Berbagi Berita Merangkai Cerita

Silaturrahim LPA NTB, Walikota Mataram Dukung Bale Mediasi di Tingkat Kecamatan

61

Silaturrahim LPA NTB dan Bale Mediasi Kota Mataram dengan Walikota Mohan Roliskana

MATARAM,DS-Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana mendukung dibentuknya Bale Mediasi di enam kecamatan.  Pembentukan Bale Mediasi itu untuk menekan jumlah kasus tindak pidana agar jangan melumer ke tingkat pengadilan.

Dukungan itu diberikan pada audiensi jajaran pengurus LPA NTB yang diketuai H.SahanSH dan Ketua Bale Mediasi Kota Mataram, Makmun, Rabu (23/6). Selain memaparkan pentingnya Bale Mediasi yang sudah diatur dalam Perwal, Sahan juga memaparkan terkait program Restorative Justice (RJ) yang dilakukan di Mataram sejak dua tahun lalu untuk mencegah terjadinya sengketa pelaku dan korban masuk pengadilan dalam tindak pidana ringan.

LPA NTB sendiri telah membuat buku Pedoman Pelaksanaan RJ sebagai pegangan dalam mengurangi tindak pidana yang diproses hukum. Sesuai data, kasus tindak pidana di Tanah Air sudah over kapasitas. Sebanyak 233 ribu narapidana telah menghuni penjara, padahal kapastasnya hanya 133 ribu saja.

 “Jangan sampai tindak pidana ringan sampai pengadilan,” ujar Sahan seraya menambahkan, untuk mengantisipasinya Bale Mediasi agar didorong muncul di tingkat kelurahan agar kasus kasus-kasus bisa ditekan dan diselesaikan di tingkat kelurahan.

Walikota Mohan yang didampingi Asisten I Pemkot Mataram,  Lalu Martawang, menyambut baik silaturrahmi LPA NTB karena kompleksitas di Kota Mataram memerlukan kebersamaan dalam penyelesaian. “Hadirnya lembaga ini (LPA NTB) menjadi mitra konsultatif untuk mendapatkan masukan dan menyerap informasi sesuai kondisi sosial masyarakat,”katanya.

Terkait Bale Mediasi, dengan pertimbangan anggaran, pembentukan di enam kecamatan dinilai Mohan lebih rasional sekaligus menjadi model awal.Sebaliknya, pembentukan Bale Mediasi di kelurahan tidak mudah dengan alasan penganggaran. “Kalau mediasinya juga cukup di kota, bisa, namun jika di enam kecamatan bisa juga dirintis,” ujarnya.

Ia menilai sekarang ini mencari orang yang punya jiwa.sosial tidak mudah. “Yang penting semua dikembalikan ke ketua Bale Mediasi dalam menempatkan orang yang kompeten,” cetus Mohan.

Pada kesempatan itu, Ketua Balai Mediasi Kota Mataram, Makmun, memaparkan kemitraan Bale Mediasi sudah dijalin dengan LPA dan Kesbangpol Kota Mataram. Salah satunya menjaga harmonisasi kesatuan bangsa.

“Tugas Bale Mediasi memediasi semua sengketa perdata maupun pidana ringan. Jika tidak diselesaikan di pengadilan bisa melalui mediasi,” paparnya. Hal serupa juga telah dilakukan Kabupaten Lombok Utara melalui Majelis Krama Desa(MKD) yang dipayungi Perbup.

Keberadaan Bale Mediasi selaras dengan program RJ yang merupakan bagian tugas negara. Kata Makmun, kasus pencurian dengan nilai nominal Rp 2,5 juta bisa diselesaikan dengan cara mediasi, sedangkan mediasi dalam kasus besar tergantung pihak kepolisian.

Makmun memaparkan pula beberapa kasus yang dimediasi diantaranya perceraian dengan  hak asuh anak ke ibu. Persoalannya, ketika sang bapak mau ketemu anaknya tidak diperbolehkan. “Akses ketemu bapak dengan anak susah, itu terjadi di kalangan intelek,” paparnya.

Disisi lain, hal yang megkhawatirkan di Kota Mataram adalah kasus perkawinan anak. Pemohonan perceraian di ibukota provinsi ini mencapai 260 an berkas, belum termasuk talak. “Dampak perceraian itu terhadap hak asuh anak,” ujarnya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.