BSK Samawa

Sejak Jabat Menko PMK, Puan Sudah Perioritaskan RUU TPKS

FOTO. Sejumlah aktivis perempuan mengkampanyekan stok kekerasan pada perempuan. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Ketua DPR Puan Maharani sudah lama menaruh perhatian serius terkait persoalan kekerasan seksual. Sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Puan sudah mendorong dan menginsiasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS yang kini akan rampung dan disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU yang sudah dinanti sejak 2016 ini diharapkan menjadi hadiah manis bagi para perempuan menjelang peringatan Hari Kartini.

Aktivis perempuan sekaligus Founders Rumah Baca Akar, Nury Sybli optimistis RUU TPKS akan segera disahkan pada bulan ini. Hal ini mengingat perhatian Puan terkait RUU TPKS yang mulanya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut.

“Saya mengikuti diskursus mengenai pembahasan RUU TPKS sudah lama, dengan sekarang posisi mbak Puan sebagai ketua DPR, saya optimistis ini bisa segera disahkan, karena beliau memang sudah concern juga terkait hal ini sejak masih menjadi Menko PMK. Jadi, dari sisi substansi dan DIM serta urgensinya, beliau pasti sudah clear,” kata Nury dalam siaran tertulisnya, Selasa (5/4).

Nury pun mengapresiasi langkah Puan yang turut serta mengajak para aktivis perempuan, Komnas Perempuan, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk terlibat memberi masukan mengenai isi RUU TPKS. Nury meyakini setelah disahkan nanti, RUU TPKS bisa memberi jawaban bagi permasalahan kekerasan seksual yang selama ini kerap dialami para perempuan.

“Sekarang inilah momentum bagi mbak Puan untuk segera mengetuk palu sidang di paripurna untuk pengesahan RUU TPKS, sekaligus menjadi kado spesial menjelang peringatan Hari Kartini tanggal 21 April nanti,” kata Nury.

RUU TPKS sebelumnya telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 18 Januari 2021. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya PKS yang menyatakan penolakan.

Saat ini, DPR dan pemerintah terus mengebut pembahasan RUU TPKS agar dapat rampung sebelum anggota dewan memasuki masa reses pada 15 April 2022. RUU ini pada intinya mempermudah korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Jika disahkan, maka kepolisian tak bisa lagi menolak laporan korban kekerasan seksual.

Penyelesaian perkara tindak kekerasan seksual juga tak boleh lagi diselesaikan lewat mekanisme restorative justice yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban.

Puan Maharani memang sempat menerima aspirasi dari sejumlah aktivis perempuan mengenai RUU TPKS pada 12 Januari 2022. Ada belasan aktivis perempuan yang datang ke DPR dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, influencer, pejuang HAM, pekerja seni, hingga mahasiswa.

Mereka berasal dari berbagai lembaga mulai dari Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan Indonesia, Maju Perempuan Indonesia (MPI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), hingga perwakilan dari Universitas Diponegoro (Undip).

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan dalam pertemuan itu.

Puan juga merasa bangga karena banyak perempuan di Indonesia yang peduli dengan nasib sesamanya. Perjuangan kaum perempuan, kata Puan, terasa berbeda karena memiliki ikatan tersendiri.

“Ada pengalaman khas perempuan. Penderitaan kita itu dari awal sampai akhir, sampai katanya anak itu nggak bisa lepas dari ibunya. Betul, karena saya ibu dua anak dan merasakannya,” terang politikus PDI Perjuangan ini.

Puan mengatakan RUU TPKS harus hadir sebagai satu payung hukum untuk menjaga serta membuat aman masyarakat, khususnya kaum perempuan. Meski demikian, Puan juga menilai pentingnya memperhatikan korban-korban kekerasan seksual dari kelompok masyarakat lainnya seperti kaum lelaki dan disabilitas.

“Karena ada juga laki-laki korban kekerasan seksual. Jadi harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman bukan hanya buat perempuan dan anak, tetapi seluruh warga Indonesia,” kata Puan.

“Ini harus menjadi undang-undang yang dapat membuat kita bekerja dengan nyaman dan merasa dilindungi, agar UU ini juga dapat melindungi anak hingga cicit kita,” tandas Puan Maharani. RUL.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.