Berbagi Berita Merangkai Cerita

PP NTB Tolak RUU HIP karena Mereduksi Pancasila

43
Wirahman wirakrama

MATARAM, DS – Ormas Pemuda Pancasila (PP) NTB yang masuk dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NTB (Anak-NTB) mengatakan, alasan pihaknya menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), lantaran ada upaya mereduksi Pancasila sebagai idiologi negara dibuat dalam UU tersendiri.

Padahal, jika merujuk tata hirarki peraturan perundang undangan, hal itu jelas keliru.

Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, HL Wirahman Wirakrama mengaku, dalam kajian pihaknya terkait RUU HIP itu juga ada klausul TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan dalam konsideran draf RUU tersebut.

Parahnya, ada upaya Pancasila diperas menjadi trisila dan ekasila. Hal ini jelas mereduksi makna Pancasila yang utuh dengan lima silanya. “Sudah jelas penjabaran mengenai Pancasila sudah ada di batang tubuh UUD 1945. Masak sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa tapi ada upaya diganti keadilan sosial. Makanya, substansi ini yang kita tidak terima,” ujar Wirahman terkait aksi penolakannya pada aksi di kantor DPRD NTB, Senin (6/7).

Ia mengatakan, RUU HIP hanya akan membuat tumpang tindih peraturan dan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, pasal-pasal yang ada dalam RUU HIP dinilai bermasalah.

Wirahman mencontohkan ada dua pasal di RUU HIP, yakni pasal enam dan tujuh yang sangat menimbulkan persoalan dan kegaduhan.

Dosen Fakultas Teknik Unram itu merincikan. Misalnya pada penjelasan pasal tujuh ayat satu berisikan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Selanjutnya, ayat dua berupa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yakni,  sosionasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Berikutnya, ayat tiga Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat dua terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

“Melihat hal ini jelas kita miris dan mengkhawatirkan karena Pancasila akan diperas menjadi trisila dan ekasila,” tegas Wirahman.

Ia menegaskan, upaya penggantian makna ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP jelas melanggar falsafah Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan jika negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.

“Prinsip kami enggak ingin ketuhanan kita yang jelas ada pada Pancasila sila pertama Tuhan Yang Maha Esa diganti dengam Ketuhanan yang Berkebudayaan. Sebab, itu jelas membuat budaya diatas agama,” tandas Wirahman Wirakrama. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.