Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Politik / Turun, Tingkat Keterpilihan Perempuan di DPRD NTB
Dr. Asrin

Turun, Tingkat Keterpilihan Perempuan di DPRD NTB

MATARAM, DS- Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD NTB pada Pemilu 2019 menurun signifikan. Dari semula enam anggota dewan kini hanya satu orang saja atau turun 90 persen lebih.

Pada periode 2014-2019, ada enam aggota DPRD NTB dari perempuan, yaitu
Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dari partai Golkar, Hj. Wartiah, M.Pd (PPP), Misfalah (Demokrat), Hj. Nurlaela Chaerunisa, (PKB), Hj. Rahmah HM (Hanura) dan Hj. Suryahartin.

Sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, caleg perempuan yang mendapatkan kursi di Pemilu 2019 yakni Baiq Isvie Rupaedah (Golkar) di DPRD NTB dan Wartiah yang naik kelas lolos menjadi anggota DPR RI dari PPP.

“Memang ada terjadi penurunan keterwakilan perempuan di DPRD NTB hasil Pileg 2019 ini,” ujar Pengamat politik dari Universitas Mataram (Unram) Dr. Asrin yang dihubungi wartawan, Rabu (22/5).

Asrin menyatakan, dari enam petahana perempuan di DPRD NTB yang masih ikut mencalonkan diri di Pileg 2019 hanya Baiq Isvie Rupaedah yang sukses mempertahankan kursinya. Sedangkan, Wartiah yang juga ketua DPW PPP NTB berhasil lolos merebut satu kursi dari delapan kursi yang berada di dapil NTB-2 (Pulau Lombok). Empat orang lainnya gagal.

Menurut Asrin, salah satu penyebab gagalnya petahana perempuan itu dikarenakan masih kuatnya belenggu kultural, khususnya pemilih di NTB. Apalagi,
belenggu kultural tersebut mulai tumbuh sejak di keluarga. Selain itu, adanya image negatif pada aktifitas politik berdampak pada menjauhnya sesama perempuan cenderung juga menjauhi wakil rakyat yang berasal dari kalangan mereka.

“Perpolitikan NTB dengan berbagai dinamika kehidupannya dirasa masih sangat kuat identik dengan lelaki. Inilah penyebab gagalnya petahana perempuan merebut kursi DPRD NTB kali ini,” kata dia.

Asrin mengakui, kendati telah banyak upaya urbanisasi perempuan di tingkat nasional untuk melakukan mentoring partisipasi aktif perempuan di bidang politik selama ini, namun hasilnya dirasa belum memuaskan. Hal ini lantaran, program itu tidak menyasar merata ke semua wilayah di Indonesia.

“Saat ini yang dibutuhkan itu adalah penyadaran literasi politik sejak usia remaja pada perempuan, khususnya melalui pendidikan yang dilakukan secara kontinyu,” ucapnya.

Secara umum, Asrin juga mengkritik para pimpinan parpol di NTB yang dinilainya sangat lemah dalam memberikan pencerahan pada perempuan. Menurut dia, rekrutmen perempuan sebagai anggota parpol hanya dilakukan saat pencalegan saja namun tidak dipersiapkan jauh-jauh hari melalui sistem kaderisasi secara berjenjang.

Padahal, provinsi NTB memiliki tingkat kesulitan yang lemah secara kulturual partisipasi politiknya. “Perempuan NTB yang bersuku Mbojo, Samawa dan Sasak itu perannya hanya sebagai ibu rumah tangga di keluarga. Ini serupa dengan perempuan Minang di provinsi Sumatera Barat. Jadi, memang perlu ekstra keras dan serius menggarapnya serta tidak bisa main-main menaikan partisipasi politiknya,” tandas Asrin. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Miliki 40 Staf Khusus, DPRD NTB Kritik Gubernur

MATARAM, DS – Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Muzihir, mengkritik kinerja dan keberadaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: