Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Politik / Tuding Sekwan “Bego”, Rachmat : Mana Ada DPRD Bisa Lakukan Kerjasama dengan Pemerintah Negara Luar
Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat (tengah) saat berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tuding Sekwan “Bego”, Rachmat : Mana Ada DPRD Bisa Lakukan Kerjasama dengan Pemerintah Negara Luar

MATARAM, DS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Perjuangan NTB bakal memberikan sanksi tegas pada sejumlah anggota Fraksi PDIP yang tidak mengindahkan instruksi partai terkait larangan ikut serta kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah negara di Eropa menjelang akhir masa jabatannya.

Instruksi pelarangan keberangkatan itu didasarkan pada fakta kepergian para wakil rakyat ke sejumlah negara di Eropa tersebut tidak ada urgensinya bagi kinerja para anggota dewan. Apalagi hal itu dilakukan di akhir masa jabatan.

“Pokoknya, anggota fraksi yang berangkat dan tidak mengindahkan instruksi partai kita akan ambil langkah tegas. Sanksi akan diberikan setelah pengurus DPD PDIP NTB menggelar rapat harian dalam waktu dekat ini. Nantinya, hasil rapat berupa sangsi akan ditembuskan melalui surat ke DPP,” ujar Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat menjawab wartawan, Kamis (15/8).

Menurut Rachmat, larangan keberangkatan para anggota Fraksi PDIP DPRD NTB yang disampaikannya ke publik pada Selasa (13/8) lalu, sejatinya telah dikoordinasikan dengan pihak DPP. Oleh karena itu, fraksi sebagai kepanjangan partai seyogyanya mematuhi instruksi yang telah digariskan tersebut.

“Pastinya, sanksi tegas partai akan kita berikan pada anggota fraksi yang membangkang. Dimulai dari peringatan keras hingga sanksi berat. Tapi, karena kunker DPRD NTB ada juga unsur kesalahan Pemprov NTB, maka sanksi keras akan kita putuskan di forum rapat DPD,” kata dia.

Terkait urgensi keberangkatan untuk menyasar adanya kesepakatan antara Pemprov NTB dengan negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan baik di dalam aspek pendidikan, kebudayaan dan pariwisata — apalagi kunjungan tersebut dilakukan lintas komisi — menurut Rachmat, pernyataan Sekwan itu jelas tidak memahami konteks aturan ketatanegaraan yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Sebab, perjanjian antar negara hanya bisa dilakukan oleh antar negara dengan negara (G to G). Selain itu, pengawasannya selama berada di negara tujuan adalah berada pada kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
“Bukan pengawasan ada Mendagri seperti yang diungkapkan pak Sekwan. Emang NTB ini adalah sebuah negera sehingga bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan negara tujuan, apalagi itu DPRD yang mewakilinya. Aneh, kok alasan kepergian dan perjanjian kerjasama ke luar negeri disetujui Mendagri, apa urusannya Mendagri itu? Nanti kalau rombongan itu mampus di luar negeri siapa yang bertanggung jawab dan mengurusnya,” tegas Rachmat lantang.

Anggota DPR RI itu menyayangkan, klaim pernyataan kesepakatan para pihak di negara tujuan pada kunker anggota DPRD NTB itu juga dilakukan. Kata Rachmat, kesepakatan para pihak jika merujuk aturannya sudah jelas yakni, negara dengan negara. Sehingga, jika daerah seperti NTB melakukan kerjasama para pihak-pihak dengan negara tujuan, kata dia, lantas dimana kedudukan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

“Kalau alasan kayak gini dijadikan rujukan, yakni provinsi NTB menjadi pihak melakukan kerjasama dengan negara tujuan maka bisa hancur negara ini. Inilah yang saya sebut alasan bego itu. Ingat lho, negara Indonesia memiliki Presiden, sehingga kerjasama apapun jelas diketahui Presiden yang memiliki kedudukan tertinggi dalam konstitusi negara Indonesia,” jelas Rachmat.

“Ini lucu, ada perjanjian kerjasama para pihak dengan negara, tapi payung yang dijadikan acuannya adalah izin Mendagri yang nota bena kedudukannya dibawah Presiden,” sambungnya.

Ia menyatakan, jika urusan APBD maka jelas itu menjadi kewenangan Mendagri. Sehingga, lolosnya dana perjalanan dinas ke luar negeri mencapai sekitar Rp 3,5 miliar pada APBD NTB kali ini bisa jadi lantaran tim dari Kementerian Dalam Negeri tidak teliti melakukan evaluasi APBD, sehingga program itu bisa lolos seperti saat ini.

“Jika alasnya kunker DPRD NTB ke luar negeri untuk memuluskan perjanjian regional daerah, maka mau jadi apa negara kita. Mari, jangan dikoyak-koyak negara ini. Karena, jika semua daerah melakukan kesepakatan dengan luar negeri kan jadinya bisa kacau republik ini. Apa iya provinsi NTB mau berubah jadi negara NTB. Dan sudah tahukan Menteri Luar Negeri atas adanya perjanjian kerjasama para pihak yang ditandatangani itu,” tandas Rachmat Hidayat.

Ia menjelaskan, dengan postur APBD NTB 2019 mencapai Rp 5,2 miliar lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp1,6 miliar lebih, serta dana perimbangan sebesar Rp 3,4 miliar lebih dan pendapatan lain daerah yang sah mencapai Rp 86,3 miliar lebih, hal itu jelas menunjukkan NTB masih bergantung pada Pemerintah Pusat.
“Disinilah perlu kearifan agar tegak lurus dengan kebijakan negara. Sekali lagi, di republik Indonesia tidak berlaku negara serikat, yakni seenaknya satu daerah melakukan kerjasama dengan pemerintah negara luar Indonesia. Pahami tata negara kalau mau ngomong itu,” pungkas Rachmat Hidayat.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB Mahdi, mengatakan perjalanan kunker anggota DPRD ke sejumlah negara menghabiskan anggaran hingga Rp3,5 miliar. “Anggaran untuk kunjungan kerja ini menghabiskan sekitar Rp3,5 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, keberangkatan anggota DPRD NTB ke sejumlah negara tersebut sudah masuk di dalam Daftar Program Anggaran (DPA) tahun 2019 dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan izin dari Sekretariat Negara (Setneg). “Begitupun exit permit dari Kemenlu juga sudah didapatkan. Sehingga secara administrasi perjalanan ini sah dan legal,” jelas Mahdi.

Mahdi membantah, alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan kunker tersebut tidak sebanyak seperti yang beredar dan viral di sejumlah media sosial. Menurutnya setelah dilakukan rasionalisasi anggaran, alokasi anggaran untuk kunker tersebut hanya sekitar Rp 3,5 miliar.

“Angkanya tidak sebesar yang dibayangkan, karena ada juga anggota dewan yang tidak jadi berangkat seperti yang naik haji sekitar 10 orang. Kemudian karena ada kesibukan lain seperti adanya tugas kepartaian dan urusan keluarga. Lebih kurang ada sekitar 15 orang anggota dewan yang tidak berangkat,” terangnya.

Disinggung apa “output” dari pelaksanaan kunker ke luar negeri tersebut, Mahdi menyatakan output yang bisa diharapkan dari pelaksanaan kunker itu adalah bagi anggota DPRD NTB yang terpilih kembali, perjalanan kunker ini akan menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan sejumlah kesepakatan antara Provinsi NTB dengan negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan baik di dalam aspek pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Apalagi kunjungan tersebut dilakukan lintas komisi.

“Jadi disamping menimba pengalaman, juga akan ada banyak hal yang bisa dilakukan pada saat kunker ini. Bagi anggota DPRD NTB yang tidak terpilih lagi, paling tidak mereka memiliki wawasan terhadap kondisi negara yang dikunjunginya,” ucap Mahdi. “Sebenarnya agenda kunker ini harusnya dilakukan pada awal tahun, hanya saja karena padatnya agenda kegiatan seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg, maka baru bisa dilaksanakan pada bulan ini,” tandas Mahdi. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Johan Siap Suarakan Industrialiasasi Perikanan dan Kelautan NTB di DPR RI

MATARAM, DS – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengaku bersyukur ditempatkan partainya, PKS, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: