Berbagi Berita Merangkai Cerita

Resmi, DPRD NTB Bersurat ke Presiden Jokowi

20

FOTO. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah saat menemui para pengunjuk rasa. (FOTO. RUL/DS

MATARAM, DS – DPRD NTB merespon tuntutan ribuan massa yang berdemonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja sejak Kamis (8/10) hingga Jumat (9/10).

Dewan secara resmi bersurat ke Presiden RI. Dalam surat bernomor 007/772/DPRD/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 itu, DPRD NTB menegaskan dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Ombinus Law tersebut, telah menimbulkan berbagai gejolak di lapisan masyarakat yang dapat berakibat instabilitas daerah.

”Terlebih menjelang pilkada pelaksanaan pilkada serentak 2020 dan di tengah upaya kita bersama untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia,” isi surat yang ditandatangani Ketua DPRD NTB baiq Isvie Rupaeda.

Surat ini ditembuskan ke Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Perekenomian, Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur NTB.

Surat resmi DPRD ini sebagai tindaklanjuti janji Isvie saat menemui ribuan massa baik mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, buruh dan elemen masyarakat lainnya yang menggelar demonstrasi sejak pagi menolak Undang-undang Cipta Kerja di gedung DPRD NTB, Kamis (8/10) lalu. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.