Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ruslan Sarankan Pokir DPRD Masuk ke Program NTB Gemilang di OPD Pemprov

23

FOTO. Anggota Banggar DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi (kiri) saat berdiskusi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, kemarin. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun 2021 terus mengalami kemunduran. Padahal, jika merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021, pembahasan berlangsung awal bulan Juli. Namun, kejelasan pembahasan Kebijakan Umum (KU) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD NTB 2021 sesuai jadwal, justru dibahas.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, mengingatkan kalangan eksekutif dan legislatif patuh pada jadwal yang sudah ditentukan oleh aturan.

Ia mengakui alotnya pembahasan APBD NTB kali ini disebabkan adanya selisih pada draf rancangan KUA/PPAS APBD NTB 2021 dengan pagu pendapatan yang diajukan. Pada pagu pendapatan tertera APBD NTB berjumlah Rp 5,473 triliun lebih namun diusulan eksekutif tercantum sebesar Rp 5,260 triiiun lebih.

“Itu artinya ada selisih mencapai Rp 213 miliar lebih. Sehingga, Banggar bersepakat harus pengajuannya berdasarkan pada RPJMD. Disinilah letak alot dan tarik ulurnya draf KUA/PPAS diajukan sesuai jadwal yang diamanahkan oleh aturan,” kata dia menjawab wartawan, Rabu (11/11).

Politisi PDIP itu memahami kondisi keuangan yang dialami jajaran Pemprov NTB pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. Yakni, turunnya dana DBHCT dari pemerintah pusat mencapai Rp 56 miliar.

Meski demikian, jika merujuk postur APBD NTB 2021, sejatinya ada peningkatan pendapatan jika merujuk RPJMD meski tidak begitu besar angkanya pada APBD kali ini. Sehingga, jika naik, tentunya kewajiban Pemprov NTB. Diantaranya, untuk dana bagi hasil untuk pemda kabupaten/kota mencapai Rp 30 miliar wajib pula dibayar.

Selain itu, kewajiban lainnya berupa penyertaan modal pada PT GNE yang kurang Rp 20 miliar dari total Rp 25 miliar juga wajib pula dibayarkan. Termasuk, pembiayaan pengerjaan jalan mencapai Rp 80 miliar.

“Jadi sisa Rp 128 miliar dari selisih pagu di RPJMD itu masuk pada item penambahan dan logisnya itu menjadi program yang bisa dipergunakan untuk penambahan dana pokir DPRD juga Sekretariat DPRD. Apalagi, dalam drat APBD itu, ada angka sekitar Rp 162,5 miliar untuk pokir DPRD NTB yang sangat tidak mencukupi bagi pembiayaan di Sekretariat DPRD NTB,” jelas Ruslan.

“Dalam pembahasan banggar, Pimpinan DPRD meminta tambahan Rp 337, 5 miliar. Namun eksekutif tidak pula mengiyakan. Maka, terus molor lah pengajuan draf KUA/PPAS hingga kini,” sambungnya.

Ruslan menyarankan agar pembahasan KUA/PPAS APBD NTB 2021 bisa cepat berjalan sesuai jadwal dan target. Sebaiknya, revisi RPJMD juga harus dilakukan. Sebab, kebutuhan DPRD tak kunjung bisa dipenuhi hingga saat ini.

Selain itu, lanjut dia, dengan kondisi pendapatan yang menurun, maka cara efektif yang harus dilakukan adalah program NTB Gemilang harus pula beririsan dengan pokir DPRD setempat.

“Kita cari solusi terbaik sesuai Permendagri, ini agar maksimal akhir November bisa dilakukan pembahasan KUA/PPAS-nya. Ingat, beban di APBD 2020 yang belum terbayarkan, itu menjadi yang wajib dibayarkan pada APBD tahun depan,” tegas Ruslan.

Ia menambahkan, jalan tengah yang diusulkannya tidak lain memahamai kondisi keuangan daerah. “Jadi, jika memang berat naikknya dana pokir para anggota DPRD dari tahun sebelumnya, wajarlah jika program NTB Gemilang dicantolkan pada program pokir dewan.

“Jadi simple kan. Semuanya enggak rugi tapi sama-sama untung baik eksekutif dan DPRD. Misalnya, Pak Gubernur punya program bantuan ternak 1000 ekor di tiap kecamatan di NTB. Nah, disitu biar OPD Pemprov mudah melakukan verifikasinya, kelompok yang memperoleh bantuannya berasal dari konstituen para anggota DPRD NTB di masing-masing dapilnya. Ini bagus, sehingga kelompok binaan OPD bisa juga masuk dan dilengkapi dengan para anggota DPRD NTB,” tandas Ruslan Turmudzi.

Sementara itu, jadwal penyerahan KUA/PAS APBD NTB 2021 sudah berulang kali berubah. Terakhir, Banmus menjadwalkan pada tanggal 16 November adalah penyerahan draft KUA/PPAS APBD 2021, serta tanggal 18 November adalah KUA/PPAS APBD 2021 ditandatangani antara eksekutif dan legislatif. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.