Jumat , 15 November 2019
Home / Politik / Rachmat : Tak Setujui Kunker ke Luar Negeri Disaat Rakyat NTB Lagi Menderita
H. Rachmat Hidayat (kiri) saat menerima kunjungan Baiq Nuril yang telah bebas memperoleh amnesti dari Presiden Jokowi,

Rachmat : Tak Setujui Kunker ke Luar Negeri Disaat Rakyat NTB Lagi Menderita

MATARAM, DS – Di penghujung masa jabatannya, puluhan anggota DPRD melakukan kunjungan kerja (kunker) ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa, seperti ke Turki, Swiss, Italia, Austalia, Belgia, Belanda dan Paris. Plesiran para anggota dewan ke luar negeri itu menuai protes masyarakat NTB. Salah satunya, Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat. Menurut dia, kunker yang menghabiskan dana daerah mencapai Rp 3,5 miliar itu tidak tepat. Sebab, kepergian disisa akhir jabatan tidak memiliki urgensi apapun bagi masyarakat NTB.

“Jangan-jangan kunker itu upaya pembodohan bagi anggota DPRD NTB. Saya pribadi baru tahu dan tidak setuju jika kunker dilakukan di akhir masa jabatan, apalagi kondisi rakyat kita banyak yang miskin dan mengalami kekurangan pascaterjadinya musibah gempa bumi,” ujar Rachmat menjawab wartawan di Mataram, Selasa (13/8).

Ia mengatakan akan melarang para anggota DPRD NTB yang berasal dari fraksi PDIP untuk mengikuti kegiatan kunker tersebut. Pasalnya, dana yang sudah dianggarkan mencapai Rp 3,5 miliar itu seharusnya akan bisa efektif dipergunakan untuk mensubsidi segala kekurangan pemerintahan yang kini menjadi persoalan masyarakat di NTB. Diantaranya, pembelian bibit sapi dan pengadaan bibit cabai.

“Jangan-jangan kepergian ini akal-akalan eksekutif untuk meredam para anggota DPRD NTB. Disini pimpinan DPRD itu harus sadar dan peka akan kondisi rakyat yang mengalami inflasi akibat harga cabai mahal juga kekurangan daging beku setiap tahunnya,” tegas Rachmat.

“Aneh, kok ada pimpinan DPRD kayak gitu. Mereka harus berfikirlah, coba uang kepergian itu dipakai beli bibit sapi agar daging tidak mahal. Termasuk, bagaimana menggalakkan rakyat menanam cabai secara massal, sehingga harga cabai tidak terus mahal dan menyumbang inflasi setiap tahunnya,” sambung dia.

Kendati menyesalkan rencana kunker tersebut. Namun Rachmat tidak menyalahkan lembaga DPRD NTB. Sebab, seharusnya pemegang uang daerah. Yakni. Gubernur juga harus peka akan kondisi masyarakatnya.

“Jangan terus gagah-gagahan ke luar negeri. Saya ajha sebagai anggota DPR RI yang punya jatah ke luar negeri sebulan sekali secara rutin sangat jarang dan bahkan tidak pernah saya pakai. Ini DPRD dikasih angin oleh Gubernur untuk pergi, kok mau juga ikut-ikutan kayak Gubernur ke luar negeri disaat pembahasan APBD NTB lagi jalan seperti saat ini,” ucap Rachmat.

Menurut Rachmat, dirinya telah melarang dua orang anggota DPRD NTB dari fraksi PDIP, yakni Made Slamet dan Nuna Abriadi untuk ikut serta pada kegiatan kunker tersebut. Sementara, bagi anggota PDIP yang ngotot ikut berangkat ke luar negeri, maka pihaknya sudah menyiapkan sangsi yang tegas.

Hal itu, kata dia, dilakukan lantaran pembahasan APBD NTB yang sangat dibutuhkan oleh rakyat NTB perlu dilakukan pengawalan oleh fraksi PDIP. Sehingga, program-program yang pro rakyat kecil akan bisa terdistribusi dengan baik.

“Dugaan saya, kunker ini adalah upaya ‘sogokan’ oleh eksekutif agar pembahasan APBD NTB bisa berjalan cepat dan tanpa ada kompromi apapun. Jadi, kewajiban saya melarang fraksi PDIP untuk ikut disaat pembahasan APBD NTB tengah berjalan seperti saat ini,” tandas Rachmat Hidayat.

“Saya minta rakyat ikut bergerak untuk melakukan penolakan terhadap kepergiannya. Karena, anggaran NTB saat ini tengah defisit disegala lini keuangannya,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi, pada Senin (12/8) juga menggedor gedung DPRD NTB dan menyampaikan protes masyarakat yang dituangkan dalam petisi bersama menolak keras kunker anggota dewan ke luar negeri.

Koalisi Masyarakat Sipil NTB bahkan membuat petisi menolak kunker para anggota dewan itu melalui laman daring change.org dan sudah ditandatangani 25.000 orang. Petisi ini digagas Hasan Givari, seorang pemuda dari Lombok Utara yang juga adalah korban gempa. “Hari ini kami membawa oleh-oleh untuk para legislator kami, para anggota dewan NTB atas kunker yang dilajukan ke luar negeri. Petisi ini kami gagas 2 Agustus lalu dan telah menembus 25.000. Ini akan kami gulirkan untuk menggalang dukungan atas kunker yang dilakukan anggota dewan,” kata Hasan Givari bersama sejumlah kelompok aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi di gedung DPRD NTB. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PDIP Target Menang Pilkada di Tiga Wilayah NTB

MATARAM, DS- Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung di tujuh kabupaten/kota di NTB. PDI Perjuangan menargetkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: