Berbagi Berita Merangkai Cerita

Sekjen Hasto Sebut Keadilan Sosial Pancasila Belum Terwujud di Indonesia

19

MATARAM, DS – DPP PDIP Perjungan menggelar webinar bertema ‘Pancasila dan Keadilan Sosial’ sebagai bentuk peringatan Bulan Bung Karno, Selasa (9/6) petang.

Kegiatan yang diikiti sebanyak 500 lebih peserta dari seluruh DPC dan DPD PDIP se-Indonesia dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI P Hasto Kristiyanto.

Dalam arahannya, Hasto menegaskan, jika masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini tidak lain mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dimana belum terwujud sepenuhnya.

“Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Hasto dalam sambutannya, kemarin.

Ia mengungkapkan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa “di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”.

“Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan,” ujar Hasto.

Menurut dia, adanya prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan, baik adil secara politik, adil di bidang hukum, maupun adil di bidang ekonomi.

“Sehingga, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk kesetaraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat,” ungkap Hasto.

Ia mengatakan, adil di mata hukum adalah diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Namun, masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pascakrisis tahun 1997 lalu.

“Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik,” ucap Hasto.

Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional, Indonesia dibangun untuk semua. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

“Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok,” kata Hasto.

PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud.

Ia bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.

“Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat,” tandas  Hasto Kristiyanto.

Megawati, kata dia, mengharapkan peringatan Bulan Bung Karno di tengah Covid-19 ditujukan untuk menggelorakan semangat berdiri di atas kaki sendiri.

“Dari pandemi ini bangsa Indonesia diingatkan bagaimana setidaknya Indonesia harus berdikari sekurang-kurangnya di bidang pangan, kesehatan, energi, keuangan, pertahanan, dan keamanan,” pungkas Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai diskusi daring tersebut bisa dijadikan bahan refleksi, bukan hanya untuk kader PDIP tapi juga seluruh masyarakat.

Menurut Djarot, diharapkan pada diskusi ini bisa menumbuhkan optimisme masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

“Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) menginstruksikan untuk kita masing-masing berdikari sekurang-kurangnya di aspek pangan, keuangan dan pertahanan,” kata Djarot dalam diskusi tersebut.

“Kita tidak boleh menyerah dan harus optimistis menghadapi COVID-19 dan kita akan segera bangkit. Bung Karno pernah berkata, kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang,” tegasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.