Kamis , 21 November 2019
Home / Politik / TAPD Pemprov NTB Tampik APBD 2020 Kejar Tayang
Kepala Bappeda NTB Wedha Magma Ardhi (dua kanan) didampingi Karo Humas Pemprov NTB, dan Plt Kepala BPKAD NTB H. Zaenul Islam saat memberikan keterangan pers

TAPD Pemprov NTB Tampik APBD 2020 Kejar Tayang

MATARAM, DS – Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov NTB membantah tahapan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 hanya kejar target walau jika merujuk jadwal yang ada terlihat pada pembahasan RAPBD 2020 yang dimulai sejak tanggal 14 Agustus serta berlanjut pada 20 Agustus untuk penyampaian nota keuangan RAPBD, durasi waktu yang ada hanya selang sehari.

Kepala Bappeda NTB, Wedha Magma Ardh,i mengatakan tahapan RAPBD tahun 2020 sudah tertuang dalam siklus tahunan. Oleh karena itu, jika ada dinamika terkait pembahasan RAPBD yang berselang sehari, hal itu lantaran TAPD menyesuaikan pada mekanisme yang ada di DPRD NTB.

“Jadi, bukan kita kejar tayang tapi sifat kami di eksekutif hanya sebatas menyesuaikan dengan agenda DPRD NTB, ujar Wedha menjawab wartawan di salah satu lesehan di Sayang-Sayang, Kota Mataram, Rabu (21/8)..

Wakil Ketua TAPD Pemprov NTB itu menjelaskan, sejatinya jadwal tahapan pembahasan RAPBD NTB tahun 2020 dimulai sejak tanggal 14-15 Agustus berupa penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) OPD pemprov NTB. Selanjutnya, tanggal 16 Agustus dilakukan pembahasan.

Berikutnya, tanggal 18 Agustus RKA OPD dilakukan kompilasi, serta tanggal 19 RAPBD NTB disampaikan ke DPRD dan pada tanggal 20 Agustus nota keuangan RAPBD diserahkan Gubernur NTB ke DPRD yang dikenal dengan dokumen KUA/PPAS APBD 2020.

“Jadi, tahapan pembahasan APBD 2020 itu belum selesai. KUA/PPAS yang ada saat ini masih awal kok,” tegas Wedha.

Ia menyatakan, pembahasan APBD NTB tahun 2020 belum final. Sehingga, masih banyak ruang untuk diskusi serta dilakukan perbaikan. “Kami membuka ruang siapapun untuk kritisi RAPBD 2020 agar ada perbaikan seperti harapan masyarakat,” tandas Wedha Magma Ardhi.

Di tempat sama, Plt Kepala BPKAD NTB, H. Zaenul Islam, mengemukakan Gubernur Zulkieflimansyah telah menerbitkan surat edaran (SE) pada semua OPD lingkup pemprov setempat agar menindak lanjuti RKA KUA/PPAS APBD 2020. Hal ini agar nota keuangan dapat disampaikan Gubernur pada 20 Agustus 2019 ke DPRD NTB.

“Yang pasti, prosedur dan tahapan APBD 2020 sudah dilakukan sesuai ketentuan. Kalaupun waktunya singkat hal itu menyesuaikan pada mekanisme di DPRD NTB,” tandas Zaenul Islam. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Nilai Ciderai Masyarakat, DPRD NTB Kecam PLN Terkait Pemadaman Listrik Bergilir

MATARAM, DS – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Lombok yang hingga kini masih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: