Selasa , 31 Maret 2020
Home / Seni Budaya / Ternyata, Ada Cara Adat Sasak yang Bisa Cegah Perkawinan Anak
Putrawadi

Ternyata, Ada Cara Adat Sasak yang Bisa Cegah Perkawinan Anak

KLU,DS-Banyak anggapan adat Sasak membuat perkawinan anak usia dini bertambah. Padahal tidak demikian. Karena, ternyata ada cara adat yang bisa mencegah terjadinya peristiwa itu.

Ketua Majelis Krame Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Putrawadi, Rabu (4/3), mengakui perkawinan dini memang cukup menonjol di Lombok. Khusus di KLU, seolah ada klaim pembenaran dari masyarakat ketika terjadi pernikahan dini.

Sebutlah ketika pernikahan itu terjadi, masyarakat menilai itu disebabkan si gadis sudah mencapai dedara santri atau sudah tahap menstruasi. Untuk usia dengan istilah itu sekira 14-15 tahun sehingga seakan-akan ada klaim pembenaran terhadap perkawinan dini. Dikenal juga istilah dedara ngerekes diusia 19 tahun keatas dan dedara nuwas usia 30 tahun keatas.

Khusus untuk pihak laki-laki ada istilah teruna beleq diusia 19 tahun keatas dan teruna manggung 30 tahun keatas.Istilah itu sudah turun temurun berlaku di lingkungan masyarakat Lombok Utara.

Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasi kasus pernikahan. Putrawadi menuturkan pernah membatalkan rencana perkawinan usia anak di desanya. Hal itu bermula ketika seorang gadis dari Desa Bentek berusia 18 tahun dilarikan seorang pemuda dari Desa Sambiq Bangkol berusia sekira 16 tahun. Karena menggunakan sistem memulang (melarikan) si gadis dititipkan di kediaman ibu laki-laki, kemudian dipindah ke rumah Kadus. Pihak Kadus melaporkan kepada LPA sehingga peristiwa itu ditangani LPA Kabupaten Lombok Utara. Oleh pihak LPA, si gadis ditampung sehingga total selama 5 hari berada dalam pelarian.

Mengetahui usia pihak laki-laki yang belum cukup umur, LPA KLU memutuskan agar keduanya dipisah. Bagaimana reaksi pihak keluarga perempuan? “Akibat dipisah, muncul gejolak mengingat selama 5 malam si gadis sudah memulang. Pihak keluarga perempuan tidak menerima,” ujar Putrawadi.

Untuk menuntaskan kasus tersebut MKD Bentek melakukan pemanggilan kedua belah phak. Dengan alasan tidak ingin melanggar UU Perkawinan pihak MKD dalam sidang yang menghadirkan Sekdes dan kadus menggunakan denda ngawe pati jika perkawinan dipaksakan terjadi. Ngawe pati itu berupa denda 100 ribu uang bolong.atau uang senilai Rp 5 juta.

Pihak keluarga laki-laki tidak mau menerima keputusan tersebut.Karena itu, dalam sidang kedua yang berlangsung di Desa Sambik Bangkol, siding memberi dua pilihan, yaitu melakukan kawin tadong atau menikah dengan disposisi pengadilan. Kawin tadong ini sejenis perkawinan namun belum bisa berhubungan layaknya suami istri sampai pasangan memenuhi syarat umur sesuai amanat UU Perkawinan.

Lagi-lagi kedua pilihan — baik kawin tadong maupun nikah dengan disposisi pengadilan — dalam sidang itu tidak bisa diterima. Akhirnya diberi pilihan lain yaitu noracara atau bukan cara orang. Hal ini disebabkan karena usaha melarikan anak gadis orang sudah dilakukan selama 5 hari alias tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dendanya 5000 uang bolong atau setara Rp 270 ribu. Dampak dari keputusan tersebut adalah mereka harus dipisah.
“Itulah yang diterima sehingga kasus itu selesai dengan memisahkan keduanya,” ujarnya.

Putrawadi mengakui pernikahan usia dini bisa ditekan dengan kekuatan adat. Hal itu tergantung dari kemauan para tokoh masyarakat. Soal masih adanya istilah dedara santri, kelayakan menikah masih bisa digeser. “Karena para tokoh masyarakat di sini masih didengar,” katanya.

Kabid pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Sosial KLU, Wardoyo, mengatakan gambaran terkait penikahan dini di KLU sudah dalam tarap siaga. Dibutuhkan kesiagaan tidak hanya lewat pendekatan adat melainkan juga melalui regulasi pemerintah. Pendekatan dan sosialisasi secara berjenjang itu akan membangun sinergi untuk mencegah pernikahan anak. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemda KLU Terima Mahasiswa UGM KKN di Pemenang dan Gangga

Tanjung, DS – Bertempat di Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: