Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

PPP Gagas Politik Tanpa Mahar di Pilkada Serentak 2020

0 0

MATARAM, DS – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 2020. “Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan. Insya Allah, PPP tak mengenal mahar,” tegas Suharso saat membuka dan menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) VI PPP NTB yang dirangkai konsolidasi organisasi untuk Pilkada 2020 di Kota Mataram, Sabtu (11/1).

Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu, menekankan pada bakal calon kepala daerah yang akan tampil dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020, benar-benar semata-mata untuk kepentingan rakyat bukan karena mencari keuntungan ataupun karena tak memiliki pekerjaan lain.

“Terpenting mereka yang akan ikut Pilkada itu mereka berjuang untuk kepentingan rakyat, kepentingan bersama dan publik. Bukan ikut pilkada karena carik untung atau tidak ada pekerjaan lain. Tapi betul-betul pekerjaannya itu untuk mengabdi kepada masyarakat,” kata Suharso.

Selain itu, Suharso Monoarfa menegaskan, menghadapi Pilkada Serentak 2020, dirinya mendorong seluruh kader terbaik PPP ikut maju di Pilkada. Kalau pun tidak ada kader, pihaknya tidak menutup mata untuk mendorong kader partai lain maju melalui PPP.

“Kita memiliki kader-kader terbaik dan tentunya kader yang paling utama kita dorong maju. Tapi kalau tidak ada, kita dorong kader partai lain. Asalkan benar-benar tujuan mereka untk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Suharso Monoarfa pun optimis mengdapi Pilkada Serentak di seluruh Indonesia termasuk NTB, kader PPP akan berhasil meraih kemenangan. “Kita harap keberhasilan kita di Pileg 2019 tergambarkan di Pilkada. Mudahan-mudahan kita bisa menempatkan kader sebagai kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangi Pilkada 2020 pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB. “Selama kader kita mampu untuk maju pilkada maka akan kita dorong. Nah, jika PPP ingin meminang bakal calon dari eksternal partai, juga bisa dilakukan selama berpotensi membesarkan PPP,” tandas Suharso Monoarfa.

Pada Pemilu 2024 target perolehan PPP 10 juta suara atau 40 kursi di DPR RI. “PPP masih eksis,” ungkap Suharso. Buktinya, partai berlambang Ka’bah itu lolos dalam pemilu lalu dengan raupan suara 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kadernya menjadi anggota DPR RI. Meski hasil Pemilu 2019 ini menempatkan partai berlambang Kakbah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen, namun PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

“Salah satunya yakni Komisi II, kami juga mendapat kursi wakil ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk KPU, Bawaslu yang menjadi mitra kerjanya,” jelas Suharso.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi itu, PPP mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilu, kata Suharso, partainya sudah mencoba semua sistem, sehingga harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok. “Itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen,” pungkas Suharso lagi.RUL.

Leave A Reply