Berbagi Berita Merangkai Cerita

Putusan MK Terkait Omnibus Law, Johan: Perbaikan UU Cipta Kerja Mesti Berpihak pada Kedaulatan Pangan Nasional

62

FOTO. Johan Rosihan. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Dan, apabila tidak dilakukan perbaikan maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menurut dia, dalam pandangannya terhadap sektor pangan pada muatan UU tersebut yang harus segera diperbaiki. Kata Johan, pasal-pasal dalam UU Cipta kerja selalu mengarah kepada liberalisasi pangan.

“Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi maka perbaikannya ke depan harus difokuskan agar memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan pangan nasional,” ujar Johan dalam siaran tertulisnya, Kamis (25/11).

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menyatakan, bahwa UU cipta kerja tidak berpihak kepada produksi pangan nasional dan juga tidak berpihak pada kepentingan petani.

Karenanya, agar point perbaikan Omnibus law, dapat menunjukkan keberpihakan kepada produksi dalam negeri. “Dengan, adanya larangan mengimpor pangan secara tegas ketika konsumsi dan cadangan pangan dalam negeri masih mencukupi,” ucap Johan.

Johan menjelaskan bahwa berlimpahnya bahan pangan dalam negeri akibat masuknya impor pangan akan membuat petani semakin terpuruk.

Karena itu, muatan perbaikan yang harus ada dalam Omnibus law terkait pangan adalah mengenai strategi perlindungan petani. Di mana, pemerintah harus memberikan prioritas membantu petani dalam penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian.

Selain itu, lanjut dia, agar ada pemberian kepastian usaha, dan membuat kebijakan harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani. “Yang utama, adalah memberikan ganti rugi gagal panen dan memperkuat asuransi pertanian,” tegas Johan.

Politisi PKS asal Sumbawa itu, menilai muatan dalam UU Cipta Kerja telah mendorong peningkatan laju impor pangan, sehingga membanjiri pasar pangan domestik dan telah berdampak membuat petani terpuruk dan tidak berpihak pada pertanian nasional.

“Putusan MK ini, memiliki makna bahwa hal tersebut telah melanggar konstitusi karena menimbulkan korban dari masyarakat petani dan menciderai kedaulatan pangan nasional,” kata Johan.

Selanjutnya Johan menyebut bahwa Omnibus law telah menghapus tujuh UU terkait dengan sektor pangan dan investasi. Khusus, di sektor pertanian, bahkan telah melegalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional.

“Namun saya lebih prihatin ternyata pangan dan Kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun isu strategis nasional,” tukasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyetujui jika harus segera dilakukan perbaikan muatan dan sasaran dari UU Cipta Kerja. Sebab, sejak awal dirinya menegaskan telah menolak muatan dari Omnibus law yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala besar.

“Saya menilai Omnibus law telah memicu terjadinya laju konversi dari pertanian ke non pertanian secara signifikan, dan hal ini telah mengancam ketahanan pangan nasional,” tandas ohan Rosihan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.