Prihatin Perkawinan Anak, Nuraini Berusaha Mencegahnya Kadang Sambil Makan Rujak

Atifitas Nuraini dalam mencegah perkawinan anak di Desa Truwai.

Perkawinan anak berdampak luas di berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Problem ini menciptakan kerentanan baru yang bagi Nuraini harus dicegah. Caranya dengan bersosialisasi dalam berbagai momen dan kesempatan.

Rio Pratama dengan wajah yang tenang menghadapi para tamunya dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Walau baru duduk di kelas tiga SD, tidak ada kesan gugup di wajahnya ketika menjawab setiap pertanyaan. Keinginannya hanya satu, bisa terus melanjutkan sekolah.

Rio merupakan salah seorang anak yang diidentifikasi kader desa sebagai anak rentan dengan katagori disabilitas. Anak pertama pasangan Herlan Adiwijaya dan Rini Astuti itu menderita hydrocephalus. Rini sendiri menikah pada usia 16 tahun.

“Anak saya terserang sejak masih bayi,” kata Rini, sang ibu.

Rio sempat diperiksakan ke dokter ketika masih bayi. Dokter di Praya merekomendasikan untuk melakukan operasi di rumah sakit di Bali. Akan tetapi muncul ketakutan sang ayah karena saat itu ia menilai banyak anak yang setelah dioperasi kemudian meninggal dunia. Akhirnya, operasi yang direncanakan walaupun gratis, urung dilakukan.

Hingga usia Rio menginjak 12 tahun, penyakit itu masih dianggap biasa saja. Bahkan sang ibu belum berani menyimpulkan untuk dilakukan operasi yang dimaksud. Sementara ini, Rini pun tengah mengandung anaknya yang kedua.

Rio berhasil disekolahkan di SDN Monyel, salah satu Ramah Anak di Desa Truwai, yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya. Namun demikian, Rio tidak bisa berjalan terlalu lama atau lebih dari 10 meter. Melangkah lebih dari itu membuat sepasang lututnya lemas. Untuk berangkat sekolah dia dipapah ibunya. Jika tiba waktu pulang, sang ibu kembali menjemputnya.

“Selama di sekolah Rio hanya di dalam kelas ketika anak bermain dijam istirahat,” ujar sang ibu.

Bagi Rio, kawan-kawannya di sekolah ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Mereka yang kurang baik suka mengganggunya, diantaranya mencuri barang miliknya.

Rio adalah salah satu anak rentan yang diidentifikasi kader desa, Nuraini. Jumlah anak disabilitas di Desa Trowai berdasarkan identifikasi sementara mencapai 5 orang. Terdapat juga anak rentan dengan katagori lain seperti anak buruh migran, anak korban perceraian, stunting, dan lain-lain.

Sejak 2 Tahun

Nuraini terlibat dalam pendampingan anak sejak dua tahun lalu. Ia aktif terlibat mengurusi anak-anak jika ada penimbangan balita di posyandu, mengawasi secara terus-menerus perkembangan berat badan bayi dari bulan ke bulan.

Keterlibatannya sebagai kader desa membuatnya mudah memeroleh data anak gizi buruk yang mencapai 35 orang. Terdapat pula anak buruh migran, korban perceraian dan mereka yang dalam pengasuhan orang lain. Setidaknya, dari 1.119 anak di Desa Truwai, sekira 20 persen anak dalam kondisi rentan.

“Saya prihatin banyaknya anak rentan karena tidak sekolah dan masa depannya tak ada. Seperti yang cacat mental. Dari 20 anak yang rentan, ada 5 sampai 6 anak yang rentan itu tak sekolah,” ujar kader pembangunan masyarakat (KPM) sekaligus kader PKK ini.

Pencegahan Perkawinan Anak

Berbagai kasus kerentanan sesungguhnya merupakan satu rangkaian dengan kasus perkawinan anak. Sebagai contoh, seorang gadis kecil di desa itu, melakukan selarian (kawin lri) dengan kekasihnya. Mereka menikah tidak tercatat. Ketika anaknya lahir pun tidak diuruskan akta kelahirannya. Lebih miris lagi mereka kemudian bercerai. Hingga sekarang berbagai dokumen indentitas hukum belum dimiliki baik oleh si ibu maupun anaknya.

Terdapat pula kasus perceraian keluarga buruh migran yang kawin muda dan meninggalkan tiga orang anak. Ironisnya, anak-anak yang ditinggalkan cukup menyedihkan karena terpisah atau dibagi-bagi sekehendak hati; satu dititip di papuq mame, satu di papuq nine dan satunya lagi di keluarga lain. Artinya, satu keluarga menanggung sampai tiga anak rentan.

Bagi Nuraini, pencegahan sangat dibutuhkan. Karena, salah satu persoalan yang menimbulkan terjadinya perkawinan anak adalah lemahnya koordinasi antar berbagai pihak. Contohnya?

Nuraini menuturkan, ketika terjadi rencana perkawinan anak, orangtua perempuan tak mau mengambil anaknya saat si anak sudah dilarikan. Desa pun tak mau bertanggung jawab karena sering kali masalah itu menyangkut adat. Artinya, desa tak mau berhadap-hadapan dengan adat.

“Ada kesan yang penting dia ikuti adat,” paparnya.

Menurut Nuraini, apapun alasannya perkawinan anak harus dihentikan karena menjadi persoalan yang berdampak luas. Karena itu, dia ingin berkonsentrasi melakukan sosialisasi ke masyarakat dampak negatif perkawinan anak dengan cara-cara yang basa dia lakukan.

Manfaatkan Berbagai Momen

Berbagai momen dipergunakan seperti ketika berlangsung posyandu remaja maupun jenis pertemuan lain. Bersama para remaja, diskusi dilakukan secara bebas di atas berugak meskipun dengan mengeluarkan kocek sendiri. Sebutlah sambil makan rujak, Nur bersosialisasi agar para remaja menjauhi kemungkinan nikah dini.

Akibat sosialisasi yang dijalankan, pihak Pemdes bahwa baru faham mengidentifikasi kerentanan anak. Ternyata, setelah didata, sekira 20 persen anak di Truwai dalam kondisi rentan.

Padahal, semula kondisi anak-anak di Desa Truwai dianggap biasa-biasa saja, kini nampak kecemasan aparatur desa setelah melihat dampak komplek yang ditimbulkannya. Sehingga desa setempat akan memrogramkan penanganan kerentanan anak dimasa datang.

“Melalui LPA kami fahami kerentanan sebagai masalah yang luar biasa dan perlu perhatian Pemdes. Kedepan akan jadi prioritas Pemdes untuk program lanjutan sesuai anggaran di desa,” kata Sekretaris Desa Truwai, Sahabudin yang semula mengaku bingung menentukan apa yang dimaksud kerentanan anak. Setelah diberikan sosialisasi, ternyata masalah yang dianggap biasa ini cukup beresiko sekali sehingga perlu cepat ditangani.

Ia pun menuturkan berbagai resiko kerentanan yang sempat diikutinya. Salah satunya anak yang ditolak di posyandu karena tidak masuk KK dan tak punya akta. Persyaratan itu belum bisa diterbitkan karena orangtua tak pegang buku nikah. Ironisnya, problem itu diikuti problem lain seperti munculnya perceraian. Sehingga, sampai saat ini belum bisa diselesaikan administrasi kependudukan warganya.

“Hingga bertahun tahun solusi tak didapatkan karena mentok oleh aturan. Ini tantangan agar jadi program desa. Karena itu kami berharap tetap didampingi LPA,” ujar Sahabudin.

Bagi Nuraini, solusi terhadap anak rentan agar terus dilakukan melibatkan berbagai elemen di desa dengan melakukan langkah pendataan dan pencegahan secara bersama-sama. Termasuk dalam upaya mencegah perkawinan anak.

Tahun 2021 diketahui terjadi satu kasus perkawinan anak. Namun, hingga bulan Mei tahun 2022 belum ditemukan adanya kasus tersebut. Kendati demikian, Nuraini terus melakukan koordinasi, pemantauan dan sosialisasi agar peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di desanya. ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.