Berbagi Berita Merangkai Cerita

Sengsarakan Petani, Legislator PDIP Tolak Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton

25

//FOTO. Wayan Sugiartha. rul

MATARAM, DS – Rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang bakal mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen raya menuai penolakan dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Wayan Sugiartha memastikan, sesuai instruksi partai melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya juga akan menolak setiap kebijakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

“Pastinya, kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat,” tegas Sugiartha pada wartawan, Senin (22/3).

Ia menegaskan, rencana impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani. Kata Sugiartha, pihaknya juga telah membahas secara internal terkait masalah impor beras tersebut.

Umumya, semua fraksi di DPRD Kota Mataram juga ada kesamaan dengan PDIP untuk menolak kebijakan impor beras tersebut.

Ia mengkhawatirkan jika kebijakan tersebut dilakukan saat ini, maka banjir beras impor akan berdampak munculnya banjir air mata bagi para petani Indonesia. Apalagi, di NTB terpantau pada Maret ini akan terjadi panen besar-besaran.

Menurut Wayan, sesuai arahan Sekjen DPP PDI Perjuangan, justru sejak 1 tahun terakhir partai berlambang banteng dengan moncong putih itu melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang.

“Karena itulah sikap kami sesuai instruksi DPP PDIP adalah tegak lurus dari pusat hingga daerah yakni, menolak kebijakan impor beras tersebut,” ujar Sugiartha.

Sebagaimana yang disampaikan oleh menteri perdagangan, pemerintah akan mengimpor beras sebanyak lebih dari 1 juta ton. Menurut Lutfi, kebijakan impor beras diambil untuk pemenuhan stok di Bulog.

Sugiartha mendesak agar jajaran para menteri, seyogyanya tidak boleh dengan ego dan kepentingannya masing-masing membuat langkah dan kebijakan yang justru menjauh dari visi, misi, dan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, data yang ada menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami surplus produksi pada Januari–April 2021 hingga 6 juta ton beras. Namun akibat adanya isu terkait impor beras ini, harga gabah telah mendapatkan tekanan.

“Saya mengingatkan agar Menteri Perdagangan tidak hanya fokus soal impor semata. Masih banyak tugas-tugas lain yang harus diprioritaskan. Menyusun komoditas yang sangat diperlukan oleh pasar internasional dan memperkuat rantai pasok ekspor menurut saya jauh lebih bermanfaat bagi para petani maupun pelaku UMKM kita,” tandas Wayan Sugiartha. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.