Berbagi Berita Merangkai Cerita

Sidak ke Lokasi Penggusuran Pondok Prasi, Fraksi PDIP DPRD Mataram dan DPRD NTB Temukan Warga Tak Peroleh Bantuan Logistik

0 22

MATARAM, DS – Sebanyak tiga orang Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram dan satu orang anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram Ir. Made Slamet menggelar inspeksi mendadak (Sidak) bersama guna melihat kondisi warga korban penggusuran RT 08 Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selasa (7/1).

Sidak bersama dilakukan di atas areal seluas 2,3 hektar di Lingkungan Bekicot yang dibangun Hunian Sementara (Huntara) oleh pemkot Mataram. Selanjutnya, berlanjut di sekitar lokasi penggusuran yang telah dibangun tenda seadanya oleh sebanyak 63 Kepala Keluarga yang memilih enggan direlokasi.

Diatas lokasi Huntara, para wakil rakyat itu bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pertamanan) Kota Mataram M Kemal Islam serta sebagian KK warga setempat. Meski demikian, sejumlah tenda-tenda pengungsian yang disiapkan oleh BPBD setempat, tampak terlihat banyak yang kosong.

H. Kemal mengatakan, dari total sekitar 300 jiwa yang merupakan korban penggusuran di RT 08 itu, terdapat sekitar 52 KK yang memilih tidak mempersoalkan putusan Mahkamah Agung (MA) hukum yang telah ingkrah tersebut.

Oleh karena itu, mereka sejak awal sebelum eksekusi lahan pada Senin (6/1) lalu, telah tinggal di lokasi relokasi yang dipersiapkan pemkot Mataram. Sehingga, segala kebutuhan mereka di pengungsian menjadi tanggung jawab pemda setempat.

“Disini, akan kita bangun sebanyak delapan blok huntara. Dimana, satu blok akan ditinggali oleh sebanyak 8 KK. Dan, di komplek yang kita bangun terdapat aulanya juga,” ujar Kemal saat berdialog dengan wakil rakyat.

Ia mengatakan pemkot berkomitmen tidak akan mencampuri persoalan hukum. Sehingga, jika ada sekitar 63 KK yang memilih bertahan di sekitar lokasi pengungsian, pihaknya tidak bertanggung jawab terkait kebutuhan mereka.

“Awalnya, memang kita mau bebaskan lahan itu. Tapi karena ada masalah hukum, maka kita memilih enggak masuk ke dalam persoalan hukum. Jadi, kita persilahkan jika ada warga yang enggak mau direlokasi. Sebab, itu adalah hak masing-masing kepala keluarga. Kami fokus pada sekitar 52 KK yang memilih direlokasi ini,” tegas Kemal.

Meski demikian, proses pembangunan Huntara ini masih bisa belum optimal hingga kini. Tekstur tanah yang berawa membuat proses pembangunan memakan waktu. Selain itu, ketiadaan tukang untuk membangun huntara pun juga masih menjadi kendala.

“Jadi, kami masih bisa bangun satu dulu. Sisanya, kita urug dulu tekstur tanahnya. Yang pasti kita akan fokus mempercepat pembangunan Huntara, agar masyarakat tidak kedinginan saat musim penghujan seperti sekarang ini di tenda pengungsian,” kata Kemal.

Ia menjelaskan, sejatinya Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah menawari warga terdampak penggusuran di Pondok Prasi untuk tinggal di Rusunawa milik Pemprov NTB di wilayah Senggigi, Lombok Barat. Hanya saja, warga enggan dipindahkan.

“Jadi, memang warga ini terpecah. Ada yang mau pindah untuk direlokasi tapi ada juga yang memilih tetap berada di lokasi penggusuran. Pastinya, pemkot akan fokus pada warga yang memilih direlokasi untuk bantuan logistik dan pemeriksaan kesehatannya,” tandas Kemal Islam.

Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di lokasi pengungsian, Solihin, mengaku nyaman tinggal di lokasi pengungsian. Pasalnya, Pemkot Mataram terus menyuplai kebutuhan makanan dan kesehatan warganya.

“Meski kalau hujan kami tergenang di tenda pengungsian, inilah resiko perjuangan. Yang jelas kami ini bersama-sama berjuang tapi, ada kelompok sebelah yang memfitnah kami macam-macam. Padahal, mereka juga saudara kami juga,” ungkap Solihin.

ASN Pemprov NTB itu mendukung langkah Pemkot Mataram yang telah membangun huntara bagi warganya. “Meski jumlah kami sedikit. Tapi, kami ini orangnya komitmen pada perjuangan dan enggak plin-plan,” tegas Solihin diamini sebagian warga lainnya di tenda pengungsian.

Tak Peroleh Bantuan Pemkot
Sementara itu, saat sidak berikutnya ke lokasi pengungsian di jalanan di sekitar lokasi penggusuran, para wakil rakyat mengaku kaget. Hingga hari kedua pascapenggusuran, sebanyak 63 KK tidak memperoleh bantuan logistik apapun dari Pemkot Mataram.

“Kami dapat bantuan makanan justru dari salah satu warga yang peduli terhadap kondisi kami. Kalau dari pemkot sama sekali enggak ada,” ujar Muhsin, Ketua RT 08 Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Menurut dia, sedari awal pihaknya bersama warga lainnya memilih bertahan, lantaran memang ada keputusan yang salah yang diterbitkan oleh pihak pengadilan. “Aneh, kami menang di PN Mataram dan PT NTB. Tapi saat kasasi di MA malah penggugat (Ratna Sari Dewi) yang hanya memiliki awalnya 8 are, namun sepihak menjadi sekitar 80 are, justru yang dimenangkan. Sehingga, warga yang jumlahnya ratusan jiwa ini dikalahkan. Padahal, kami punya surat kepemilikan atas nama kakek salah satu warga,” terang Muhsin.

Muhsin bersama ratusan warga lainnya hanya meminta keadilan hukum. Selain itu, jika direlokasi, maka ratusan warga ini tidak menghendaki untuk tinggal bersama dengan sebanyak 52 KK yang sudah direlokasi sebelumnya oleh Pemkot Mataram.
“Kami siap direlokasi asal jangan digabungkan. Tolong kami dibantu pak dewan,” ungkapnya.

Menjawab hal itu, Anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram Ir Made Slamet mengaku, upaya pihaknya turun ke dua lokasi pengungsian warga tidak lain untuk mengecek bagaimana kondisi warga.

“Jujur saya kaget jika disini tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. Ini enggak adil, endak boleh kayak gini managemen pengelolaan pengungsiannya. Jika ada warga yang dibantu logistik, maka warga lainnya juga harus dibantu juga,” tegas Made.

Ia mendukung langkah 63 KK yang terus melakukan upaya meminta keadilan hukum. “Silahkan jika warga terus melakukan upaya keadilan. Tapi, fikirkan juga nasib anak-anak dan ibu-ibu serta para lansia jika terus tinggal di tenda di jalanan kayak sekarang ini. Apalagi, sekarang musim penghujan,” kata Made.

Menurut Made, sengaja dirinya turun bersama anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram kali ini, tidak lain untuk mencari solusi terbaik bagi warga terkait perlunya ada lokasi untuk mendirikan Huntara. Sebab, jika terus tinggal tanpa ada kejelasan, maka pasokan logistik hingga pemeriksaan warga akan tidak bisa masuk kedepannya.

“Silahkan warga maunya dimana. Kalau memang tidak mau digabung dengan warga yang sudah direlokasi ya dimana saja. Kami siap membantu menfasilitasi ke pemda agar ada upaya membantu hal yang sama,” tandas Made Slamet. RUL.

Leave A Reply