Berbagi Berita Merangkai Cerita

Rencana Perdes LABKD di Kabupaten Bima Disambut Antusias

41

Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan

BIMA, DS-Rencana diberlakukannya peraturan desa berkenaan dengan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) disambut antusias masyarakat. Pasalnya, kebijakan ini dinilai meringankan beban masyarakat serta serta adanya efisiensi anggaran pemerintah.

Hal itu mengemuka dalam Rakor antar Pemangku Kepentingan yang diinisiasi LPA NTB-KOMPAK di Aula Kantor Camat Bolo, Jumat 25 Juni 2021. Pada acara yang dibuka Camat Bolo, hadir Kadis Dukcapil Kabuoaten Bima, TP. PKK Kecamatan Bolo, PDP Kecamatan Bolo, staf sejumlah desa, Pokja Adminduk dan PPKD.

Camat Bolo yang diwakili Sekcam Drs.Abbas, mengatakan sejak LPA NTB dan KOMPAK  melaksananakan pendampingan terhadap beberapa desa yang ada di Kecamatan Bolo, progress pencapain terhadap layanan sangat baik. Di beberapa desa dampingan telah dibentuk Pokja  Adminduk dan PPKD yang berpengaruh terhadap penganggaran untuk adminduk di desa.

Kadis Dukcapil Kabupaten Bima, Salahuddin, SH, M.Si, mengatakan Wilayah Bolo dan Woha menjadi pilot project  layanan adminduk oleh LPA – Kompak. Namun, masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan program semacam ini.

Khusus pelayanan di Disdukcapil, semuanya dipermudah dan tidak memakai anggaran. Oleh karena itu ia berharap jangan sampai ada yang memanfaatkan kaitan dengan biaya.

“LABKD mendorong untuk pelayanan berbasis kewenangan desa sehingga sebagian tugas dari Disdukcapil diserahkan kepada Desa dengan melalui PPKD dan atau POKJA Adminduk tentunya dengan syarat layanan adminduk harus terpenuhi sehingga dokumen yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Salahuddin.

Ia merinci tugas pokok Disdukcapil adalah mencatat peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sementara itu, kewenangan yang diserahkan ke desa dalam rengka melakukan verifikasi dokumen adminduk untuk diserahkan ke Disdukcapil.Dalam kaitan ini, desa berkewajiban membuat email untuk dikirim ke Disdukcapil. Desa tinggal menunggu notifikasi dan mencetaknya di kantor desa sehingga layanan ini bisa dilakukan di desa. Sedangkan kewenangan yang belum diserahkan adalah kaitan dengan pemotretan dan pencetakan KTP.

“Desa dalam mendukung layanan ini memang harus menyiapkan perangkatnya seperti komputer, kertas dan printer serta tenaga untuk layanan,” katanya. Kegiatan layanan didesa bisa menghemat anggaran karena kertas yang dipakai juga tidak seperti sebelumnya. Sehingga ada penghematan anggaran sekitar Rp 450 miliar anggaran Negara untuk pengadaan kertas di seluruh Indonesia.

Perlunya Perdes LABKD

Kewenagan desa juga dalam pelaksanaan LABKD ini adalah terkait dengan penganggaran melalui APBDes. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan LABKD perlu didorong di tingkat desa dengan Perdes LABKD baik untuk pelayanannya seperti PPKD dan Pokja Adminduk

“Tugas kita selalu ingin memperbaiki pelayanan tetapi ada saja salah satunya mungkin tidak terlayani secara cepat karena faktor kelengkapan dokumen,” ujarnya.

Selama ini inovasi layanan Disdukcapil yakni “Cedok Gadis Desa” dengan mencetak gratis dokumen di desa.  Papa untuk Mama dalam rangka melayani masyarakat yang berkebutuhan khusus yang langsung turun langsung ke lokasi dengan gratis.

“Saat kebencanaan kemarin kami ikut membantu mayarakat dalam pelayanan adminduknya di desa korban bencana yang dinamai pelayanan Khusus. Pelayanan Khusus ini juga ada di kantor yang disingkronkan dengan layanan di desa oleh PPKD,” papar Salahuddin.

Selain itu, ada juga MoU dengan Kemenag (KUA) dengan sistem SIX in 1. Pun kerjasama dengan PA dengan Pola isbat Nikah dan dokumen adminduknya. Pelayanan juga akan dilakukan kerjasama dengan PN karena ada kaitan dengan perubahan status kependudukannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan ada PERDA No. 01 Tahun 2021 tentang Layanan Adminduk dan akan ditindak lanjuti dengan Perbup.

Sebagai dukungan pemerintah daerah melalui Disdukcapil maka PPKD mendapatkan insentif dari Disdukcapil sebesar Rp 1 juta untuk satu tahun.

“Selama pelayanan disdukcapil tidak terlalu kendala karena kami selalu koordinasi dengan stakeholder dalam rangka mendukung pelayanan yang mudah dan cepat. 15000537 call center untuk konsolidasi NI,” ujarnya.

Kepala Desa Belo, Akhmad Fansuri, mengemukakan dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan kepemilikan NIK, akta kelahiran,buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian mencapai 100% padaakhir tahun 2024. Namun, secara umum masih ada kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan.Kesenjangan kepemilikan akta kelahiran anak diperkotaan dan perdesaan,

Kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan antara perdesaan dan perkotaan menunjukkan adanya hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Hambatan penduduk memperoleh dokumen kependudukan adalah, Tidak ada waktu untuk mengurus; Biaya mahal; Jarak yang jauh; Tidak memiliki dokumen persyaratan

Upaya mengatasi hambatan jarak diatasi dengan mendekatkan layanan (pelayanan keliling & petugas registrasi).Hambatan terhadap biaya diatasi dengan membebaskan biaya penerbitan dokumen kependudukan. Sedangkan hambatan prosedur diatasi dengan penyederhanaan regulasi.

PDP Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Atis Ika Ernawati, menilai Program LABKD sangat luar biasa dalam mendekatkankan pelayanan di desa. “Tentunya sangat membantu warga terutama bagi warga miskin karena tidak lagi susah jauh-jauh ke Dukcapil mengeluarkan transportasi yang seringkali menghambat warga dalam mengurus kebutuhan adminduk mereka,” paparnya.

Anggota PKK Desa Timu, Khaerunnisa, berharap Program LABKD  dapat disosialisasikan ke warga masyarakat agar semua warga dapat mengetahuinya dan dapat membuat kepengurusan Adminduknya cukup di desa saja

Staf Desa Rasa Bou, Asikin SPD, berharap program LABKD bisa menyebar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima agar seluruh masyarakat dapat terbantu terutama bagi masyarakat yang terjauh. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.