Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ruslan Akui Adendum Bersyarat ke GTI Pilihan Tepat

58

FOTO. H. Ruslan Turmudzi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Langkah Gubernur Zulkieflimansyah yang meminta syarat pada PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melanjutkan investasi mereka diatas areal seluas 65 hektare di Gili Trawangan, dirasa tepat.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, mengatakan, pemberian syarat pada investor yang menelantarkan lahan puluhan tahun lamanya harus dilakukan. Apalagi, jika masyarakat setempat tidak diakomodir dalam master plan kelanjutan usaha mereka.

“Bagi saya pilihan adendum dengan syarat ke GTI untuk mengakomodir masyarakat Gili Trawangan oleh Pak Gubernur pas dan tepat. Karena ini juga cara memuliakan investor sekaligus juga tak mengorbankan rakyat yang sudah lama mendiami wilayah Gili Trawangan,” kata Ruslan, Selasa (3/8).

Menurut Politisi PDIP, arahan Presiden Joko Widodo agar Pemda di Indonesia mempermudah perizinan investasi harus benar-benar dipastikan di NTB.

Sebab, adanya investasi akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Terlebih dalam era Pandemi Covid-19 saat ini.

Ruslan mendaku, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah muaranya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kunci pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan agregat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jadi pemberian syarat ke GTI harus melibatkan masyarakat perlu. Ini juga bagian dari sanksi atas sekian lamanya lahan di Gili Trawangan mereka terlantarkan. Tapi, saya yakin, GTI juga punya itikad baik untuk memperbaiki dirinya untuk memulai investasi di wilayah Gili Trawangan asal kita berikan juga mereka kesempatan. Ini fair lah,” ujar Ruslan.

Diketahui, ada syarat utama yang diminta pemprov kepada PT GTI. Yakni mengakomodasi masyarakat asli Gili Trawangan dalam rencana masterplan mereka. ”Kalau itu disepakati, lanjut. Kalau tidak, ya tidak bisa kita (lanjut),” tegas Gubernur Zulkieflimansyah baru-baru ini.

Niat investasi GTI dinilai gubernur cukup bagus. Hanya saja, rencana investasi mereka bisa terwujud dalam kondisi lahan masih kosong. Tidak seperti sekarang, sudah banyak masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Karena itu, dalam masterplan nanti, Pemprov tidak ingin masyarakat yang sudah tinggal lebih lama dari kontrak PT GTI, harus terusir. ”Itu syarat utama. Masyarakat tidak boleh terganggu. Atas nama investasi mereka diusir, tidak bisa kita,” kata Gubernur.

Bang Zul memastikan proses ini tidak akan deadlock. Apalagi dengan keberadaan Satgas Investasi, yang bisa langsung memutuskan kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Hal yang sama bisa juga dilakukan pemprov.

Dengan rencana adendum, pemprov ingin memberikan kepastian kepada investor. Tidak bisa sembarangan memutus kontrak, lebih-lebih PT GTI masih memiliki hak. ”Memuliakan kontrak itu penting, untuk menghadirkan investasi yang benar,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Tomo Sitepu menyampaikan ada empat aspek yang menjadi pertimbangan, sehingga pihaknya akhirnya menyarankan agar Pemprov NTB untuk mengambil keputusan mengadendum kontrak PT GTI. Antara lain kepastian investasi, masalah sosial, aspek pariwisata, dan optimalisasi aset-aset pemprov yang ada.

“Kalau putus kontrak ini akan berperkara sampai lima tahun, sehingga status tanah jadi status quo dan ini kami tidak inginkan. Makanya kami adendum kontrak dengan penyesuaian aturan. Tentunya dengan jaminan,” ujar Tomo.

“Lalu kalau tidak ada jaminan apa konsekuensinya, seperti tidak punya modal. Ya jelas kita tidak mau, tapi rupanya mereka berminat dan berjanji siap membangun,” katanya pula.

Menurut Tomo, keputusan adendum ini sudah mendapat dukungan KPK, BPK, dan Kemendagri, setelah pihaknya melakukan konsultasi ke institusi negara tersebut.

“Karena setelah kami kaji, ternyata lebih banyak mudharatnya daripada kami putus dengan memberikan adendum kontrak. Tapi sekali lagi itu pun harus ada jaminan kepada daerah dalam hal ini modal, dan itu menjadi syarat utama yang diberikan oleh kami, karena kami tidak ingin ini kasus seperti ini terulang lagi,” katanya.

Sekda NTB HL Gita Ariadi menambahkan, terkait apa isi klausul perjanjian dalam adendum belum bisa dijabarkan lebih jauh, karena harus dikomunikasikan lebih lanjut antara kedua belah pihak, yakni pemprov dan PT GTI.

“Untuk selanjutnya akan ada tahapan kedua untuk memformat terkait isi tindak lanjut tersebut. Ada delapan tahapan yang kami persiapkan dan ini akan kami cicil untuk selanjutnya akan kita sampaikan,” ujarnya.

Setelah semua itu rampung, lanjut Sekda, nantinya akan diikuti dengan penandatangan pokok-pokok isi kesepakatan antara Pemprov NTB dan GTI.

“Yang pasti tidak merugikan daerah, harus memperhatikan kepentingan investor dan tidak lupa harus mengakomodir kepentingan di bawah, karena banyak pengusaha yang juga sudah berusaha lahan tersebut,” katanya lagi.

PT GTI mendapat hak kelola usaha pariwisata di atas lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Kontrak itu terhitung sejak penandatanganan kerja sama dilakukan tahun 1995 hingga berakhir 2026. PT GTI berjanji akan memberikan kenaikan royalti setiap lima tahun kepada Pemprov NTB.

Namun, kenyataannya daerah hanya diberikan Rp22,5 juta per tahun. Sementara, perputaran uang setiap harinya pada destinasi andalan NTB itu mencapai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar miliar. Bahkan, hasil perhitungan Ditjen Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara bahwa pendapatan daerah yang hilang di Gili Trawangan mencapai Rp2,3 triliun lebih. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.