Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Politik / Tahun Pertaruhan Zul-Rohmi, DPRD Minta Gubernur Tak Main-main Lakukan Mutasi Pejabat Pemprov NTB
Mori Hanafi Wakil Ketua DPRD NTB

Tahun Pertaruhan Zul-Rohmi, DPRD Minta Gubernur Tak Main-main Lakukan Mutasi Pejabat Pemprov NTB

MATARAM, DS – Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi M. Comm, mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah tidak main-main pada proses mutasi pejabat struktural lingkup Pemprov NTB. Banyaknya pejabat lingkup Pemprov yang kini mendadak mengundurkan diri menjadi alarm berbahaya terkait kapasitas dan kompetensi para pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerja pimpinan akhir-akhir ini.

“Pak Gubernur perlu melakukan evaluasi kinerja OPD dengan cepat. Jika tidak, tahun 2020 sebagai tahun pertaruhan program NTB Gemilang akan bisa buyar dan tidak bisa terwujud kedepannya,” ujar Mori menjawab wartawan, Senin (13/1).

Menurut Mori, dari pantauannya terlihat banyak pimpinan OPD lingkup pemprov yang tidak sesuai kompetensi saat ditempatkan di jabatan mereka. Akibatnya, saat Gubernur bersama Wagub yang sudah lari di level 100 kecepatannya, ada pimpinan OPD yang masih lari dengan kisaran 10-20.

“Enggak usah saya sebutkan siapa-siapa saja mereka. Tapi adanya pejabat yang mundur ditengah jalan itu adalah indikator jika mereka tidak bisa mengikuti gaya pak Gubernur yang suka lari kenceng dengan sejumlah inovasi-inovasi yang telah dilakukannya selama ini,” kata Mori.

Politisi Gerindra itu meminta agar proses mutasi pejabat Pemprov bisa dilakukan pada minggu-minggu ini mengingat masih banyak pimpinan OPD yang lowong, salah satunya Biro Pemerintahan.

“Pokoknya pak Gub mesti hati-hati menempatkan pejabatnya. Jika sampai pejabat yang ditempatkan tidak sesuai kompetensi, kami khawatir jika program NTB Gemilang akan tidak sesuai harapan kedepannya,” tandas Mori Hanafi.

Diketahui, awal Januari ini, Gubernur NTB melantik lima pejabat struktural dan fungsional lingkup Pemprov NTB. Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, mutasi pertama pada tahun 2020 ini memang tidak ada kejutan alias untuk mengisi jabatan yang kosong. Seperti jabatan Asisten III yang kosong dan harus diisi. Karena pejabat sebelumnya, Hj. Hartina sudah mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan sebagai widyaiswara ahli utama.

Untuk mutasi berikutnya, gubernur menegaskan sedang dilakukan pemetaan yang matang. Menurut orang nomor satu di NTB ini, Pemprov tak kekurangan ASN yang punya kompetensi dan kualitas yang bagus-bagus. Bahkan, ia mengatakan Pemprov memiliki ASN yang muda-muda punya kompetensi yang bagus. ‘’Yang jelas mutasi yang akan datang, namanya kesinambungan pasti,’’ katanya.

Ketika ditanya alasan memutasi Kepala BKD menjadi Asisten III, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB lebih kuat. Karena Fathurrahman dinilai staf senior yang punya kompetensi di bidang tersebut.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menjelaskan mutasi perdana tahun 2020 ini untuk mengisi kekosongan dua jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama yang sudah dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel. Setelah mutasi ini, akan dilakukan mutasi berikutnya sesuai hasil asesmen atau uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat eselon II yang dilakukan, Sabtu, 4 Januari 2020 pekan lalu.

‘’Tentu segera mutasi berikutnya hasil asesmen yang kemarin kita lihat. Kemudian ada jabatan-jabatan yang kosong seperti BKD masih Plt, DPMPTSP, BPKAD dan juga Biro Pemerintahan,’’ katanya.

Gita mengatakan, mutasi akan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Ia menepis anggapan yang mengatakan bahwa mutasi pejabat Pemprov terkesan dicicil-cicil. Dikatakan, ketika ada pejabat yang pensiun atau maju dalam kontestasi Pilkada, maka pasti akan dilakukan mutasi. Karena itu merupakan kebutuhan organisasi.

‘’Kemarin kita lakukan asesmen. Hasilnya kita laporkan lagi ke KASN. Ada yang masih punya kinerja tinggi, perlu penyesuaian, dan lainnya. Pak Gubernur ingin di tenggat waktu tersisa, ingin high speed,’’ tandasnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: