Berbagi Berita Merangkai Cerita

SBY: Demokrat Tolak Pelemahan KPK

0 22

MATARAM, DS – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, komitmen partainya menolak hak angket yang digulirkan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika hak angket itu dilanjutkan, maka akan dapat melemahkan posisi KPK.

“Saya tegaskan, Partai Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR kepada KPK. Bagi saya, itu berbahaya dan bisa mengganggu tugas KPK,” tegas SBY saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan rakernas Partai Demokrat di Mataram, NTB, Senin (8/5).

Menurutnya, ada cara-cara lain yang lebih terhormat yang bisa dilakukan pihak DPR ketimbang menggulirkan hak angket dalam hal pengawasan terhadap KPK itu. Sebab, KPK sebagaimana lembaga pada umumnya, bisa saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, SBY telah memerintahkan Fraksi Partai Demokrat DPR agar tidak ikut serta kedalam bagian hak angket soal KPK itu.

“Kami tidak bertanggung jawab soal hak angket, (Demokrat) tidak akan ambil bagian dalam hak angket tersebut,” ungkap SBY.
Presiden keenam RI itu mengatakan kinerja KPK harus diperkuat. Caranya, semua pihak harus terus mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi entah siapapun pelakunya.

“Kami fokus mendukung KPK menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Demorkat akan tetap konsisten dukung pemberantasan korupsi, ada atau tidak kader yang terkena korupsi, Demokrat tetap konsisten dukung KPK,” ujar SBY lantang.

Sementara itu, pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji yang dihubungi wartawan dari Mataram menegaskan, rekaman Miryam merupakan wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya tertutup. Untuk itu, kerahasiaan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK akan berbahaya jika dibuka dengan dalih hak angket yang sifatnya politis.

“Rekaman Miryam (M) adalah wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya secrecy dan tertutup. Kerahasiaan dan tertutup proses lidik memiliki potensi yang berbahaya bila dibuka dengan dalih hak angket politis,” kata Indriyanto melalui telpon selulernya, kemarin.

Mantan Pimpinan KPK mengatakan, proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi pihak mana pun dan dengan cara apa pun, termasuk intervensi politik melalui hak angket. “Proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi dalam bentuk dan cara apa pun, juga cara-cara melalui hak angket ini,” tegas Indriyanto.

Guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana ini mengaku, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen dan memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan teknis kasus hukum yang telah, sedang dan yang akan ditangani.
Untuk itu, Indriyanto meminta KPK tetap menolak membuka rekaman tersebut di DPR meski dengan menggunakan hak angket. Sebab, KPK hanya dapat membuka rekaman pemeriksaan Miryam di persidangan atas perintah hakim.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen, memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan teknis kasus hukum yang telah, sedang dan yang akan ditangani. “Dengan pemahaman KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan proses hukum perkara harus clear dan clean, sebaiknya KPK memiliki otoritas untuk tetap menolak membuka rekaman Miryam di DPR. Rekaman bisa dilakukan di pengadilan atas perintah hakim dengan pertimbangan for the interest of justice,” jelas Indriyanto.

Ia menambahkan, angket memang hak politik konstitusional DPR terkait penyelidikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, tak selamanya hak angket memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. “Tidak selalu hak angket itu memiliki kekuatan eksekutorial. Ingat hak angket “Ahok Gate” dan hak angket “Sadap terhadap SBY” yang tidak ada implementasi hukumnya,” tandas Indriyanto Seno Adji. fahrul

Leave A Reply