Berbagi Berita Merangkai Cerita

Satu Bapaslon di Mataram Diduga Langgar Estetika

393


MATARAM, DS – Baliho dan spanduk empat bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terlihat sudah terpasang di beberapa titik. Parahnya, paslon H. Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman (Harum) terlihat paling mencolok mendominasi semua sudut perkampungan, taman-taman kota hingga titik reklame berbayar di ibukota Provinsi NTB.

Padahal jika mengacu pada tahapan pilkada, Kota Mataram baru merampungkan tahapan pendaftaran dan belum pada penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB Suhardi menyayangkan sikap satu bapaslon di Kota Mataram yang terlihat mencolok dan terkesan jor-joran itu. Padahal, Pemkot Mataram memiliki perda yang mengatur soal estetika dan tata ruang cara-cara pemasangan APK tersebut.

“Sebelum ada penetapan paslon, maka Pemkot Mataram jangan diam. Tindak saja jika APK paslon itu melanggar estetika dan keindahan kota,” ujar Suhardi menjawab wartawan, Minggu (20/9).

Menurut dia, kontestasi Pilkada adalah ajang untuk mencari pemimpin terbaik bagi daerahnya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus juga fair pada para paslon lainnya. “Enggak boleh ada satu pihak yang dominan kayak di Mataram, lantas pemkotnya diam. Semua paslon punya hak yang sama untuk mengenalkan diri mereka. Sehingga, bagus jika semua paslon beriklan di ruang yang pemkot berikan, kan nanti dananya masuk pada pajak daerah,” tegas Suhardi.

Ia mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum akan melakukan penindakan terkait baliho atau spanduk yang telah terpasang. Pasalnya, pihaknya mengaku belum mempunyai dasar terkait penindakan itu.

“Kita belum punya dasar untuk penindakan, masih harus diperhatikan dulu. Kalau ada penindakan ya berarti harus sudah memenuhi pembedahan unsur pasalnya kalau itu jelas sudah ada di dalam tahapan kampanye,” kata Suhardi.

Ia menjelaskan, bahwa untuk saat ini pihaknya masih tetap melakukan pengawasan yang berfokus kepada tahapan pilkada itu sendiri. Sedangkan dalam Pilkada Mataram, saat ini masih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan pencocokan dan penelitian atau coklit.

Sedangkan terkait dengan pengawasan non tahapan, maka yang menjadi titik fokus pengawasan Bawaslu adalah netralitas pihak-pihak terkait. Masalah baliho dan spanduk yang sudah terpasang, pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui progres sejauh mana baliho atau spanduk itu sudah tersebar.

“Fokus kita dalam pengawasan proses non-tahapan ini adalah memastikan kembali spanduk atau baliho yang telah dipasang itu apakah sudah bisa dikategorikan Alat Peraga Kampanye (APK) atau belum. Penentuan itu dilihat kembali pada tahapan saat ini,” ungkapnya.

Suhardi menuturkan, peran bawaslu terkait dengan spanduk dan baliho yang dipasang itu akan kembali pada tugas proporsional yang dimiliki. Jika memang nantinya ditemui sejumlah pelanggaran terkait dengan pemasangan, maka pihaknya melalui Bawaslu Mataram akan berkoordinasi langsung dengan Pemkot Mataram untuk ditindaklanjuti.

“Jangan tanya boleh atau tidak boleh, yang pasti kalau dari sisi ketugasan kami bukan memberikan izin boleh atau tidak, tapi tugas kita adalah pencegahan, pengawasan, penindakan, kemudian penyelesaian sengketa proses,” jelasnya.

Suhardi menambahkan, bahwa pencegahan yang dilakukan terkait pemasangan tadi akan berfokus kepada ada tidaknya indikasi penggunaan program pemerintah. Hal itu juga sebagai bentuk pengawasan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan program pihak-pihak yang akan maju bertarung pada Pilkada Mataram mendatang.

“Kalau memang itu ada potensi, maka kita punya kewenangan di situ. Jadi untuk membedakan spanduk atau baliho itu dari sisi pengawasan Bawaslu adalah ada tidaknya unsur pembiayaan dari pemerintah. Kalau di luar itu, maka kita belum bisa masuk untuk melakukan penertiban,” tandasnya. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.