Berbagi Berita Merangkai Cerita

Raker Tertutup, Pokir Anggota DPRD NTB akan Dicairkan OPD Pemprov

47

FOTO. Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH (dua kiri) didampingi pimpinan DPRD NTB lainnya. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pembahasan APBD NTB tahun anggaran 2021, dipastikan bakal berjalan tepat waktu. Aspirasi rakyat yang tertuang pada pokok pikiran (Pokir) dari sebanyak 65 anggota DPRD NTB bakal direalisasikan oleh OPD lingkup Pemprov setempat dalam waktu dekat ini.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH, mengatakan pada rapat kerja (Raker) tertutup antara TAPD bersama OPD Pemprov NTB, serta anggota DPRD setempat telah ada komitmen kebersamaan dari lembaga eksekutif untuk mematuhi komitmen kebersamaan antar kedua lembaga yang tertuang dalam dokumen KUA/PPAS yang ditanda tangani sebelumnya.

“Jadi, secara garis besar semua pokir DPRD NTB akan direalisasikan oleh OPD Pemprov. Untuk itu, ancaman kita untuk tak membahas APBD NTB tahun anggaran 2021 sudah kita cabut tadi,” ujarnya pada wartawan di gedung paripurna lantai III komplek DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, Selasa (3/11).

Isvie menegaskan, sejatinya ancaman lembaga DPRD setempat tidak akan sampai keluar dalam sidang paripurna DPRD NTB, manakala pihak OPD melalui TAPD Pemprov memperbaiki komunikasi mereka pada seluruh anggota DPRD NTB.

“Kami minta jangan lagi terulang sikap saling lempar tanggung jawab antar OPD dan TAPD Pemprov kayak kejadian sebelumnya. Ingat, marilah kita saling hormat menghormati jika ingin roda pemerintahan dapat berjalan sinergi dan saling mendukung kedepannya,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu tak lupa mengingatkan Sekda NTB sebagai jendral dari OPD Pemprov agar bisa mengendalikan ritme jalannya birokrasi di lingkup Pemprov NTB agar bisa berjalan sesuai alurnya.

Mengingat, NTB perlu dibangun dengan semangat kebersamaan dan kekompakan antar semua pihak, khususnya kalangan legislatif dan eksekutif. Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Jika Pak Gubernur dan Bu Wagub asik komunikasinya, maka pak Sekda tinggal mengomandoi OPD Pemprov agar patuh dan seirama dengan kebijakan kepala daerahnya,” tandas Isvie Rupaedah. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.