Senin , 18 November 2019
Home / Politik / Rangkap Jabatan, Ketua DPRD Bela-Belain Wawali Mataram
Didi Sumardi

Rangkap Jabatan, Ketua DPRD Bela-Belain Wawali Mataram

MATARAM, DS – Ketua DPRD NTB H. Didi Sumardi meminta semua pihak agar bisa menahan diri terkait mulai disorotnya pejabat publik memegang pimpinan KONI di wilayah mereka masing-masing. Salah satunya di Kota Mataram.

Didi menegaskan, kepemimpinan Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana sebagai Ketua KONI Mataram selama ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Temasuk, para pimpinan cabang olahraga (Cabor).

“Sebagai Ketua Perbasi, Menembak dan Karate, saya tahu betul pak Mohan sangat baik dari sisi managerial dan kepemimpinanya. Jadi, apanya yang dipersoalkan,” ujarnya menjawab wartawan di Mataram, Kamis (26/9).

Didi mengatakan selama menjabat sebagai Ketua KONI Mataram, Mohan Roliskana berhasil mengangkat prestasi olahraga di ibukota provinsi NTB tersebut. Itu ditunjukkan dengan raihan juara umum bagi kontingen Kota Mataram pada gelaran Porprov NTB lalu. “Saya merasa tahu betul siapa pak Mohan itu, beliau sangat dekat dengan para atlet serta program KONI bisa berjalan baik kok. Termasuk, Mataram berolahraga beberapa waktu lalu itu,” jelas Didi.

Terkait kenaikan anggaran KONI Mataram yang di ketua oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana memperoleh dana hibah dari APBD setempat berkisar Rp 3,050 miliar lebih pada tahun 2017 dengan realisasi mencapai 100 persen. Sedangkan, tahun 2018 juga memperoleh dana hibah meningkat nilainya mencapai Rp 8, 350 miliar lebih dengan realisasi anggaran mencapai 7, 290 miliar lebih atau setara dengan 86, 33 persen hingga saat ini. Menurut Didi, kenaikan anggaran itu lebih pada prestasi kepemimpinannya.

“Kalau saya pribadi, kenaikan anggaran KONI Mataram sah-sah saja. Toh itu bentuknya program yang berada di Dinas Pora, serta memang kebutuhan alat, prasana atlet bagi Mataram juga sangat layak ditingkatkan jumlahnya,” tegas Didi.

Menyinggung pelanggaran  UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang melarang siapapun pejabat publik memegang pimpinan KONI di wilayah mereka masing-masing.

Dijelaskan Didi, pilihan untuk memandatkan Ketua KONI pada Wakil Wali Kota Mataram lebih pada kefigurannya. Yakni, kebutuhan anggaran kegiatan olahraga itu sangat besar. Sehingga, perlu ada figur sentral berupa pejabat publik yang perlu menahkodai Ketua KONI di Mataram.

“Jika aturan melarang Ketua KONI dijabat Wakil Wali Kota, kan itu yang memilih kami dari pimpinan cabor yang butuh kemudahan pembiayaannya. Pilihan kami ke Pak Mohan lebih pada kemudahan akses pembiayaan kok,” tegasnya.

“Sejauh ini, pantauan saya publik di Mataram tidak mempersoalkan pak Mohan memegang rangkap jabatan selaku Ketua KONI. Jadi, tolong jangan sangkut pautkan urusan politik ke  dunia olahraga yang mengedepankan sportivitas didalamnya,” sambung Didi Sumardi menjelaskan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bakal Calon Wali Kota HRF Ajak Masyarakat Mataram Siap Hadapi Perdagangan Bebas 2020

MATARAM, DS – Negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menargetkan Asia Pasifik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: