Berbagi Berita Merangkai Cerita

Relawan Ali-Sakti Tuding Verifikasi Faktual Banyak Keganjilan

0 9

MATARAM, DS – Relawan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, menilai pihak penyelenggara Pemilu tidak siap melakukan proses verifikasi faktual terhadap dukungan KTP bakal calon gubenur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan yang kini tengah berjalan di semua Wilayah NTB.

Pasalnya, dari pantauan tim Ali-Sakti terlihat verifikasi yang telah dimulai sejak Selasa (12/12) lalu dan direncanakan berakhir pada Minggu (25//12) mendatang, umumnya pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak konsen melakukan pertanyaan kepada masyarakat yang dengan sukarela memberikan dukungan KTP tersebut.

Parahnya, di beberapa wilayah, tercatat pihak PPS cenderung melakukan intimidasi dan menakut-nakuti para pemilik KTP. “Bahkan, pertanyaan yang diajukan saat verifikasi dukungan cenderung melebar dan tidak fokus pada alasan mengapa mendukung pasangan Ali-Sakti,” ujar Koordinator Tim Relawan Ali-Sakti, Basri Mulyani MH menjawab wartawan, Senin (18/12).

Ia mengatakan, keganjilan dalam proses verifikasi faktual oleh KPU dan PPS juga terlihat tidak adanya pendampingan dari penghubung (LO) yang telah ditunjuk oleh pasangan Ali-Sakti. Menurutnya, kondisi ini masive terjadi di semua wilayah di NTB. Basri mencontohkan, di Kota Mataram. Salah satunya. Yakni, saat proses verifikasi, pihaknya di informasikan akan dilakukan pada pagi hari, namun begitu ditunggu oleh tim LO dari pagi hingga siang hari, ternyata verifikasi faktualnya dilakukan sore hari menjelang Maghrib.

“Yang jelas kami banyak dirugikan atas ulah penyelenggara pemilu yang tidak siap dalam proses verifikasi faktual kali ini,” tegas Basri.

Hal lain yang juga diperoleh pihaknya, kata Basri, menyangkut ulah Panwas Pilkada yang melakukan intervensi pada pendukung Ali-Sakti yang telah memberikan KTP mereka. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bahkan, lanjut dia, langkah penyelenggara yang berani langsung memberi predikat tidak memenuhi syarat (TMS) pada sejumlah desa pemekaran di NTB tanpa ada verifikasi akan jelas memunculkan perdebatan di publik.

“Pokoknya, semua keganjilan dan keanehan dalam proses verifikasi faktual oleh pihak penyelanggara telah kita catat seluruhnya. Ini akan kita buka saat pengumuman hasil verifikasi faktual dalam waktu dekat ini,” jelas Basri.

Ia menjelaskan, dukungan KTP sebanyak 314 ribu orang untuk pengajuan pasangan Ali-Sakti yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU NTB saat pendaftaran Bacagub dan Bacawagub NTB dari jalur independen beberapa waktu lalu, dikumpulkan para relawan sejak dua tahun lalu. Namun, dukungan itu tidak digembor-gemborkan  sebagai syarat pencalonan dari jalur independen.

Basri mengklaim, saat verifikasi internal oleh tim, jika masyarakat pemilik KTP tidak mendukung, maka pihaknya akan mengosongkan nama mereka dalam daftar dukungan dan atau dicoret garis dibawahnya.

“Jadi, jika kini ada yang mencabut dukungan KTP mereka, bisa jadi karena kini sudah banyak calon bermunculan. Termasuk, ada upaya sistemik dari berbagai pihak untuk menggagalkan adanya pasangan Cagub dan Cawagub dari jalur independen akan lolos dalam Pilkada tahun 2018,” tandasnya.

Basri menambahkan, pihaknya tidak terlalu risau terkait banyaknya dukungan KTP yang dinyatakan gugur alias TMS pada verifikasi dukungan kali ini. Sebab, sejak jauh-jauh hari, pasangan Ali-Sakti sudah menyiapkan KTP pengganti yang jumlahnya melebihi angka dukungan saat ini.

“Prinsipnya, kita sudah siap dengan segala resiko. Termasuk, menyiapkan KTP dukungan pengganti yang jumlahnya lebih besar. Insya allah, kami optimis pasangan Ali-Sakti akan bisa lolos menjadi peserta Pilgub NTB 2018 dari jalur independen,” pungkasnya.

Diketahui, saat verifikasi faktual yang dilakukan pihak PPS bersama KPU Lombok Barat dan KPU provinsi NTB pada Kamis (14/12) petang lalu, sejumlah warga dari Kecamatan Kuripan dan Gerung, Lombok Barat, mengaku tidak mengetahui jika KTP yang dimilikinya dipergunakan untuk mendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni yang maju melalui jalur independen dalam kontestasi Pilkada NTB tahun 2018. Oleh karenanya, mereka terlihat banyak yang komplain.

“Saya hingga kini tidak pernah bertemu dengan Pak Ali BD maupun Gede Sakti, tapi kok bisa KTP saya mendukung pasangan itu. Ini janggal, dimana dia dapat KTP saya itu,” ujar H. Junaidi Safawi, warga Lingkungan Cemara, Karang Tengak, desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lobar.

Ia menegaskan, dirinya tidak akan pernah ada keinginan mendukung pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur yang maju melalui jalur independen. Sebab, pertemuan hingga saling kenal untuk menyolisasikan pencalonannya tidak pernah dilakukan oleh calon tersebut.

Untuk itu, Junaidi merasa keberatan. Lantaran, ia tidak pernah melakukan paraf apalagi melakukan penandatanganan persetujuan dukungan pada pasangan Ali-Sakti.   “Kalau lihat di jalan besar memang iya ada gambar posternya, tapi kalau ketemu langsung apalagi tandatangan, saya tidak pernah sama sekali mendukung Ali-Sakti,” tegasnya.

Sehingga, oleh petugas PPS setempat, Junaidi lantas diminta menandatangani lampiran Model BA.5-KWK atau surat pernyataan tidak mendukung yang disaksikan oleh komisioner KPU Lobar Suhardi Pram dan Sekretaris KPU NTB Mars Anshori Wijaya.fahrul

Leave A Reply