Berbagi Berita Merangkai Cerita

Rektor UGR Kritik Cara Penanganan Kahutla

0 45

MATARAM,DS-Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr.H.Moch.Ali BD mengritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) yang dilakukan dengan mengkriminalisasi petani. Pada dasarnya petani dalam polanya pertanian tradisionalnya adalah dengan cara sistem perladangan berpindah.

Dalam pidato ilmiah serangkaian Wisuda 214 mahasiswa S1 Angkatan XX tahun 2019 UGR di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (28/12), Ali mengemukakan paling lama 7 tahun dalam pola perladangan berpindah petani akan kembali lagi ke lahan utama. “Tapi pemilik lahan itu adalah adalah mereka,” ujarnya.

Menurut Ali, tidak ada petani yang mampu membakar hutan apalagi merusak hutan. Pasalnya, untuk membakar hutan perlu alat berat sedangkan petani tak punya modal untuk itu.

Disisi lain pemerintah sudah mengeluarkan izin HPH jutaan hektar untuk dikelola pengusaha. Karena itu, kata dia, pasti yang bakar hutan bukan rakyat tapi dari oknum HPH. “Aparat hukum jangan tangkap petani miskin dan kriminalkan mereka,” cetusnya.

Kata Ali, sekira 6.49 juta hektar hutan diberi izin HPH tahun 2018 yang juga diberikan kepada swasta asing. “Dahulu hanya izin untuk WNI, kini termasuk pengusaha asing,” katanya.

Ali justru menyayangkan petani yang berkeinginan mengolah lahannya tidak menerima haknya. Hal itu diketahui ketika mengunjungi Kutai Kertanegara. “Ada warga Perian yang mengeluh tak dapat lahan 2 hektar sebagai transmigran,” cetusnya mengenang saat menjadi Bupati Lotim. Ia berharap para transmigran memeroleh haknya itu dan bukan dirampas oleh penguasa HPH.

Menurut Ali, sistem pertanian yang diterapkan petani adalah teknologi sederhana untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga kesuburan. “Jangan mengira hutan terbakar kalau petani membakar lahan. Namun, pejabat dari kota menuduh rakyat bakar hutan karena bakar lahan. Mereka bakar lahan dengan terlebih dulu memberi batas,” cetusnya seraya meminta pemerintah hati-hati menggeneralisir masyarakat sebagai subjek karena ini salah besar.

Pada dasarnya, nilai yang ada di masyarakat adalah menjaga lingkungan. Di Lombok misalnya, dahulu ada namanya Mangku Gunung dan larangan menebang. Ada larangan menebang pohon pada hari tertentu seperti dihari Selasa dilarang menebang bambu. Di lingkungan suku Badui bahkan hutan disucikan. Sekira 5.100 ha hutan di Desa Kanekes Badui menjadi tempat mengambil madu asli.

Ali BD mengaskan bahwa semua suku bangsa di Indonesia menghargai lingkungan. Sedangkan pembakaran merupakan bagian dari teknologi sederhana. Itupun pembakaran dilakukan di lahan miliknya dan bukan pembakaran hutan. ian

Leave A Reply