Berbagi Berita Merangkai Cerita

Raden Nuna Sebut Pemkab KLU Tak Konsisten Lindungi Investor

0 33

MATARAM, DS– Pemkab KLU dinilai tidak konsisten dalam menyambut investasi di wilayah distinasi unggulan pariwisata NTB, yakni di Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) di wilayah setempat. Pasalnya, aturan penegakan hukum di wilayah satu gili di KLU, yakni Gili Trawangan, justru diabaikan.

Perda KLU Nomor 9 tahun 2011 tentang RT/RW KLU tahun 2011-2031 pada pasal 18 ayat 4 huruf d telah tegas mengatur bahwasanya sempandan pantai, kawasan sempadan pantai di tetapkan pada kawasan sepanjang tepuan pantai sejauh 100 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk letak dan kondisi fisik pantai.

Fatalnya, sertifikat atas nama Sapariah di sempadan pantai yang dibatalkan oleh BPN Provinsi NTB dengan Nomor 345 kep 52/3/2018 tentang pembatalan SHM Nomor 147/pemenang barat/tanggal 5 Maret 1984  justru dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu membuat lapak dan membuat jalan di depan tanah hak milik Robert Azali selaku pemilik Goa Bar dan tanah milik atas nama Mewar.

Anggota DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menyayangkan sikap ketidakkonsistenan Pemda KLU terkait aturan perda RT/RW yang sudah dibuat tersebut. Apalagi, dalam klausul perda setempat Pasal 51 huruf a juga telah diatur terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah ruang kabupaten terdapat sanksi tegas. Yakni, di Pasal 52 ayat 1 huruf b, berupa penghentian sementara kegiatan.

“Selain itu, di huruf g akan dilakukan pembongkaran bangunan. Nah jika kita sendiri Tidak konsisten pada aturan yang ada, lantas bagaimana kita bisa menjaga kawasan Gili menjadi kawasan yang mendunia. Saya enggak habis pikir, sudah jelas-jelas melanggar aturan, tapi tetap dibiarkan kayak gini,” ujar Nuna menjawab wartawan, Minggu (2/2).

Anggota DPRD asal dapil Lobar-KLU mengatakan, sejatinya akses jalan yang melintasi areal Goa Bar itu sudah sangat lama semenjak Gili Trawangan berdiri. Oleh karena itu, pemindahan sepihak akses jalan lantaran ada bangunan yang hendak dibangun oleh oknum tertentu jelas menyalahi aturan.

Menurut Nuna, masyarakat Gili Trawangan telah memprotes langkah Pemkab KLU yang membelokkan akses jalan secara sepihak yang menyalahi sejarah warga setempat tersebut. Apalagi, sertifikat atas nama Sapariah di sempadan pantai telah pula dibatalkan oleh pihak BPN Provinsi NTB.

“Jangan karena dorongan oknum tertentu lantas Pemda KLU melalui Kabag Pembangunan tidak berani bersikap kayak gini. Wajar kalau kita bilang ada diskrimanasi pada investor dan warga Gili Trawangan terkait kebijakan pemda kali ini. padahal, seharusnya pemda itu harus konsiten pada aturan dan tidak membela satu pihak manapun,” tegas Nuna.

Ia menuturkan, jika Pemda KLU mau fair seharusnya bangunan yang sudah bersertifikat itu jangan seenaknya diberi izin untuk mengubah dari pemilik yang sah. Minimal, kata Nuna, Pemkab KLU menyetop oknum-oknum tertentu yang membangun lapak dan membelokkan jalan yang sudah ada itu. Sebab, itu adalah hak tanah warga dan investir yang sudah lama tinggal dan mendiami wilayah Gili Trawangan.

“Kalau memang ada rencana pembangunan, maka silahkan gugat dulu secara hukum terkait penerbitan sertfikat BPN NTB itu. Jangan sepihak seperti sekarang ini, kasihan investir dan masyarakat pemilik sah tanah-tanah yang terzholimi akibat kebijakan yang keliru itu,” ucap Nuna.

Ia melanjutkan, tindakan membelokkan jalan yang sejak awal ada di Gili Trawangan, serta berada diatas tanah warga itu, jelas masuk tindakan melanggar hukum. Mengingat, kebijakan yang dilakukan pemkab KLU sama sekali tidak memprtimbangkan aspek sosial, tidak memperimbangkan etika dan moral.

“Sebagai wakil KLU di DPRD NTB, karena banyak warga yang datang ke saya. Maka saya ingatkan pemkab KLU khususnya pak Bupati agar jangan semena-mena pada rakyat dan investor yang lama berjasa pada KLU. Ingat, jalan yang dibelokkan itu bukan punya sejarah serta sama sekali tidak disepakti oleh warga Trawangan selama ini,” tandas Raden Nuna Abriadi. RUL.

Leave A Reply