Berbagi Berita Merangkai Cerita

Resmi, Tim Kuasa Hukum Nuril Ajukan PK

0 12

MATARAM, DS – Tim kuasa hukum Baiq Nuril menyerahkan berkas materiil untuk peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Pengajuan permohonan PK dilakukan atas berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak.

Pendamping Baiq Nuril, Joko Jumadi, mengatakan penyerahan berkas dilakukan, lantaran ada kekhilafan atas putusan MA yang menyebabkan kliennya dijatuhi hukuman.

“Berkasnya sudah kita kirim melalui PN Mataram dan diterima oleh Panitera PN Mataram, Rachmad Sudarman hari ini,” ujar Joko menjawab wartawan di Fakultas Hukum Unram, Kamis (3/1).

Ia menyatakan finalisasi pengajuan memori PK diajukan tepat sebulan setelah draf PK diterima oleh Baiq Nuril pada 4 Desember 2018 lalu. Menurut dia, kendati pengajuan PK tidak memiliki batasan waktu, kuasa hukum mengatakan dipilihnya waktu sebulan lebih pada pertimbangan masih ingin mematangkan materi memori PK.

Terkait penambahan materi bukti baru untuk pengajuan PK, Joko menyebut kuasa hukum tidak memakai novum baru. “Kami tidak pakai novum, tapi kekhilafan atau kekeliruan hakim. Ya, kan alasan PK selain novum adalah kekeliruan hakim,” ucap Joko.

MA menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta kepada Baiq Nuril karena telah merekam percakapannya via ponsel dengan eks Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. Baiq Nuril merekam percakapannya waktu itu karena Muslim bercerita hal-hal berbau mesum.

Namun Nuril sering kali menegaskan alasan merekam percakapan itu hanya sebagai alat bukti untuk membela diri serta untuk menjaga hubungan rumah tangganya dengan Isnaini (40), suaminya yang sudah mulai curiga karena Nuril kerap pulang malam.

“Soalnya suami saya tahu kalau saya suka pulang larut malam. Waktu itu si kecil (anak bungsu) masih menyusui. Tapi si kepala sekolah ini dulu tetap dia ajak saya pulang malam,” cerita Nuril kepada wartawan beberapa waktu lalu di rumahnya.

Sementara, Kuasa Hukum Baiq Nuril, Yan Mangandar Putra, mengemukakan diajukannya PK itu karena banyak pertimbangan. Diantaranya, hakim kasasi tidak mempertimbangkan fakta hukum terkait yuris prodensi pada tingkat pertama. Padahal, penerapan hukum kasasi harus mempertimbangkan aspek itu.

“Jadi, ada penarikan fakta yang dilakukan hakim kasasi dari sisi ini,” ujarnya.

Menurut Yan, pada uraian pasal 27 sebagai acuhan putusannya, terlihat hakim kasasi sama sekali tidak mampu menyatukan dengan pasal alternatifnya. Padahal, pasal 27 pada putusan itu merupakan unsur utama yang satu poinnya menyebutkan kejadian di Dinas Kebersihan Kota Mataram yang mana Baiq Nuril hanya mendengarkan rekaman dari saksi, yakni Imam Mudawil.

“Dalam putusan kasasi malah tidak dijelaskan klausul soal pendengaran rekaman Imam Mudawil kepada terdakwa. Disini, kita sayangkan uraian alat bukti yang jelas melanggar UU ITE. Sebab, ada lima bukti yang menjerat pelaku, Muslim. Diantaranya, handphone, laptop, memori card. Tapi, tidak ada disebutkan, karena hanya bukti CD yang dibuat Muslim yang hanya dijadikan rujukan,” jelas Yan.

Ia menambahkan, seharusnya jika bukan bukti asli, maka tidak disebut sebagai alat bukti sah. Karena alat bukti sah sudah diedit oleh Muslim. Apalagi, pada kasus Nuril tidak ada barang bukti dari pihak pelaku.

“Kasus Bu Nuril ini sama dengan putusan MK soal kasus ‘Papa Minta Saham’ yang atas permintaan aparat penegak hukum baru pelaku dapat menyerahkan barang buktinya. Dan bukan hakim kasasi yang melakukan hal itu karena tidak ada kewenangannya,” tandas Yan.

“Ingat, laptop itu yang punya adalah saksi si Imam Mudawir. Jadi, jika kepemilikan bukti untuk keaktifan telah disengaja maka ada ketidakkonsistenan putusan dong. Termasuk, akan mengancam karier pak Muslim dan keluarganya. Bagaimana mungkin itu dilakukan Nuril yang pegawai honorer dan kini telah dipecat serta hanyalah seorang ibu rumah tangga saat ini,” tambahnya. RUL.

Leave A Reply