Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pro Kontra Ancaman Denda Tak Bermasker

16
Zainul.Fahmi

MATARAM, DS –  Disahkannya ranperda Penanggulangan Penyakit Menular menjadi perda oleh DPRD NTB dengan sanksi denda maksimal Rp 500 ribu bagi warga NTB, menuai tanggapan beragam dari masyarakat di wilayah Kota Mataram.

Kendati, pemberlakuan sanksi baru dilakukan pada minggu depan dengan pengenaan denda administratif akan dilakukan sesuai dengan kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan, serta dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan pada saat dilakukan operasi di lapangan.

Namun tetap saja, upaya penegakan disiplin mengenakan masker masih bakal diuji pemberlakuannya. Mengingat di semua media sosial, justru banyak nitizen beramai-ramai mengecam langkah tegas Pemprov NTB itu. Lalu, bagaimana tanggapan warga organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga kepemudaan soal denda itu?

Sekretaris Jendral (Sekjen) Gerakan Muda NTB GM-NTB), Iskandar menilai penerbitan perda Penanggulangan Penyakit Menular dengan sangsi denda maksimal Rp 500 ribu sangat tidak tepat.

Menurut dia, jika harus ada sangsi sebaiknya bukan denda dengan uang. Sebab, kondisi keuangan masyarakat dalam pandemi Covid-19 sangat sulit. “Kalau buat shok janganlah pakai nominal uang, ingat perda ini dibuat tidak gratis, sementara masyarakat yang kena sangsi tengah dalam kondisi terpuruk dan terhimpit kondisi ekonominya,” ujar Iskandar pada wartawan, Rabu (5/8).

Ia menyarankan, sebaiknya aturan sangsi denda uang diganti dengan hukuman ringan. Salah satunya membersihkan jalan atau lingkungannya masing-masing. Hal ini dirasa lebih efektif, sehingga masyarakat bisa hidup disiplin untuk membiasakan hidup bersih.

“Saat ini kan juga tengah mewabah penyakit DBD, tapi masalahnya banyak selokan di Mataram yang mampet gara-gara tumpukan sampah. Nah kalau pelanggar perda diberdayakan untuk menjadi tenaga kebersihan membersihkan sampah, saya kira jauh lebih efektif sebagai shok terapinya,” kata Iskandar.

Pendapat berbeda dilontarkan, Ketua Pemuda Nahdatul Wathan (NW) NTB  M Zainul Pahmi. Ia mendukung penerapan sanksi dengan ancaman denda maksimal tersebut. Sebab, hal itu agar memberikan efek jera.

“Di Malaysia saja sanksinya tak pakai masker sebesar 1000 ringgit. Dan ini jika dikurskan dengan nilai uang rupiah kita akan berkisar Rp 3,5 juta bagi pelanggarnya,” kata Pahmi.

Salah satu Dosen UNW Mataram itu mengungkapkan, manakala di DKI Jakarta juga aturan serupa juga telah mulai diterapkan. Dimana, pemberlakuannya tidak sepenuhnya berlaku secara absolut apalagi di NTB.

“Jakarta yang kota besar itu saja berlaku. Ingat,  aturan ini kan buat kepentingan kita bersama, jadi harus bersama-sama memerangi Covid-19 ini dengan mematuhi aturan terkait protokol kesehatan, salah satunya dengan mengenakan masker,” ujar Pahmi.

Senada dengan Pahmi, warga Kota Mataram lainnya Yudi Sudiyatna mengaku, penerapan denda bisa efektif menyadarkan masyarakat untuk memakai masker.

Menurutnya, selama ini masih banyak yang belum sadar memakai masker sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jika sudah terbiasa, memakai masker akan nyaman.

“Seharusnya dibiasakan yah. Kalau sering pakai masker juga nanti bakal kebiasaan. Kalau enggak bawa masker, sekarang kayak ketinggalan dompet rasanya,” ucap Yudi.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang disusun Pemprov NTB sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam  Pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu.

Yudi yang juga lawyers muda di Mataram mengungkapkan,  penerapan denda itu dilakukan pemerintah karena masih banyak warga yang membandel. Padahal memakai masker tak menyulitkan.

Selain itu,  bicara legal drafting, maka sangat diperbolehkan ada sanksi berupa pidana dan denda.

“Kan pakai masker itu enggak susah, harusnya bisa yah. Daripada didenda ratusan ribu, mending pakai masker yang harganya cuma Rp 5 ribuan,” tandas Yudi Sudiyatna. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.