Berbagi Berita Merangkai Cerita

Rawan Penyimpangan, Ombudsman NTB Desak Kepala Daerah Evaluasi Program BNPT

31

FOTO. Adhar Hakim MH (tengah) saat bersama para staf Ombudsman Perwakilan NTB usai memberikan keterangan pada wartawan. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Praktik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan di sejumlah tempat di NTB sangat rentan terjadinya pelanggaran dan perbuatan mal administrasi.

Dari hasil investigasi lapangan dan pemeriksaan tertutup yang dilakukan Ombudsman Perwakilan NTB pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pengelola E-Warong dan Dinas Sosial di sejumlah kabupaten/kota, merujuk  informasi dan keluhan dari masyarakat, penerima bansos yang tercatat dalam KPM mengeluhkan buruknya kualitas pangan yang diterima, kuantitas barang yang kurang dan tidak sesuai ketentuan.

Selain itu  juga terjadi praktik pemaksaan pola pembagian dengan memaketkan bantuan dengan penentuan jumlah total bantuan sepihak.

“Padahal, berdasarkan pedoman umum program Sembako dan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT, menyebutkan KPM dalam transaksi perbelanjaan di E-Warong dapat memilih pangan yang telah ditentukan sesuai kebutuhan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim MH menjawab wartawan, Kamis (4/2).

Ia mengatakan dalam pedoman umum program Sembako telah disebutkan jika E-Warong tidak boleh memaketkan bahan pangan atau menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh E-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan. Namun, di sejumlah tempat terlihat praktik pangan yang dibeli oleh KPM sudah dipaketkan.

Bahkan, lanjut Adhar, E-Warong sudah menerima paket pangan dari suplayer dalam bentuk paket. Diantaranya, bantuan telah dipaketkan dengan isi berupa beras 10 kilogram, kacang-kacangan, daging, telur dan buah yang dihargakan Rp 200.000.

“Padahal, ketentuannya, masyarakat berhak memilih sesuai kebutuhan. Akibatnya masyarakat tidak bebas memilih jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

Adhar mengungkapkan, pihaknya juga menemukan profile E-Warong yang tidak sesuai pedoman umum.  Di mana, banyak E-Warong yang tidak menjual bahan pangan sebagai salah satu syarat pendirian E-Warong. Yakni, tempat menjual pulsa, dan tempat menjual rokok elektrik.

Mereka, kata dia, justru hanya mendatangkan bahan pangan sudah dipaketkan dari suplaiyer saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit.

“Sehingga, kompetensinya dalam pengetahuan kualitas bahan pangan tidak ada. Padahal, baik Permensos Nomor 20 tahun 2019 maupun pedoman umum Program Sembako menyebutkan E-Warong adalah agen Bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama Bank penyalur,” jelas Adhar.

Menurut dia, cara dan praktek seperti itu selain bertentangan dengan ketentuan yang ada, juga berpotensi terjadinya mal administrasi dan korupsi.

Apalagi, pola itu tidak akan membantu niat pemerintah menyalurkan bantuan secara baik dan tidak dapat mendorong pertumbuhan UKM seperti yang diniatkan melalui pola penyaluran. 

“Sejumlah E-Warong tidak sesuai standar dan persyaratan. Sehingga, perlu dipertanyakan seperti apa Bank Penyalur dalam menetapkan, membina, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap E-Warong,” ungkap Adhar.

Untuk itu, lantaran banyaknya persoalan terkait penyaluran BNPT itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta setiap kepala daerah dan Dinas Sosial yang tengah menjalankan program tersebut segera melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan secara ketat.

“Hal ini, agar program bansos dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencegah praktek maladministrasi dan korupsi kedepannya,” tandas Adhar Hakim. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.