Berbagi Berita Merangkai Cerita

PTUN Tolak Moeldoko, Mahally Tegaskan AHY Sah Ketua DPP Demokrat

449

FOTO. Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri bersama Istri saat bersilaturahmi ke kediaman SBY di Cikeas, beberapa waktu lalu. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akhirnya kembali menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11).

Ketua DPD Demokrat NTB TGH. Mahally Fikri mengaku, bersyukur atas ditolaknya gugatan tersebut. Sebab, putusan PTUN tersebut, menjadi penegas bahwasanya Partai Demokrat yang sah adalah ditangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

“Kami sangat bersyukur dan begitu menerima berita ini, tadi saya langsung sujud syukur sekaligus berdoa. Semoga ini menjadi cobaan terakhir Partai Demokrat dari kelompok KSP Moeldoko (kubu KLB Ilegal),” tegas Mahally pada wartawan melalui pesan WhatsAppnya, Selasa (23/11).

Sementara itu, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengatakan, putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko.

“Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Hamdan dalam siaran tertulisnya.

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” tandas Hamdan Zoelva. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.