Selasa , 18 Juni 2019
Home / Politik / Rampungkan Kronologi, KPU NTB Siap Hadapi Gugatan MK
Ketua KPU NTB Suhardi Soud (dua kiri) saat bersama Mantan Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori dan Ketua Bawaslu terkait diskusi dan koordinasi persiapan sidang gugatan PHPU MK

Rampungkan Kronologi, KPU NTB Siap Hadapi Gugatan MK

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB terus bersiap menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan para peserta Pemilihan Umum 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, mengatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan 10 KPU kabupaten/kota di NTB untuk menyiapkan kronologi rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019. Hal itu sebagai bahan untuk menghadapi gugatan di MK.

“Alhamdulillah, semua kronologi sudah kita rampungkan dan selanjutnya kita kirim ke KPU RI sebagai bahan menghadapi perselisihan di MK,” ujar Suhardi menjawab wartawan, Sabtu (8/6).

Menurut dia, dari jumlah total 334 permohonan gugatan PHPU yang telah teregistrasi di MK tercatat sebanyak 8 caleg dari 8 parpol di Provinsi NTB memastikan telah mengajukan gugatan mereka.

“Umumnya, gugatan yang diajukan terkait penggelembungan dan pengurangan suara yang banyak mendominasi pada internal caleg di satu parpol pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pascapelaksanaan pemilu,” ungkap Suhardi.

Mantan Ketua KPU Sumbawa itu merincikan, parpol yang melakukan gugatan ke MK tersebut diantaranya, Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Lombok Timur, Partai Nasdem Dapil 5 dan 6 Kabupaten Bima, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kabupaten Lombok Timur yang disengketakan internal partai.

Berikutnya, Partai Gerindra Dapil 6 Kabupaten Lombok Tengah yang disengketan oleh antara internal partai. PDI Perjuangan Dapil 3 Kabupaten Dompu. Partai Demokrat Dapil 8 Kabupaten Lombok Tengah yang disengketakan Caleg DPRD Provinsi sesama internal partai. Kemudian Partai Golkar yang disengketakan untuk Dapil Kabupaten Bima dan Kota Bima oleh Caleg DPR. “Selain itu juga dilayangkan gugatan dari calon DPD Dapil NTB Farouk Muhammad,” jelas Suhardi.

Mantan Ketua KPU Sumbawa itu menegaskan, adanya gugatan tersebut maka penetapan siapa yang akan terpilih sebagai caleg terpilih belum bisa dilakukan hingga seluruh proses gugatan di MK telah berakhir. “Jadi penetapannya, masih menunggu tuntasnya gugatan MK,” tegas Suhardi

Sementara itu, pantauan wartawan dari laman KPU RI menyebutkan jika total 334 permohonan gugatan PHPU itu terdiri dari 323 permohonan sengketa pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, 10 permohonan sengketa DPD, dan 1 permohonan sengketa Pilpres.

Dibandingkan Pemilu 2014, jumlah gugatan Pemilu kali ini berkurang drastis. Jumlah permohonan gugatan ke MK pada Pemilu 2019 berkurang 63 persen dibandingkan pemilu 2014.

Berbeda dengan jumlah di laman MK, justru menyebut terdapat 326 sengketa pemilu, baik pemilu anggota legislatif maupun pemilu presiden. Lokasi sengketa tersebar di banyak kabupaten/kota di semua provinsi

Suhardi menyatakan, selain gugatan ke MK, terdapat juga Parpol yang menggugat pada kedua lembaga tersebut. Yakni calon legislatif (Caleg) DPR partai Golkar atas nama Fatahillah Ramli. Termasuk, gugatan juga masuk ke Bawaslu Provinsi NTB yang diajukan oleh partai Nasdem di Kota Bima dan Kabupaten Bima.

“Gugatan saat ini sedang dalam proses persidangan. Mudah-mudahan segera ada keputusan terbaik,” ucapnya.

70 Gugatan

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan, jika pihaknya telah mengajukan sekitar 70 gugatan sengketa pemilu ke MK. Perkara itu berasal dari 23 provinsi terkait sengketa penghitungan suara caleg DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2019.

“Termasuk dari NTB juga kita ajukan. Jadi, totalnya ada sekitar 70 perkara yang kita ajukan, baik perkara DPR RI, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ada 70-an perkara yang kita ajukan,” ujarnya melalui siaran tertulisnya, kemarin.

Sengketa suara yang dimaksud, menurut Ferdinand, terkait suara caleg di internal partai dan sengketa suara dengan partai lain. Partai Demokrat, menurutnya, hanya mengajukan sengketa penghitungan suara.

“Kita tidak melaporkan sengketa kecurangan. Yang kita laporkan ini terkait dengan sengketa perolehan suara yang ada kesalahan perhitungan, ada yang partai lain, contohnya penggelembungan suara, atau mungkin itu juga kesalahan dari KPU. Nanti biar MK yang akan mengadilinya,” tandas Ferdinand. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PALESTINA DAN ISRAEL, PANDANGAN DR.H.ALI BIN DACHLAN

Israel, sebuah negara di Timur Tengah, berbatasan dengan Mesir, Yordanian, Lebanon dan Suriah. Negara ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: