Senin , 22 April 2019
Home / Politik / Tak Kantongi STTP, Kampanye Caleg PPP NTB di Sandubaya Dibubarkan Bawaslu
Caleg petahana PPP DPRD NTB H. Muzihir (pegang mik) saat berdialog dengan warga Sandubaya sebelum dibubarkan oleh aparat Bawaslu Kota Mataram

Tak Kantongi STTP, Kampanye Caleg PPP NTB di Sandubaya Dibubarkan Bawaslu

MATARAM, DS – Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Kota Mataram  membubarkan kegiatan kampanye yang dilakulan oleh calon anggota legislatif karena terbukti melanggar aturan pemilu 2019.

Kampanye tersebut dibubarkan oleh petugas pengawas kecamatan dan pengawas desa/kelurahan Bawaslu Mataram pada Selasa (5/2) malam sekitar pukul 21.00 Wita di Kecamatan Sandubaya.

Adapun caleg yang melanggar aturan kampanye itu merupakan caleg petahanaDPRD NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor satu dapil Kota Mataram, H. Muzihir.

Ketua Bawaslu Mataram, Hasan Basri, mengatakan, saat melakukan kampanye terbatas, panitia penyelenggara kampanye tak bisa menunjukkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

“Kalau di regulasinya, pengawas mempunyai kewenangan untuk membubarkan dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman pengawas,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (7/2).

Menurutnya, upaya pembubaran itu merupakan sebuah tindakan Bawaslu kepada siapapun peserta pemilu yang melakukan kampanye tanpa memiliki STTP.Oleh sebab itu, ia mengimbau, seluruh caleg agar mengikuti prosedur yang telah ditentukan saat hendak berkampanye

Hasan menjelaskan, dalam PKPU Nomor 23 tentang aturan kampanye telah diatur manakala setiap kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, serta kegiatan lainnya yang mengandung kampanye maka harus memiliki STTP

Dimana, kata dia, untuk metode kampanye yang diperbolehkan dari tanggal 23 September 2018-13 April 2019. Yaitu, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, media sosial debat dan kegiatan lainnya.

Menurut Hasan, untuk pertemuan terbatas, pelaksananya dari peserta pemilu. Untuk tempat yang di perbolehkan berada di dalam ruangan dan di gedung tertutup.

“Untuk pesertanya maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional, lalu maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan maksimal 1.000 orang untuk tingkat kabupaten /kota,” jelas Hasan.

Ia mengatakan petugas kampanye pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa dan memasang bendera, tanda gambar, atau atribut peserta pemilu dan bahan kampanye. Teknisnya, untuk pertemuan tatap muka, berbeda uraian dengan pertemuan terbatas.

Hasan merincikan,  untuk pertemuan tatap muka hanya boleh dilaksanakan di dalam ruangan/gedung tertutup/terbuka dan juga di luar ruangan. “Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan,” ungkapnya.

“Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya,” sambungnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

KPU Ajak Masyarakat Pantau Situng

MATARAM, DS- Masyarakat NTB telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 pada Rabu (17/4) lalu. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *