Berbagi Berita Merangkai Cerita

Prof.H.Zainal Asikin Minta Gubernur NTB Belajar ke Gubernur Terdahulu

1.657

FOTO. Prof H. Zainal Asikin. (FOTO.rul)

MATARAM, DS – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Prof H. Zainal Asikin menilai langkah Gubernur Zulkieflimansyah yang telah menandatangani sembilan addendum perjanjian kontrak produksi pada pengelolaan aset di Gili Trawangan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI), patut dipertanyakan.

Sebab, sejak era kepala daerah sebelumnya. Di antaranya, Gubernur Warsito, Harun Al Rasyid, HL. Serinata hingga TGB Muhamad Zainul Majdi, justru kontrak produksi dengan alasan karpet merah tidak diberikan.

“Jadi, memang sangat aneh kenapa di era Pak Gubernur Zulkieflimansyah malah karpet merah diberikan ke PT GTI yang tidak melaksanakan kewajibannya selama ini,” kata Asikin saat dimintai pendapatnya terkait penambahan addendum pada GTI, Selasa (15/6).

Ia memahami, jika kini banyaknya pertanyaan publik yang bermunculan di berbagai media sosial atas kebijakan Gubernur yang memilih menambah kontrak kerjasama produksi di atas lahan seluas 60 Hektare di salah satu distinasi unggulan di Provinsi NTB tersebut.

Apalagi, kata Prof Asikin, PT GTI selama hampir 20 tahun lamanya sama sekali tidak pernah pernah melaksanakan kewajibanya hingga kini. Sehingga, lahan yang mereka kuasai dan tidak pernah ada aktifitas apapun membuat sebanyak 300 kepala keluarga (KK) yang merupakan warga setempat, telah mempergunakan dan mengelola lahan tersebut menjadi lebih produktif .

Yakni, selama berpuluh puluh tahun sampai saat ini. Masyarakat membangun berbagai fasilitas pariwisata. Mulai home stay, restoran, hotel dan bangunan lain yang sangat mendukung kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan.

“Mungkin, itulah pertimbangan para gubernur sebelumnya, enggan mau mengurus lagi soal GTI karena jika memberikan kesempatan GTI untuk melakukan ademdum ( kontrak yang wan prestasi ) dan kemudian GTI akan masuk ke lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berpuluh puluh tahun, entah apa yang akan terjadi pada masyarakatnya,” ujar Prof Asikin.

Bertolak pada hal serupa di Kawasan Mandalika. Di mana, PT.ITDC selaku pengelola kawasan tersebut yang hanya menghadapi puluhan orang yang menggugat dan memprotes atas penggusuran. Terlihat, betapa repotnya Pemkab Lombok Tengah, ITDC dan aparat kepolisian menghadapi warga hingga berujung ke Komnas HAM.

Prof Asikin mengkhawatirkan, jika nantinya insiden penolakan diatas lahan PT.GTI yang ribuan penghuninya dari anak anak sampai kakek akan melakukan perlawanan.

Untuk itu, ia meyakini, sikap gubernur sebelumnya lebih memiliki pemikiran yang lebih komprehensif terkait sikap memberikan addendum akan jauh lebih mudarat memberikannya kepada GTI, lantaran akan menimbulkan konflk horizontal yang merugikan keamanan yang sudah terjaga dengan baik di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya.

Menurut Prof Asikin, pemprov perlu memetik pelajaran terhadap kasus yang terjadi pada PT.WAH di Gili Terawangan yang sudah berkonflik dengan masyarakat. Padahal, luas lahan PT.WAH hanya 8 hektare. Namun, konflik berkepanjangan yang berujung ke Pengadilan. Di mana, PT.WAH pun tidak nyenyak tidur waktunya membangun. Sehingga, berakhir dengan mediasi dengan bantuan Pemda KLU.

“Kenapa model itu tidak digunakan oleh Pemprop NTB untuk menyelesaikan sengketa di Gili Trawangan. Apalagi, kini kabarnya masyarakat sudah dipanggil ke Kantor Kejaksaan NTB untuk menanda tangani pernyataan, akan tetapi masyarakat tidak mau menanda tangani Surat Pernyataan untuk meninggalkan lokasi meskipun dikasi waktu dan kesempatan menempati dan mengelola tempat usahanya 12 bulan, dan bersedia meninggalkan lokasi tersebut tanpa ganti rugi,” jelasnya.

Prof Asikin mendaku, penolakan ini sebenarnya sudah menjadi sinyal awal perlawanan terhadap apa yang terjadi kelak antara masyarakat dengan Pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Mari Pak Gubernur jadikan pelajaran PT WAH di Gili Air menjadi pembelajaran. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk memuliakan investor yang sudah melalaikan kewajibannya selama ini. Jadi, berfikir cerdas dengan melihat kondisi masyarakat yang sudah beranak pinak disana sangat penting untuk difikirkan daripada hanya berdalih memberi karpet merah pada investor,” tandas Prof Asikin. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.