Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Sengkarut Lahan MotoGP Mandalika,Ahmad Sebut Gubernur Zul Tak Punya Itikad Menuntaskan

0

MATARAM, DS – Pernyataan Gubernur NTB tentang kendala pembangunan KEK Mandalika sudah diselesaikan dalam diskusi online bersama Universitas Indonesia mendapat sanggahan dari Direktur Public Institute NTB Ahmad SH. Ahmad mengaku, seharusnya Gubernur menyampaikan secara lugas, bagian dalam kawasan yang sudah diselesaikan. “Jangan membuat pernyataan yang seolah-olah semua persoalan sudah beres dan pembangunan itu berjalan dengan baik,” tegasnya dalam siaran tertulisnya, Kamis (21/5).

Menurut dia, pernyataan gubernur tersebut berbanding terbalik dengan pemberitaan lain yang menyatakan bahwa masyarakat jika menawarkan harga tanah terlalu tinggi maka akan menimbulkan spekulasi harga dan pemeriksaan menjadi berat.

“Artinya masih ada yang belum diselesaikan pembayaran tanah, kata appraisal ini sudah sejak bebrapa waktu lalu. Pertanyaannya sekarang berapa harga tanah di selatan (Kawasan), berapa per meter, berapa per are, apakah harga pasar atau NJOP. Jangan dibalik-balik, seolah-olah giliran begini anda suruh masyarakat tertib dan sebagainya,” jelas Ahmad seraya menambahkan persoalan di Selatan Lombok Tengah sebenarnya bukan persoalan pembayaran hari ini saja namun sejarah sengkarutnya sejak orde baru.

“Dan seharusnya keadaan sekarang tidak akan menghambat pembayaran. Pemerintah pusat terbuka, Gubernur sebelumnya (TGB) sudah merapikan pendataan kepemilikan Kawasan. Sehingga harus dikedepankan keadaan obyektif saat ini, bukan subyektif,” ungkap Ahmad menegaskan.

Terrkait pernyataan gubernur dengan Direktur ITDC itu, menurutnya, setali tiga uang, serputar di kalimat appraisal, pengadilan atau ruislag. “Seharusnya pemerintah provinsi dan BUMN sebagai perusahaan negara yang bekerja demi pembangunan nasional tidak boleh mencederai rakyat sendiri,” ucap Ahmad.

Ruislag, sejak kapan itu menjadi bagian penyelesaian masalah, disekitar Masjid Nurul Bilad saja ada tanah yang sampai sekarang belum di bayar, pemilik lahan mau ruislag karena tidak bersepakat dengan harga, itupun ITDC sampai hari ini tidak menjawab surat pemilik lahan. Pun kalau appraisal dan duduk bersama, masyarakat juga bisa menyampaiakan data appraisal sebagai pembanding.

“Juga, siapa saja bisa curiga, kinerja kabinet gubernur ini diragukan. Boleh jadi gubernur tidak detail dan teliti, hanya dapat laporan menyenangkan dari bawahan. Jadi, hentikan menyampaikan kalimat yang tidak tegas dan tandas; bagaimana mau ada Way, Will saja nggak ada. Yang harus ada itu adalah Pay. Bayar,” tandas Ahmad SH. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.