Soal Pemerataan Bantuan PKH dan Akses Pendikan, Ketua Fraksi PDIP Mataram Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
MATARAM, DS – Ketua Fraksi PDIP Kota Mataram, Nyanyu Ernawati menyoroti masalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan kesehatan yang selama ini belum merata dan berpihak kepada masyarakat kecil di kota itu.
Anggota DPRD Kota Mataram itu, mengakui bantuan sosial seperti PKH yang dicetuskan pemerintah pusat masih banyak mendapat keluhan masyarakat. Hal ini, lantaran bantuan itu belum tersalurkan secara adil dan merata oleh Pemerintah Kota Mataram.
Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menekankan kebijakan PKH harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional, salah satunya pencegahan stunting.
“Dari hasil reses yang kami lakukan di sejumlah tempat banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat terkait PKH. Mereka menganggap selama ini Pemerintah Kota Mataram tidak pernah berlaku adil,” ujarnya di Mataram, Minggu (23/2).
Selain tidak adil, kata dia, masyarakat menganggap Pemerintah Kota Mataram juga tidak cermat melakukan pendataan, sehingga masyarakat yang secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu banyak belum mendapatkan bantuan program PKH.
“Penerima PKH ini banyak yang tidak sesuai. Banyak yang berkecupan tapi menerima PKH. Dan ini banyak sekali dikeluhkan warga,” ungkapnya.
Kemudian, masalah lain yang perlu juga mendapat perhatian, yakni, peningkatan honor dari Kota Mataram bagi Pendamping PKH Kota Mataram, karena melihat beban kerja mereka yang berat, bahkan hingga larut malam menyeleseikan pekerjaan.
“Karena ada teman saya sebagai pendamping PKH, honornya hanya 150 ribu dari kota, sedangkan di NTT saja honornya jauh lebih besar. Bahkan lebih besar dari gaji mereka dari kementrian. Karena pendamping PKH ini kan yang menggaji dari pusat. Dari Menteri. Kementerian Sosial,” ucapnya.
Tak hanya soal PKH yang diungkapkan oleh warga kepadanya saat reses. Sejumlah persoalan seperti jaminan kesehatan nasional juga masih banyak dikeluhkan warga. Khususnya pascaperalihan BPJS mandiri ke BPJS pemerintah. Belum lagi, masalah obat yang tidak ditanggung BPJS.
“Harapan kita adanya program ini memberi kemudahan layanan kesehatan, tapi pada kenyataannya malah tambah sulit mendapatkan layanan kesehatan,” cetusnya.
Sekretaris DPC PDIP Kota Mataram itu, juga menyebutkan banyak para orang tua yang menyampaikan bahwa kasus perundungan atau bulying masih marak terjadi di lingkungan sekolah.
“Kasus perundungan ini banyak sekali disampaikan warga. Makanya, untuk meminimalisir kejadian ini, pihak sekolah dan pemerintah harus betul-betul melakukan pengawasan,” tegas Nyanyu.
Reses sendiri dilakukan Nyanyu selama enam hari. Yakni, sejak tanggal 12-17 februari lalu dengan lokasi di sejumlah lingkungan di Kelurahan Pejeruk. Selanjutnya, ke Lingkungan Telaga Mas, Dende Seleh, Pondok Prasi, dan Sintung. Selain itu, ia juga melakukannya dengan perwakilan pemerhati anak dan perempuan se-Kota Mataram.
Atas berbagai persoalan yang ditemuinya, Nyanyi menegaskan akan berusaha untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya dehgan berkoordinasi dengan dinas terkait. Termasuk, di Yayasan Madrasah Al-Amin Lingkungan Pejeruk yang menghendaki bantuan meubeler juga akan diperjuangkannya.
“Itu dari sisi dinasnya, kami juga akan berusaha menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui APBD Kota Mataram dan Membuat aturan yang berpihak kepada masyarakat,” tandas Nyanyu Ernawati. RUL.
