Berbagi Berita Merangkai Cerita

Rehab-Rekon Pascagempa Lambat, Gubernur : Bangun Rumah Tahan Gempa Tidak Mudah

0 11

MATARAM, DS – Gubernur Zulkieflimansyah mengakui lambatnya progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di beberapa wilayah terdampak gempa di NTB selama ini dipicu proses di lapangan tidak mudah seperti apa yang dibayangkan. Salah satu kendala yang banyak ditemukannya terkait model rumah yang dibangun harus tahan gempa.

Menurut Zul, pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah. Sebab, hal itu membutuhkan keahlian dan bahan material yang bersifat khusus. Terlebih, persetujuan pembangunan rumah berada di tangan fasilitator.

Padahal, fakta di lapangan, jutru jumlah fasilitator masih dirasa sangatkurang. “Memang, niat pemerintah saya lihat sangat baik, tapi dalam praktiknya tidak gampang. Rumah tahan gempa itu model dan syaratnya susah, setelah ada penambahan fasilitator, ada lagi klausul pembangunan harus gotong royong,” ujar Gubernur menjawab wartawan, Kamis (31/1).

Zul menyatakan, saat rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihadiri Kepala BNPB di Kantor Gubernur pada Rabu (30/1), juga telah banyak dibahas terkait kendala lambatnya penanganan pada pembangunan rumah terdampak gempa itu. Apalagi, kata dia, banyak aplikator atau pengusaha bangunan tidak dapat membangun satu unit rumah sendiri, melainkan mereka harus bergotong royong dengan aplikator lain.

“Bayangkan saja, satu rumah hanya ada yang boleh bangun pondasinya saja, yang lainnya itu dari pengusaha yang lain. Akhirnya, tidak boleh pemborong kerjain satu rumah sendiri, misal hanya pondasi saja. Ini kan bikin susah dan mempersulit kita sendiri,” tegas Gubernur.

Zul menegaskan, terbitnya keputusan Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 5 tahun 2018 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, memiliki tujuan baik untuk mendorong percepatan pemulihan NTB.

Meski demikian, kata Gubernur, pada salah satu klausul ada yang menjadi sorotannya. Yakni, pada satu sisi, klausul tersebut memiliki maksud agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa. Sehingga jika kembali terjadi gempa, pemerintah tidak lagi disalahkan. Namun, di sisi lain, klausul itu juga dianggap menghambat proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB.

“Inpresnya itu tidak refleksikan kompleksitas di lapangan, pemborong tidak mau kerjakan karena tidak boleh kerjakan utuh, harus gotong royong. Disinilah masalahnya, karena siapa yang akan mau,” tegas Zul.

Oleh karena itu, pihaknya mengembalikan persoalan ini kepada BNPB.  Sebab, lanjut Zul, ia meyakini di bawah komando Kepala BNPB Doni Monardo, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.  “Kan Pak Doni ini jenderal,jadi dia bisa kerahkan banyak tentara, saya meyakini kalau banyak tentara bisa lebih cepat,” tandas Gubernur. RUL.

 

Leave A Reply