Senin , 18 November 2019
Home / Politik / Tak Dihadiri PDIP, DPRD Sahkan APBD NTB 2020 Diakhir Masa Jabatan
Seluruh anggota DPRD NTB periode 2009-2014 berfoto bersama Wagub Sitti Rohmi Djalilah usai sidang paripurna pengesahan APBD 2020 yang merupakan APBD terakhir pada periode mereka

Tak Dihadiri PDIP, DPRD Sahkan APBD NTB 2020 Diakhir Masa Jabatan

MATARAM, DS – DPRD NTB akhirnya mengesahkan APBD NTB 2020 dalam sidang paripurna DPRD setempat yang berlangsung Kamis (29/8) kemarin. Kendati satu dari 10 fraksi DPRD NTB tak hadir, yakni fraksi PDIP NTB. Namun jalannya, sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah berjalan lancar.

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD NTB H. Muzihir menyatakan, banyaknya dinamika dalam pembahasan APBD kali ini merupakan rangkaian proses pembahasan RAPBD sesuai amanat PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020.

Meski demikian, pihaknya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemprov menyepakati postur APBD mencapai Rp 5,671 triliun lebih. Rinciannya, PAD ditargetkan mencapai Rp 1,844 triliun lebih. Sementara, dana perimbangan ditargetkan mencapai sebesar Rp 3,769 triliun lebih.

“Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan mencapai kisaran Rp 57 miliar lebih,” ujar Muzihir saat menyampaikan laporannya.

Politisi PPP itu mengatakan belanja provinsi NTB ditargetkan mencapai Rp 5, 716 triliun lebih. Rinciannya, belanja tidak langsung Rp 3,239 triliun lebih. Sementara, belanja langsung mencapai kisaran Rp 2,477 triliun lebih. “Jadi, jika melihat hal itu, maka defisit pada APBD tahun anggaran 2020 mencapai Rp 45 miliar lebih,” ucap Muzihir.

Terkait pembiayan pembiayaan daerah pada APBD, menurut dia, terdiri dari sejumlah komponen. Diantaranya, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 55 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp 10 miliar lebih. Hal ini membuat pembiayaan neto mencapai Rp 45 miliar lebih.

Muzihir menjelaskan, pembiayaan yang harus dibiayai pemprov NTB sesuai urusan kegiatan dan program dari hasil perhitungan yang ada. Diantaranya, bidang pembangunan ekonomi mencapai Rp 2,440 triliun lebih. Direncanakan dana itu akan dibelanjakan untuk program unggulan. Antara lain, melawan kemiskinan dari desa, koperasi aktif, UMKM bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, kawasan rumah pangan lestari, desa wisata dan program unggulan lainnya.

Khusus bidang pembangunan infrastruktur, lanjut Muzihir, alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 1,140 triliun lebih. Nantinya, dana itu dibelanjakan untuk program unggulan diantaranya, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, dan desa tangguh bencana.

“Sementara, bidang pembangunan sosial dan budaya dialokasikan Rp 2,135 triliun lebih direncanakan akan dibelanjakan membiayai program unggulan berupa, revitalisasi posyandu, re-enginering SMK, jamban keluarga, air bersih untuk semua, dan program unggulan lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu. Banggar juga memberikan sejumlah catatan-catatanya. Salah satunya pada sisi belanja prioritas infrastruktur senilai Rp 442 miliar lebih yang banyak diarahkan pada percepatan jalan. Padahal, dalam rpjm 2018-2023 selain infrastruktur jalan, maka irigasi juga merupakan hal penting yang menjadi prioritas.

Oleh karena itu, terdapat ketidakseimbangan penganggaran antara infrastruktur jalan dan irigasi. “Kami meminta, hal ini agar dapat disempurnakan dalam penganggaran pada APBD perubahan tahun 2020. Selain itu, eksekutif agar mengalokasikan secara optimal dan singkron berbagai urusan dan bidang serta melaksanakan secara konsisten program prioritas guna memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja RPJMD 2018-2023,” tandas Muzihir.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah yang mewakili Gubernur Zulkieflimansyah mengatensi sikap DPRD NTB yang konsisten mengesahkan APBD NTB 2020 dengan tepat waktu. Padahal, selama pembahasan berlangsung banyak adanya dinamika yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini.

“Alhamdulillah, kesemua ikhtiar tersebut telah dapat kita rangkum dan rumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama, yaitu bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa RAPBD yang telah kita bahas, rumuskan, dan tetapkan ini dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, untuk pencapaian tujuan NTB Gemilang pada tahun 2020 mendatang,” ujar Wagub.

Menurut Rohmi, adanya persetujuan DPRD terhadap raperda tentang APBD NTB tahun anggaran 2020 ini, maka provinsi NTB telah menetapkan produk hukum daerah yang akan menjadi landasan kegiatan pembangunan tahun 2020, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

“Semoga semangat kebersamaan yang selama ini kita bangun, mampu menjadi energi positif untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, untuk pencapaian pembangunan NTB Gemilang kedepannya,” tandas Wagub. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bakal Calon Wali Kota HRF Ajak Masyarakat Mataram Siap Hadapi Perdagangan Bebas 2020

MATARAM, DS – Negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menargetkan Asia Pasifik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: