Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pulihkan Ekonomi NTB, DPD RI dan APPMI Dorong Pemerintah Buka Kran Pengiriman PMI ke Malaysia

102

FOTO. Para pengurus APPMI saat menyuarakan aspirasi pengusaha ke Ketua DPD RI La Nyala Mataliti didampingi Anggota DPD RI dapil NTB Evi Apita Maya (dua kiri) guna mendesak kebijakan penutupan kran pengiriman PMI ke Malaysia bisa dibuka kembali, beberapa hari lalu. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah melalui Kemenaker untuk mencabut surat keputusan bernomor 151 tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI ke Malaysia.

Sebab, dengan telah adanya keputusan Kemenaker RI Nomor 294 tahun 2020 yang telah ditandatangani 29 Juli 2020, sudah ada sebanyak 56 negara yang telah dibuka jalur pemberangkatannya hingga kini. Namun, anehnya, negara Malaysia tidak disertakan didalamnya. Padahal, sebanyak 85 persen pengiriman PMI asal NTB, mayoritas ke negeri Jiran.

Wakil Ketua III Komite DPD RI, Evi Apita Maya, mengatakan pihaknya telah menginisiasi pertemuan antara Ketua DPD RI La Nyala Mataliti dengan jajaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang dipimpin Menteri Ida Fauziah beberapa hari lalu dengan juga dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) NTB di Jakarta.

Hanya saja, belum ada upaya komprehensif terkait pertemuan tersebut. Padahal, para pengusaha di Malaysia sudah menunggu langkah maju dari pemerintah Indonesia, termasuk Pemprov NTB untuk membuka kran pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan Malaysia.

“Maka kebijakan ini perlu kita dorong dan terus kawal, agar bagaimana kran pembukaan PMI ke Malaysia bisa dilakukan. Harapannya, dengan negara bertindak. Termasuk Pemprov NTB melakukan hal serupa. Yakni, menyurati Dubes Indonesia di Malaysia, hal ini akan jelas berdampak ekonomi NTB akibat pandemi Covid-19 bisa bergerak kedepannya,” ujar Evi didampingi Ketua APPMI NTB HM. Muazzim Akbar dan Komisaris Utama PT. Kijang Lombok Raya, Datuk Fetra Ezimon saat menggelar jumpa pers di Mataram, Rabu (8/9).

Menurut Evi, dari diskusi yang dilakukan antara pengusaha APPMI dengan Menteri Ida Fauziah, permintaan untuk mengirimkan PMI asal NTB dari pengusaha Malaysia, relatif tinggi hingga kini. Khususnya, di sektor perladangan.

Selain itu, jaminan pengusaha APPMI NTB yang akan memfasilitasi seluruh biaya pemberangkatan PMI dengan tetap mematuhi prokes Covid-19. Di mana, karantina PMI juga akan dilakukan di hotel mewah, patut difikirkan oleh pemerintah.

“Intinya, jika ada pembukaan kran pengiriman PMI secara resmi, itu akan bisa mencegah para PMI Un prosederul yang kini banyak kita temui jalan sendiri-sendiri, melalui pintu Tanjung Pinang, Batam dan Pontianak serta Kalimantan,” tegas Evi.

“Memang harusnya, ini kerjaannya para anggota DPR RI. Tapi saya berkewajiban mengawal hal ini agar bagaimana ekonomi NTB bisa bergerak serta kita mencegah maraknya PMI Un Prosederul itu,” sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Evi juga meminta agar uang jaminan para pengusaha yang tergabung dalam APPMI sebesar Rp 1,5 miliar yang disetor ke Kemenaker dapat segara dicairkan.

“Minimal, pemerintah juga bisa membantu para pengusaha, karena kran pengiriman PMI yang di stop selama 2,5 tahun telah berdampak juga pada kondisi pengusaha yang kian terpuruk. Makanya, saat rakor dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja itu juga kita suarakan agar ada kepedulian pemerintah, minimal Rp 1 miliar untuk dipinjamkan ke pengusaha sebagai operasional perusahaan yang kian terpuruk itu,” jelas Evi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) HM Muazzim Akbar, mengatakan, selama ini mayoritas atau 90 persen pengiriman PMI, khususnya asal NTB adalah Malaysia, sehingga dengan belum dibukanya pengiriman PMI ke negeri jiran tersebut berdampak pada ekonomi dan pengangguran di daerah.

“Kenapa kita minta segera karena keberadaan PMI ini memiliki kontribusi besar kepada daerah melalui remitansi. Belum kontribusinya kepada pengurangan pengangguran. Bayangkan 30-35 ribu jumlah PMI kita yang berkontribusi kepada negara. Tapi sejak kran ini ditutup banyak PMI kita akhirnya tidak jadi berangkat, sehingga ekonomi di daerah tidak berjalan,” jelas Muazzim.

Pihaknya sudah bersurat ke Kemenaker terkait permasalahan tersebut karena sebanyak 4.000 PMI dari Lombok yang sudah mendapat visa untuk bekerja dari Pemerintah Malaysia, namun karena aturan akibat Covid-19 tidak bisa berangkat.

“Makanya itu kami meminta kepada pemerintah pusat dan Pemprov NTB agar 4.000 orang ini bisa kerja. Terlebih perusahaan Malaysia sudah meminta PMI dari NTB, tapi yang ada pengiriman tidak diizinkan,” kata Muazzim.

“Kami khawatir negara penempatan beralih mencari tenaga kerja dari negara lain dan inilah yang kita tidak inginkan, karena jika itu terjadi otomatis permintaan PMI kita berkurang, karena sudah diambil negara lain, akhirnya masyarakat dirugikan dan efeknya juga daerah,” sambung Muazzim.

Ia mengemukakan dari 4.000 PMI yang siap berangkat dibutuhkan pada pengelolaan kelapa sawit dan itu sektor yang tidak berdampak. Bahkan, informasi Malaysia sudah hampir 4 juta ringgit per hari atau Rp12 miliar per hari kerugian karena kekurangan tenaga kerja, khususnya kelapa sawit yang tidak dipanen.

Ia menegaskan bahwa permintaan PMI asal NTB bukan atas dasar kepentingan APPMI melainkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya Malaysia agar bisa menghidupi keluarganya.

“Kalau masalahnya Covid-19, ‘user’ negara penempatan sudah menyiapkan prokes Covid-19 secara ketat. Kami pun juga demikian mereka yang akan berangkat sudah melalui rangkaian tes termasuk mematuhi prokes,” tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui Kemenaker, baru-baru ini telah menerbitkan regulasi membuka kran sebanyak 56 negara untuk PMI bekerja, namun tanpa Malaysia.

Adapun ke-56 negara dan wilayah itu meliputi Aljazair, Australia, Hong Kong, Korsel, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

Terpisah, Komisaris Utama PT. Kijang Lombok Raya, Datuk Fetra Ezimon mengaku, pihak Malaysia melalui Asosiasi pengusahanya. Yakni, Mapa, sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Malaysia terkait keinginan untuk membuka kran PMI asal Indonesia, khususnya NTB bisa cepat dilakukan. Terlebih, hampir 1,5 hingga 2,5 tahun, tidak ada perputaran uang apapun, lantaran ketiadaan pengiriman PMI dari NTB.

“Begitu APPMI NTB ini terbentuk Juni lalu, kita langsung aksi dengan menghubungi Bu Evi selaku anggota DPD asal NTB untuk dan agar bagaimana membantu nasib pengusaha dan PMI yang mau berangkat ke Malaysia tapi terganjal aturan yang tidak memperbolehkan adanya pengiriman. Intinya, antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia itu sama-sama menunggu untuk ada pembicaraan antar kedua negara terkait pembukaan kran pengiriman PMI itu,” jelas Fetra.

Ia menegaskan, ketertarikan pengusaha dan pemerintah Malaysia pada PMI asal NTB, lantaran PMI NTB itu penurut, kesamaan bahasa dan budaya, serta mereka irit dalam mengelola uang gajinya

“Mumpung sekarang kondisinya nol-nol, sebaiknya ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengembalikan kondisi perekonomian yang porak poranda akibat pandemi Covid-19. Yang cepat, itu adalah pengiriman tenaga kerja. Disini, karena remitansi PMI jelas, kita harapkan para pejabat NTB, termasuk Pak Gubernur untuk bisa bersilaturahmi ke negara Malaysia guna melanjutkan kerjasama yang ada untuk bisa diperkuat angka pengirimannya,” tandas Datuk Fetra Ezimon. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.