Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ribuan Guru Honorer NTB Tak Masuk Katagori Layak Gubernur : Harus Ada Seleksi Ulang

0 10

MATARAM, DS – Pemprov NTB berencana melakukan seleksi ulang terhadap keberadaan ribuan tenaga honerer yang berasal dari pemda kabupaten/kota di NTB menyusul berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemda yang mengatur pelimpahan kewenangan sejak 1 Januari 2017 lalu.

Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi MA menegaskan, proses seleksi ulang dipilih lantaran rekruitmen tenaga honerer di 10 kabupaten/kota tidak mengacu pada aturan jelas terkait kebutuhan riil yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang ada.

“Kita tahu semua dan itu tidak bisa ditutup-tutupi, umumnya tenaga honorer yang direkrut itu kebanyakan berdurasi jangka pendek. Nah, perekrutan model kayak gini oleh pemda kabupaten/kota setelah pemindahan kewenangan ke provinsi menjadi masalah serius. Sehingga perlu kita ambil langkah bertanggung jawab guna menata ulang mereka melalui proses seleksi yang terbuka,” tegas Gubernur menjawab wartawan, Rabu (3/5).

Menurutnya, di sektor pendidikan saja jumlah tenaga honorer, baik guru dan tenaga administrasi tercatat jumlahnya mencapai sekitar 4.700 orang yang tersebar di SMU/SMK dan SLB di wilayah NTB. Hal ini belum termasuk di sektor lainnya. Diantaranya, bidang kehutanan.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara mendidik dan bertanggung jawab guna mengakomodir para tenaga honorer masuk menjadi pegawai pemprov. Sebab, jika diterima seluruhnya, maka pemprov bakal kesulitan keuangan mengkovernya melalui dana APBD yang ada saat ini.

“Tenaga honerer, saya pastikan tidak bisa kita terima semuanya. Jika itu dilakukan maka, sangat tidak mendidik karena, nanti yang repot adalah kami (pemprov). Jadi, pola seleksi menjadi pilihannya. Nantinya, siapa-siapa mereka yang masuk menjadi tenaga honorer provinsi jelas akan sangat bergantung dari hasil seleksi,” ujar Gubernur.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibud) Drs. H. Muhamad Suruji mengaku, pihaknya kelimpungan atas pemindahan kewenangan tenaga honorer baik guru dan tenaga adminisrasi di SMU/SMK dan SLB yang pelaksananya berlaku sejak 1 Januari 2017 lalu. Menurutnya, dari hasil pendataan, jumlahnya pun meningkat dari 4.700 orang. Kini menjadi 5.200 orang.

“Pertambahan jumlahnya, karena sekolah swasta pun juga masuk menjadi kewenangan provinsi. Tapi, untuk sementara kita fokuskan habiskan ke sekolah negeri terlebih dahulu di tahun ini. Selanjutnya, di tahun 2018 akan bertahap kita sasar sekolah swasta yang juga akan kita sentuh,” tandasnya seraya menambahkan, jika proses seleksi terhadap keberadaan tenaga honorer itu masih dalam proses perampungan bersama BKD provinsi NTB.

Sebelumnya, saat pembacaan kompilasi LKPJ lima komisi DPRD NTB dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (28/4) lalu, para anggota DPRD NTB melalui komisi terkait mengendus jika proses pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke pemprov dari pemda kabupaten/kota di NTB sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, hingga kini juga masih menyisakan persoalan. Hal itu menyusul, sebanyak ribuan orang guru honorer merasa sangat cemas dan resah lantaran, pemindahan kewenangan itu malah tidak diikuti kejalasan gaji mereka sejak 1 Januari 2016 lalu.

“Kami minta adanya pelimpahan kewenangan harus diikuti adanya jaminan pembayaran gaji dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Jangan kayak sekarang, hampir ribuan guru yang tidak berstatus PNS sangat tidak nyaman dan cemas akan keberlangsungan hidup mereka,” tegas Juru Bicara DPRD NTB, HL. Patimura Parhan. fahrul

Leave A Reply