Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ratusan Kasus Pelanggaran Politik Uang Terjadi di Pilkada 2020

14

FOTO. Abhan. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Sebanyak 166 dugaan pelanggaran berupa politik uang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di berbagai wilayah di Indonesia.

Tercatat, dari angka 166 dugaan pelanggaran politik uang itu. Bawaslu telah pula meneruskan ke aparat penyidik sebanyak 31, 76 putusan pengadilan. “Dan, sudah ada sekitar 96 kasus yang dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam siaran tertulisnya, Rabu (20/1).

Menurut dia, pelanggaran politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana disebutkan bahwa putusan dan sanksi ialah diskualifikasi.

Selain politik uang, lanjut Abhan, pihaknya menemukan jenis pelanggaran lain yang terjadi dalam penyelanggaraan Pilkada Serentak 2020.

Pelanggaran itu meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, hingga pelanggaran pidana.

“Sebanyak 1.489 pelanggaran administrasi, 288 pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, 179 pelanggaran pidana, dan 1.562 pelanggaran hukum lain,” jelas Abhan.

Terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Abhan tak menampik di beberapa daerah juga masih ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ia menjelaskan, kasus itu antara lain sebanyak 484 kasus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di media sosial, 150 kasus menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon.

“Ini sudah diberikan oleh KASN sebanyak 1.562 rekomendasi kepada PPKnya,” tandas Abhan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.