Berbagi Berita Merangkai Cerita

Siap Buka Komunikasi, Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB Ingatkan Warga Trawangan Patuhi Aturan

42

FOTO. H. Ahsanul Khalik. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, H. Ahsanul Khalik, menegaskan adanya penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemprov dan masyarakat/pengusaha seharusnya merupakan kesempatan baik bagi masyarakat di Gili Trawangan untuk memanfaatkannya.

Pasalnya, penantian berpuluh-puluh tahun lamanya terkait Gili Trawangan tersebut, kini telah menunjukkan hasil yang semua pihak. Utamanya, masyarakat memulai sejarah baru untuk mereka bisa berusaha secara legal dengan alas hak formal dan sah secara aturan.

“Jadi, kegiatan ini adalah tindak lanjut saat awal masyarakat Gili Trawangan bertemu dengan Pak Gubernur pertama kalinya. Termasuk dengan Satgas, bahwa mereka merasa terhormat kalau bekerjasama langsung dengan Pemprov NTB ketimbang dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI),” kata Ahsanul yang dikonfirmasi melalui
telpon selulernya, Selasa (11/1).

Kepala Dinas Sosial NTB itu meminta warga Gili Trawangan, agar taat aturan dan memaksimalkan pengelolaan tanah milik Pemprov tersebut untuk kesejahteraan mereka. Sebab, proses yang kini berjalan tersebut, tidak gampang dan tidak serta merta bisa seperti ini dilakukan.

Terkait masyarakat yang belum menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemprov. Ahsanul mendaku, pihaknya masih akan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan tim di lapangan.

“Pak Gubernur sudah mengarahkan dalam kondisi saat ini, tidak boleh membebani masyarakat dengan kontribusi yang besar. Disitu tim di lapangan akan memegang itu sebagai landasan kerja dan tentunya sesuai aturan yang dibenarkan oleh regulasi yang ada,” tegas dia.

Menyinggung adanya usulan warga yang menghendaki adanya SHM. Menurut Ahsanul, hal tersebut, lantaran mereka belum masuk dalam daftar masyarakat yang mengajukan kerjasama dengan Pemprov.

Ia menegaskan, informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa dokumen perjanjian yang ditandai tangani oleh warga adalah HGB, dipastikan tidak benar.

“Disini saya luruskan, yang ditandatangani adalah bukan HGB, tapi perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah. Memang bener salah satu pasalnya, masyarakat nanti boleh mengajukan HGB. Tapi, inti dari perjanjian tersebut adalah bagaimana masyarakat memliki alas hak yang sah dan legal untuk berusaha. Harapannya, usahanya seusai aturan dan bisa mendatangkan kesejahteraan,” jelas Ahsanul.

“Mereka jangan lupa, ketika masih ada GTI. mereka mengatakan akan sangat terhormat bagi masyarakat Gili Trawangan untuk lebih baik bekerjasama dengan Pemprov NTB,” sambung dia.

Ahsanul menambahkan, Pemprov sangat menghargai semua usulan dan permintaan masyarakat Gili Trawangan, asalkan diajukan secara tertulis, jujur, terhormat dan disertai alasan. Serta, dasar dasar yang menguatkan.

“Intinya, kami siap melakukan pembahasan jika ada usulan dan permintaan warga. Tapi, itu enggak bisa ditentukan sendiri oleh pemprov, melainkan akan memperhatikan aturan aturan-aturan yang ada. Ini karena kami enggak ingin timbul masalah baru kedepannya,” tandas Ahsanul Khalik. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.