A place where you need to follow for what happening in world cup

Sering Mutasi Pejabat, Wakil Rakyat Kritik Tata Kelola Pemerintahan Zul-Rohmi

68

FOTO. Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin (kanan) saat menghadiri diskusi 3 tahun pemerintahan Zul-Rohmi. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Syrajuddin, mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakilnya Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sudah tiga tahun menjabat agar tidak sering melakukan mutasi pejabat.

Menurut dia, proses mutasi yang sering dilakukan tidak memiliki parameter yang jelas. Sebab, baru dua bulan satu pejabat di beberapa OPD digeser, mereka sudah dipindahkan ke tempat lainnya.

“Wajar kalau kita sebut penataan birokrasj di era Zul-Rohmi ini lemah. Ini karena, mutasinya justru berdasarkan selera pimpinan atau “suka dan tidak suka” (like and dislike),” tegas Syrajuddin saat mengisi diskusi Forum Wartawan Parlemen NTB ‘DPRD NTB Bicara 3 Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi’, Selasa (21/9) di kantor DPRD setempat

Ia menegaskan, penempatan pejabat hendaknya berdasarkan kompetensi, sehingga mereka dalam bekerja bisa lebih profesional, efektif dan efisien. “Bagaimana lilin bisa menyala di ujung terowongan jika reformasi birokrasi hanya isapan jempol semata,” kata Syrajuddin seraya menambahkan bahwa apa yang disarankannya tersebut bukan bentuk intervensi, melainkan sebagai masukan atau saran selaku anggota legislatif.

“Tidak boleh hanya melihat si A atau si B berasal dari organisasi ini dan itu atau berasal dari wilayah yang sama. Apalagi karena ada faktor kedekatan atau balas jasa di pilkada, karena ini adalah nepotisme,” ucap Syarjuddin lantang. “Kedepankanlah kinerja, keahlian dan kompetensinya,” sambungnya.

Ia menilai, gubernur dan wagub pastinya telah memiliki tim dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melaksanakan rotasi atau mutasi jabatan.

Masih banyak persoalan yang dihadapi daerah ini. Di antaranya, capaian program unggulan yakni, Industrialisasi dan zero waste yang bim maksimal dilakukan.

Selain itu, kondisi APBD NTB yang tertekan akibat dampak pandemi Covid-19. Di mana, perimbangannya 65 persen untuk belanja rutin dan 35 persen untuk belanja pembangunan, hal itu dirasa timpang.

“Kalau bicara bencana tidak pernah diharapkan, tapi ini bentuk tanggung jawab kepada masyarakat NTB. Maka, di sisa dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, kita butuh program spektakuler untuk bisa mengembalikan posisi NTB menuju kegemilangannya,” tandas Syrajuddin.

Hal serupa juga dilontarkan Anggota Komisi I DPRD NTB lainnya, H. Abdul Talib. Ia prihatin selaku mantan birokrat justru, kaidah Daftar Urusan Kepangkatan (DUK) di sistem birokrasi Pemprov NTB sama sekali di indahkan.

“Aneh, ada dua kadis diturunkan jadi Kepala Biro. (Karo), tindakan ini jelas menyalahi. Kita dorong reformasi birokrasi di lingkup ASN Pemprov NTB harus ditegakkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H. Rahman H. Abidin meminta agar di sisa dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, sikap untuk menaikkan pejabat dari kabupaten agar jangan diulangi kembali.

“Adanya pejabat import dari Kabupaten ke Pemprov itu sangat menganggu kinerja birokrasi. Kedepan kita berharap tata kelola birokrasi ini harus diperbaiki, jangan lagi kayak mutasi sekarang ini yang terlihat asal-asalan dan hanya mengakomodir pejabat daerah masuk ke Provisni,” tandas Rahman H. Abidin. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas