini. Diantaranya, substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

“Sehingga, diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan,” kata Anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama dalam siaran tertulisnya, Senin (5/10).

Menurut Suryadi, pembahasan  RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini, sejatinya menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

Selanjutnya, banyak materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Apalagi, pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidak optimalan dalam pembahasan.

“Padahal, Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang. Sebagai salah satu contoh dari tidak optimalnya pembahasan adalah adanya ketidaksinkronan ketentuan dalam penerbitan Sertifkat Laik Fungsi (SLF) antara UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun,” jelas Suryadi menjelaskan.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Baleg dihasilkan perubahan pada Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 28 tahun 2002 disebutkan bahwa SLF diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, dalam Pasal 39 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2011 disebutkan bahwa SLF diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

FPKS, kata Suryadi, sejak awal berpendapat bahwa seluruh kewenangan Pemerintah Daerah harus dikembalikan, karena pencabutan kewenangan daerah seperti yang diusulkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rancangan awal RUU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

“Ketidaksinkronan ini hanyalah salah satu contoh kecil mengapa RUU Cipta Kerja harus ditolak. Oleh sebab itu walaupun kecil kemungkinan bahwa RUU Cipta Kerja ini akan ditarik oleh Pemerintah dan tidak jadi disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020,” ungkapnya.

“Tetapi pada kesempatan ini FPKS sekali lagi menegaskan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja karena menodai semangat reformasi yang salah satunya adalah adanya prinsip otonomi daerah,” sambung Suryadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.