Menu

Mode Gelap

Politik · 21 Apr 2022 19:59 WITA ·

Sampaikan LKPJ Tahun 2021, Gubernur : Program Penurunan Kemiskinan jadi Fokus Utama


					FOTO. Gubernur Zulkieflimansyah saaat membacakan LKJP tahun 2021 pada sidang paripurna DPRD setempat. (FOTO.HUMAS DPRD NTB/DS). Perbesar

FOTO. Gubernur Zulkieflimansyah saaat membacakan LKJP tahun 2021 pada sidang paripurna DPRD setempat. (FOTO.HUMAS DPRD NTB/DS).

MATARAM, DS – Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (21/4), dalam rapat paripurna DPRD NTB yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, serta tiga wakil ketua, yakni H. Muzihir, Mori Hanafi dan Abdul Hadi.

Gubernur mengatakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mengapresiasi keberanian Provinsi NTB yang sudah lebih dahulu membentuk adanya lembaga Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sebagai turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu tidak lain adanya kerjasama yang hamonis antara lembaga DPRD dan Pemprov untuk mewujudkan lembaga Brida di NTB.

“Jadi ibu ketua dan seluruh anggota DPRD NTB, jika di daerah lainnya di Indonesia itu masih alot pembicaraan untuk bisa membentuk Brida. Tapi di NTB kita malah sudah jalan organisasi dan perangkatnya. Wajarlah, kita dianggap tercepat dan pertama di Indonesia mewujudkan Brida sebagai sebuah institusi daerah,” tegas Gubernur dalam sambutannya saat menyampaikan laporannya, kemarin.

Menurut Bang Zul – panggilan akrab Gubernur NTB itu, keberhasilan NTB mewujudkan lembaga Brida pertama di Indonesia, bukanlah merupakan keberhasilan semata dari jajaran Pemprov. Namun hal ini, tidak lepas dari tangan dingin semua anggota DPRD setempat yang sangat menghendaki urgensi keberadaan lembaga tersebut.

“Nantinya, adanya Brida NTB itu akan bisa meningkatkan produktivitas riset dan inovasi daerah. Utamamnya, dalam memperkuat perekonomian Provinsi NTB menuju kegemilangannya, yakni bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masayarakat,” kata Gubernur.

Menurut dia, LKPJ kali ini, merupakan pertanggungjawaban gubernur NTB dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada DPRD NTB. Sebab, selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanat undang-undang, LKPJ merupakan suatu bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

“Jadi, tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Di mana, pandemi covid-19 mengiringi perjalanan kita membangun mewujudkan NTB yang gemilang. Mengingat, berbagai dampak sangat dirasakan, tidak hanya pada faktor kesehatan tetapi juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, dengan semangat dan kerja keras yang kini berjalan dengan baik, antara Pemprov dan DPRD, serta seluruuh stake holder terkait, gubernur menyakini program pemulihan ekonomi yang kini berjalan akan bisa memulihkan keadaan dan meningkatkan kepercayaan diri provinsi NTB sebagai daerah yang tangguh dalam menghadapi cobaan dan bencana.

Terlebih, lanjut Gubernur, berbagai capaian berhasil diwujudkan selama tahun 2021. Hal ini terlihat dari indikator makro daerah yang terus membaik. Yakni, pertumbuhan ekonomi sudah tumbuh positif sebesar 2,30 persen dengan tambang dan 4,09 persen tanpa tambang.

“Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen dengan tambang dan 5,19 persen tanpa tambang. Artinya, perekonomian di NTB sudah mulai pulih. Dan semoga ini terus membaik, sehingga target pertumbuhan ekonomi kita diatas 5 persen dapat tercapai,” jelas Gubernur.

Adanya penyelenggaraan event internasional. Di antaranya, idemitsu asia talent cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) di sirkuit Mandalika pada tahun 2021, telah mampu memberikan dampak ekonomi di NTB. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan di NTB mencapai 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu

Selain itu, okupansi hotel mengalami peningkatan dari angka 15%. Kini, mampu menembus angka sekitar 95%. Bahkan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal mengalami geliat penjualan produk dan adanya penyerapan tenaga kerja.

“Semakin pulihnya perekonomian di NTB, berimbas pada adanya peningkatan kinerja pada indikator-indikator makro lainnya. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi NTB yang terus mengalami peningkatan, dari 68,25% di tahun 2020 menjadi 68,65% pada tahun 2021,” ucap Gubernur.

Ia memaparkan, pada indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengalami penurunan sebesar 1,21% dari 4,22% pada bulan Agustus 2020 menjadi 3,01% pada Agustus 2021.

Sedangkan, pada indikator kemiskinan, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.660 orang atau 14,23 % dan menurun sebesar 0,40 % atau 11.360 orang pada September 2021,menjadi sebesar 735.300 orangatau 13,83%.

Hal ini, lantaran berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan selama tahun 2021. Yakni, melalui gerakan multi pihak, diantaranya penguatan peran badan usaha milik desa (BUMDES), pembangunan jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penguatan kelompok usaha bersama (Kube), pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L), penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan, pemberdayaan desa pesisir dan lingkar hutan yang diarahkan pada desa-desa basis kemiskinan.

Bang Zul menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan, menuju pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel terus dilakukan. Apalagi, berbagai capaian telah ditorehkan, yakni keberhasilan meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut.

      Selain itu, meningkatnya kualitas layanan publik, kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dengan nilai kepatuhan 83,89 poin atau zona hijau. Di mana, untuk  inovasi, Pemprov NTB berada di peringkat ke–2 dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan skor indeks 75.67 dengan predikat sangat inovatif sesuai surat keputusan Kemendagri.

      “Insya Allah, kami bertekad akan terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, dengan memokuskan pada perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat, berbagai regulasi dan prosedur terus diperbaharui dari waktu ke waktu untuk dapat menciptakan suatu pemerintahan yang good governance dan clean government,” tandas Zulkifelimansyah.

Terkait penurunan angka kemiskinan. Ia menambahkan, bahwa menurunkan angka kemiskinan hingga 100 persen itu tidak gampang jika hitungan angka kuantititaf yang dijadikan acuahnnya. Karena itu, Pemprov menerbitkan aplikasi NTB Care untuk merespon keluhan masyarakat untuk langsung kita beri pendampingan dan intervensi bantuan.

“Jadi, pola yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan kapasitas warga miskin dengan program terintegrasi dan terukur yang dikeroyok semua OPD Pemprov NTB, pemda kabupaten/kota dan stake holder terkait. Intinya, kita enggak akan terbuai dengan angka tapi tetap kita ikuti arahan pusat namun kita modifikasi agar cepat penangananya,” kata Gubernur. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jelang Pilkada Serentak 2024, M16 Prediksi Golkar, Gerindra dan PDIP NTB Sulit berpisah Jalan

21 Mei 2022 - 16:59 WITA

PPP NTB Siap Jadi Pemenang Pileg 2024

18 Mei 2022 - 17:49 WITA

Soal Pelayanan Mudik 2022, Puan Maharani Apresiasi Kerja Pemerintah dan TNI-Polri

17 Mei 2022 - 17:11 WITA

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

Trending di Politik