Kamis , 2 April 2020
Home / Politik / Sampah di Kota Mataram jadi Isu Politik, Dua Bakal Calon Walikota Ini akan Menggarapnya
HL. Makmur Said

Sampah di Kota Mataram jadi Isu Politik, Dua Bakal Calon Walikota Ini akan Menggarapnya

MATARAM, DS – Permasalahan sampah bukanlah hal sepele. Sebab, tata kelola sampah yang buruk terkadang juga bisa menjadi pemicu konflik horizontal. Sehingga, dibutuhkan kesamaan visi dan kebersamaan agar masalah sampah bisa teratasi dengan baik. Apalagi, khusus di Kota Mataram saat ini, dari data Dinas Lingkungan Hidup setempat, total volume sampah rata-rata mencapai sekitar 400 ton setiap harinya.

Terkait persoalan itu, dua bakal calon walikota Mataram ikut bersuara terkait pengelolaan sampah di ibukota provinsi NTB. H. Lalu Makmur Said (HMS) menilai, konsep penataan kawasan dan pengelolaan sampah perkotaan di Mataram sudah berjalan cukup baik. Dipoles dengan inovasi dan dukungan kebijakan sedikit saja, Mataram bisa menjadi kawasan pilot project untuk menyukseskan Program NTB Zero Waste yang tengah digalakkan Pemprov NTB.

“Sekilas (soal tata kota dan pengelolaan sampah) nampaknya memang mudah. Tapi kerja mudah ini diperlukan konsistensi dan keseriusan, jika ingin keberhasilan yang maksimal,” ujar Makmur menjawab wartawan, Senin (26/8).

Mantan Sekda Kota Mataram ini mengemukakan, pengelolaan sampah sudah menjadi isu strategis di sejumlah kota besar, kota menengah dan kabupaten di Indonesia. Pendekatannya pun beragam, dengan istilah dan jargon masing-masing yang mencoba menarik perhatian publik.

“Tapi, tak sedikit dari kota-kota dan kabupaten itu yang akhirnya tidak maksimal. Jargon tinggal kenangan, sementara sampah masih menjadi masalah nyata,” ungkapnya.

Makmur menekankan konsistensi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. “Sebab apa? masalah sampah ini tidak bisa tuntas jika tidak melibatkan pastisipasi aktif semua pihak. Konsistensi dibutuhkan, karena bicara sampah kita bicara habit dan kebiasaan masyarakat, dan merubah mindset ini yang butuh kerja keras,” kata Makmur Said yang maju di pilwali lewat jalur independen.

Ia mengungkapkan, idealnya pengelolaan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir. Sehingga potensi pengelolaan sudah dimulai dari lingkungan masyarakat, kemudian sampai pada muaranya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Semakin minim sampah dari rumah tangga di masing-masing lingkungan masyarakat maka semakin minim pula sampah yang menumpuk di TPA. “Di tingkat hulu, di tengah masyarakat misalnya, pemerintah daerah bisa fasilitasi bagaimana pengelolaannya. Misalnya dengan rumah kreatif yang merubah sampah menjadi kerajinan atau daur ulang,” jelas Makmur.

Sementara itu, bakal calon walikota H. Rohman Farly, mengemukakan akan melibatkan lintas organisasi di Kota Mataram. Salah satunya komunitas pecinta kebersihan untuk menangani persoalan sampah.
Menurut Sekda Lombok Timur, pelibatan organisasi lintas di pusat pemerintahan seperti Kota Mataram tak boleh dipandang sebelah mata. Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya harus dijadikan mitra.

Apalagi, mereka secara berkala bisa digandeng untuk beraksi serta memberikan sosialisasi pengolahan sampah di tiap lingkungan.“Hadirnya pemerintah bersama mereka bisa membuat penanganan sampah berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” ungkapnya, Senin (26/8).

Rohman mengatakan apapun persoalan yang ada di Mataram akan bisa tuntas jika terjadi sebuah ikatan yang kuat jika berjalan simultan. Sepanjang organisasi itu memberi dampak positif, pemkot Mataram harus merangkulnya. Semakin banyak kelompok yang terlibat membangun kota, semakin menguntungkan pemerintah.

“Tidak ada ruginya memperkuat silaturahmi antar organisasi ini. Paradigma pemerintahan di Kota Mataram harus diubah. Termasuk, dalam pengelolaan sampah,” tandasnya.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, dari 10 kabupaten/kota, Lombok Timur tercatat sebagai penghasil sampah terbesar dengan produksi 801 ton sampah per hari. Dari keseluruhan sampah itu, baru 15 ton saja yang masuk TPA, sementara 78 ton atau 98 persen lainnya tidak terkelola.

Lombok Tengah berada diurutan kedua dengan produksi sampah 645 ton per hari dengan rincian sekitar 12 persen sampah masuk TPA dan 97 persen tidak terkelola. Sementara, Kota Mataram, menghasilkan 314 ton sampah per hari, 273 ton di antaranya masuk ke TPA dan 15 ton didaur ulang. Hanya 15 ton sampah atau lima persen yang belum dikelola dengan baik.

Sedangkan, untuk TPA di NTB, pada dasarnya telah tersedia. Adapun TPA di NTB adalah TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. TPA Pengengat seluas 10 hektare di Lombok Tengah, TPA Ijo Balit dengan luas delapan hektare di Lombok Timur, TPA Jugil seluas delapan hektare di Lombok Utara dan TPA Oi Mbo seluas tujuh hektare di Kota Bima.

Selain itu ada TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas tujuh hektare, TPA Lune di Dompu seluas sembilan hektare, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas lima hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA, yakni TPA Raberas seluas enam hektare dan TPA Lekong seluas sembilan hektare. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Beredar Hoaks Virus Corona di NTB

MATARAM, DS – Pemprov NTB mendeteksi ada tiga jenis hoaks tentang virus Corona yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: