Berbagi Berita Merangkai Cerita

Seruan Copot Kadinsos Menggema Saat Demo di Kantor Bupati Lotim

68

SELONG, DS – Sejumlah masa yang berasal dari Rinjani Foundation dan Gawah Lauq Foundation meneriakkan seruan copot Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Lombok Timur, saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu (15/07/2020).

Permintaan pencopotan Kadinsos Lotim, H. Ahmad ini, dikarenakan masa beranggapan Kadinsos tidak mampu menangani beberapa program Bansos yang ada. Bahkan, masa aksi menyebut Kadinsos ikut bermain dalam penyedian barang pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami meminta dengan hormat, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD sepakat untuk mencopot Kadinsos dari jabatannya. Karena tidak becus mengurus beberapa program sosial. Dan terindikasi ikut bermain dalam penentuan harga. Sampai pada memegang salah satu Kecamatan untuk penyedian barang pada program BPNT,” ucap koordinator umum aksi, Zainul Muttaqin, saat membacakan tuntutan aksi.

Ia juga menyebut adanya monopoli oleh perusahaan tertentu dalam pengadaan barang dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten. Sehingga keberadaan pelaku UMKM malah terabaikan, karena tidak memiliki jaringan kepada pemangku kebijakan.

Dimintanya, agar pelaku UMKM juga dilibatkan dalam penyedian barang untuk Bansos. Dan tidak menjadi permainan oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan pemangku kebijakan dan pemilik modal besar.

“Kami minta agar penyedia tidak dimonopoli oleh satu perusahaan. Supaya pelaku usaha mikro juga tersentuh. Sesuai dengan amanta Permensos nomer 20 tahun 2019, pasal 2 huruf E,” pintanya.

Adanya indikasi keterlibatan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga ikut dalam pengadaan barang, tak luput dari kritikan masa aksi. Bahkan oknum pendamping ini disebut sebagai mafioso di lumbung sendiri.

Keberadaan pendamping PKH juga diminta untuk dievaluasi. Dan ditindak sesuai aturan hukum jika terdapat oknum pendamping PKH yang terlibat dalam pengadaan barang.

“Sesuai dengan Permensos nomer 20 tahun 2019, pasal 40 dikenakan sangsi administratif, apabila terbukti sebagai penyuplai pada program BPNT,” ucap Zainul.

Setelah cukup lama menyuarakan aspirasinya, Sekda Lombok Timur, M. juaini Taofik, keluar menemui masa aksi.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengajak perwakilan masa aksi untuk berdiskusi di ruangannya besok pagi. Dikarenakan pada hari itu, masih ada agenda kerja yang harus dituntaskannya.

“Supaya diskusi kita kondusif. Sehingga, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat tersampaikan,” ucap Taofik. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.