Berbagi Berita Merangkai Cerita

PT DMB Bayar Hutang Rp 89 Miliar

0 6

MATARAM,DS – Janji Manajemen PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk membayar tunggakannya ke Pemprov NTB senilai Rp 89 miliar pada APBD Perubahan tahun 2017, akhirnya terjawab. Dipastikan, seluruh hutang dividen yang merupakan kewajiban yang harus diterima tiga pemda di NTB, yakni pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB selaku pemegang saham di DMB bakal masuk tahun 2017 ini.

“Setahu saya, sudah diserahkan PT DMB ke kas daerah. Saya lupa harinya apa, tetapi sekitar satu Minggu lalu, katanya sudah diserahkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm menjawab wartawan, Jumat (14/7).

Menurutnya, sebagai bentuk keseriusannya, managemen PT DMB telah menyerahkan bukti pelunasan hutang pada rapat permulaan Badan Anggaran DPRD NTB untuk di bahas dalam KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017. “Kita patut bersyukur kalau dividen sudah di bayar lunas,” ujar Mori.

Terkait, peruntukan setoran deviden dari PT DMB tersebut. Politisi Gerindra itu mengaku, belum mengetahuinya. Sebab hal itu, masih akan di bahas terlebih dahulu oleh Badan Anggaran DPRD bersama pemprov NTB sebagai salah satu pemegang saham PT DMB. “Menyangkut untuk apa dan hasilnya kita belum tahu. Karena ini akan di bahas dulu di Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Mori Hanafi.

Disinggung soal terkatung-katungnya uang hasil penjualan 6 persen saham dari total 24 persen saham milik pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di PT DMB kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Menurutnya, hingga kini, kalau uang tersebut masih menjadi hutang PT Amman Mineral Nusa Tenggara dulu PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). “Sampai sekarang belum lunas. Tetapi informasinya PT DMB akan membayar secara bertahap,” jelas Mori.

Meski demikian, kata dia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan melunasi hasil dari penjualan saham tesebut pada bulan Agustus 2017. “Kalau dari Dirut PT DMB akan di bayar akhir Agustus,” lanjutnya.

Secara teknis, lanjut Mori Hanafi, proses pembahasan uang dari hasil penjualan 6 persen saham milik pemerintah daerah ada pada kewenangan Komisi III DPRD NTB. “Koordinasinya antara PT DMB dan Komisi III DPRD. Tetapi untuk apa uangnya belum ada di bahas, karena belum ada pembayaran,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB H Supran mengatakan, penambahan pasti ada di dalam Rancangan ABPD-P. Akan tetapi semuanya masih sebatas rencana. ”Semua sifatnya masih perencanaan,” ungkapnya.

Supran membenarkan, jika akan masuk pembayaran piutang dividen sebesar Rp 89 miliar dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Perhitungan itu merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas piutang yang belum terbayar sejak 2011-2016. Untuk masalah itu, PT DMB sendiri sudah bersurat. Mereka akan menjawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir Juni mendatang.

Ia optimis piutang itu akan masuk, karena pemprov masih punya tagihan piutang di DMB. Selain itu, juga akan ada dividen lain yang sudah ditargetkan di 2017 sebesar Rp 16 miliar dari PT DMB. Dan itu semua belum termasuk hasil penjualan 6 persen saham Pemprov di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). ”Bukan (dari penjualan saham), kita tidak bicara itu,” katanya.

Terkait, penjualan saham, pemprov harus mendengar penjelasan terlebih dahulu dari PT DMB. Terutama yang dibicarakan saat ini adalah daerah akan mendapat hak dari PT DMB, sesuai hasil pemeriksaan BPK. ”Dia (DMB) harus membayar 89 miliar,” tegas Supran.

Dengan adanya penambahan rencana pendapatan itu, maka rencana belanja daerah juga ada penambahan belanja program yang sudah direncanakan dan akan dialokasikan pada APBD-P. Seperti untuk penanggulangan kemiskinan dan sebagainya. Total belanja direncanakan sebesar Rp 5,2 triliun. fahrul

Leave A Reply